Tahapan keempat, pelaporan hasil penyadapan dilakukan secara berjenjang, yakni SU hingga jenderal LSP. Tahapan kelima, dilakukan penghapusan data pada Oktober 2026 di sistem LIMS dan PLX.
Bareskrim Polri Terbitkan LP Dugaan Makar yang Seret Listyo Sigit Cs
4 min read
Intinya Sih
- Bareskrim Polri menerbitkan laporan polisi dugaan makar terhadap Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup.
- Keempat terduga telah ditahan dalam perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto; pendalaman juga mencakup kemungkinan keterlibatan pihak luar kepolisian dan pengguna akhir informasi.
- Polri menguraikan lima tahap dugaan penyadapan: perintah, provisioning nomor target, pelaksanaan melalui PLX, pelaporan berjenjang kepada end user, serta penghapusan data pada sistem LIMS dan PLX.
This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.
Jakarta, IDN Times - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri telah menerbitkan laporan polisi untuk dugaan tindak pidana makar dengan terduga pelaku Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi kepolisian lainnya. Pendalaman perkara saat ini dilakukan secara intensif agar bisa segera dinaikan ke tahap penyidikan.
Kepala Bareskrim Komjen (Pol) Asep Safrudin mengatakan dari hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber bersama Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, pihak kepolisian telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar.
"Kami menemukan berdasarkan hasil penyidikan teman-teman direktorat tindak pidana cyber Bareskrim Polri dan hasil penyelidikan-penyelidikan tim yang sudah dibentuk oleh Bapak Kapolri, kami telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar," ungkap Asep di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (12/11/2026).
"Jadi, kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap terduga pelaku yaitu empat orang yang sudah di dalam," imbuhnya.
Empat orang yang diduga melakukan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto yakni Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, Irjen (Pol) Eko Hadi Santoso dan Slamet Ulliandi. Keempatnya sudah ditahan lantaran diduga melakukan tindak penyadapan ilegal.
1. Bareskrim berproses dalam hal penyelidikan ke pihak non kepolisian
Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin. (IDN Times/istimewa). Ketika ditanya apakah pihak kepolisian juga sudah mulai melebarkan penyelidikan ke orang-orang di luar kepolisian, Asep menyebut hal tersebut masih berproses. Namun, ia enggan mengungkap individu-individu yang sudah diperiksa terkait dugaan tindak pidana makar.
"Penyelidikan kami lakukan secara berproses. Sekali lagi kami sudah membuat laporan polisi dan secara spesifik, saya tidak akan sampaikan di sini siapa saja yang sudah diperiksa," tutur jenderal bintang tiga itu.
Ia juga menambahkan, pengguna akhir dari informasi penyadapan (end user) masih terus didalami. Sebelumnya, Kapolri Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto menyebut Listyo merupakan salah satu pengguna akhir informasi yang diperoleh lewat tindak pidana penyadapan ilegal tersebut.
2. Kapolri ungkap lima tahapan modus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto ketika melakukan salam komando dengan Ketua Komisi III DPR (kedua dari kiri) Habiburokhman di ruang rapat. (IDN Times/Santi Dewi) Sebelumnya, Kapolri, Jenderal (Pol) Suyudi Ario Seto mengungkapkan, awal mula dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terbongkar. Itu semua bermula dari perintah yang diduga disampaikan oleh secara lisan oleh Ahrie Sonta pada Oktober 2026.
Dia diduga memerintahkan membubarkan grup WhatsApp yang digunakan untuk berkomunikasi. Selain itu, Ahrie juga meminta agar dilakukan penghapusan data hasil penyadapan di dalam sistem LIMS (Lawful Interception Management System) dan Penlinks X (PLX).
"Penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor sehingga pada 30 Oktober 2026 peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Mabes Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Identitas pelapor dirahasiakan," ungkap Suyudi di ruang rapat komisi III DPR, Kamis (12/11/2026).
Peristiwa tindak pidana itu dilakukan di area Jakarta Selatan. Ahrie memerintahkan melakukan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Suyudi juga mengungkapkan lima tahapan modus operandi yang digunakan untuk menyadap Prabowo. Pertama, perintah penyadapan, kedua provisioning, ketiga pelaksanaan penyadapan, keempat pelaporan kepada end user dan kelima penghapusan data.
"Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU kemudian diteruskan kepada EH dan AS. Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui group WhatsApp tanpa surat permohonan dari penyidik maupun lampiran dari kepolisian," kata jenderal bintang empat itu.
Kedua, tahapan provisioning melibatkan tim technical supporting unit atau (TSU) diduga memasukan nomor telepon yang menjadi target ke sistem LIMS tanpa melalui verifikasi dan filter terhadap kaitannya perkara pro justitia.
"Ketiga, pelaksanaan penyadapan melalui Penlinks X (PLX), petugas mengeksplor dan mendengarkan hasil penyadapan kemudian menuangkan ke dalam transkripsi," tutur dia.
"Penghapusan itu diduga dilakukan atas perintah AS," kata pria yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) itu.
3. Listyo Sigit disebut merupakan salah satu pengguna akhir informasi dari penyadapan
Presiden Prabowo Subianto ketika menerima Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ketika itu masih menjabat Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan. (Dokumentasi Biro Pers Istana) Suyudi juga mengungkapkan, Listyo Sigit Prabowo diduga memberi perintah, menentukan target penyadapan, dan menerima hasil akhir penyadapan dengan melibatkan tiga perwira tinggi lain.
Sigit diduga juga menjadi pihak yang memberikan perintah dan menentukan target penyadapan secara lisan atau melalui aplikasi Whatsapp kepada Kepala Bagian Monitoring (Kabagmon) Center Polri, yakni Inspektur Jenderal Ahrie Sonta Nasution, serta menjadi penerima hasil akhir atau end-user penyadapan.
"Peran tersebut dalam materi penyidikan dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana," kata Suyudi.
Tersangka Irjen Slamet Uliandi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri dari 2021 sampai Oktober 2026 diduga sebagai Dewan Penasihat Monitoring Center Polri yang memberikan persetujuan pelaksanaan penyadapan. Slamet juga berperan meneruskan laporan hasil penyadapan dari Kabagmon berupa laporan harian serta laporan analisis kepada Listyo Sigit Prabowo.
Tersangka Irjen Eko Hadi Santoso menjabat sebagai Kabagmon pada 5 Desember 2024 sampai 7 Oktober 2025. Eko diduga menerima perintah penyadapan terhadap target tertentu dari Slamet Uliandi yang disebut berasal dari Listyo Sigit Prabowo.
