Pemberhentian Gibran Sebagai Wapres Tak Perlu Ketetapan MPR
- Ketua K3 MPR Taufik Basari menilai pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden tidak perlu dituangkan dalam TAP MPR.
- Menurut Taufik, UUD, undang-undang, dan tata tertib MPR tidak mengatur kewajiban MPR merespons surat pengunduran diri dengan menerima, menolak, atau menetapkan keputusan.
- Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III tanpa menyampaikan alasan pengunduran dirinya.
Jakarta, IDN Times - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari menilai, pemberhentian Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI tidak perlu dituangkan dalam Ketetapan MPR (TAP MPR).
Taufik menjelaskan tidak ada aturan yang mewajibkan MPR untuk memberikan tanggapan resmi terkait deklarasi pemberhentian Gibran sebagai Wakil Presiden. Dengan demikian, MPR tidak berkewajiban untuk menerima ataupun menolak deklarasi pemberhentian tersebut.
"Saya juga menerima pertanyaan yang sama. Karena itu saya coba pelajari di Undang-Undang Dasar-nya, kemudian di undang-undang dan di tatib (tata tertib MPR). Tidak ada diatur soal merespons surat berhenti tadi dengan suatu ketetapan. Jadi enggak ada," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (12/11/2026).
Ia mengatakan, memang terdapat kemungkinan munculnya penafsiran bahwa MPR harus memberikan jawaban, baik berupa penerimaan maupun penolakan terhadap surat tersebut.
Namun, menurutnya, penafsiran lain yang menyebut MPR tidak perlu mengeluarkan ketetapan atau memberikan jawaban atas surat deklarasi itu juga dapat dibenarkan karena tidak terdapat aturan yang mewajibkannya.
"Jadi boleh aja, ada yang menafsir bahwa harus diterima ditolak, boleh. Tapi karena enggak diatur, maka boleh juga kemudian ditafsir tidak perlu ada ketetapan terkait dengan menjawab surat tersebut gitu," jelas Taufik.
Gibran Rakabuming Raka telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketua MPR, Ahmad Muzani sebagai Wapres RI. Proses itu terjadi di ruang pimpinan MPR di Gedung Nusantara III. Tak ada alasan yang disampaikan Gibran ke MPR untuk menanggalkan jabatannya.
