Sepakat dengan Trump, Greenland Resmi Restui Pangkalan Militer AS

Pada Selasa, 3 November 2026, parlemen Greenland resmi meratifikasi kesepakatan keamanan yang sebelumnya telah disepakati bersama AS dan Denmark. Hasil pemungutan suara menunjukkan 16 anggota parlemen menyetujui perjanjian tersebut tanpa ada suara penolakan. Sementara itu, tujuh anggota lainnya memilih abstain. Keputusan ini menjadi langkah penting bagi pemerintahan Greenland dalam menentukan arah kerja sama keamanan dengan Washington.

Kesepakatan tersebut sebenarnya sudah ditandatangani oleh ketiga pihak pada September 2026. Penandatanganan dilakukan oleh Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen, dan Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen dalam pertemuan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York. Perjanjian ini dirancang untuk meredakan ketegangan diplomatik setelah Trump berulang kali menyampaikan keinginannya mengambil alih Greenland.

Salah satu poin penting dalam kesepakatan tersebut adalah perluasan kehadiran militer AS di Greenland. Perjanjian ini membuka jalan bagi Washington untuk membangun dua pangkalan militer baru di wilayah Arktik tersebut. Rencana ini sekaligus memperkuat posisi AS dalam menjaga kepentingan pertahanannya di kawasan yang semakin strategis bagi persaingan geopolitik dunia.

Menurut laporan Le Monde, salah satu pangkalan militer baru direncanakan berada di Narsarsuaq, Greenland bagian selatan. Sementara itu, lokasi kedua berada di Mestersvig, kawasan pesisir timur Greenland yang sebelumnya digunakan sebagai pos militer Denmark. AS juga mendapatkan peluang untuk memodernisasi dan memperluas aktivitas militernya di Pangkalan Antariksa Pituffik yang sudah beroperasi di wilayah tersebut.

Perluasan fasilitas militer ini membuat posisi AS semakin kuat dalam mengamankan kawasan Arktik. Apalagi, Greenland memiliki lokasi geografis yang strategis karena berada di antara Amerika Utara dan Eropa. Jalur terpendek antara kedua kawasan tersebut melewati wilayah Arktik, sehingga keberadaan pangkalan militer di Greenland memiliki nilai penting untuk kepentingan pertahanan AS dan sekutunya.

Selain pembangunan pangkalan militer, kesepakatan tersebut juga membuka peluang bagi AS untuk mengintegrasikan Greenland ke dalam proyek pertahanan bernama Golden Dome. Proyek ini merupakan sistem pertahanan rudal yang digagas Trump untuk melindungi wilayah AS dari ancaman serangan rudal balistik. Dengan keterlibatan Greenland, Washington berpeluang memperkuat sistem pertahanannya melalui wilayah yang memiliki posisi geografis penting di kawasan Arktik.

Dalam kesepakatan tersebut, aktivitas militer AS juga mendapatkan ruang lebih luas untuk beroperasi di Greenland. Pasukan AS diperbolehkan melakukan pergerakan melalui jalur darat, laut, maupun udara dengan tetap memperhatikan lingkungan dan cara hidup masyarakat setempat. Meski demikian, perluasan aktivitas militer tersebut tetap berada dalam kerangka kerja sama yang melibatkan pemerintah Greenland dan Denmark.

Keterlibatan Greenland dalam Golden Dome juga memperlihatkan betapa pentingnya kawasan Arktik bagi strategi pertahanan AS. Persaingan pengaruh antara Washington, Rusia, dan China menjadi salah satu alasan kawasan ini semakin diperhatikan. Trump bahkan sebelumnya menegaskan bahwa AS gak mau negara yang dianggap sebagai lawannya membangun kehadiran militer maupun melakukan investasi strategis tertentu di Greenland tanpa persetujuan Washington.

Meski memberikan ruang lebih besar bagi aktivitas militer AS, kesepakatan ini bukan berarti Greenland resmi menjadi bagian dari Amerika Serikat. Perjanjian tersebut tetap menegaskan kedaulatan Denmark atas wilayah otonom tersebut serta hak masyarakat Greenland untuk menentukan masa depan politiknya sendiri. Kedua hal ini menjadi poin penting karena sebelumnya pemerintah Greenland dan Denmark menolak keinginan Trump untuk mengambil alih wilayah tersebut.

Namun, keputusan parlemen Greenland ternyata gak sepenuhnya mendapat dukungan. Partai oposisi Naleraq, yang dikenal sebagai salah satu kekuatan politik paling vokal dalam memperjuangkan kemerdekaan Greenland, mempertanyakan keuntungan ekonomi yang bisa diperoleh dari perjanjian tersebut. Ketua Naleraq, Pele Broberg, menilai kesepakatan itu belum memberikan manfaat ekonomi bagi Greenland. Ia juga menginginkan perjanjian yang lebih menguntungkan apabila suatu hari Greenland menjadi negara merdeka.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Greenland Mute Egede memandang ratifikasi ini sebagai langkah penting bagi wilayahnya. Ia mengingatkan bahwa perdamaian dan stabilitas tak lagi bisa dianggap sebagai sesuatu yang selalu terjamin. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah Greenland menempatkan keamanan kawasan sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menyetujui kerja sama dengan AS.

Persetujuan parlemen Greenland terhadap kesepakatan keamanan dengan AS menjadi perkembangan penting dalam hubungan geopolitik di kawasan Arktik. Meski memberikan kesempatan bagi Washington untuk memperluas pangkalan militer dan mengembangkan sistem pertahanan Golden Dome, perjanjian tersebut tetap mengakui kedaulatan Denmark dan hak masyarakat Greenland menentukan masa depannya.

Namun, prosesnya belum sepenuhnya selesai karena parlemen Denmark masih harus meratifikasi kesepakatan tersebut. Pembacaan pertama dijadwalkan pada 11 November 2026, sedangkan pemungutan suara tahap berikutnya direncanakan berlangsung pada 19 November 2026. Setelah Denmark dan Greenland sama-sama meratifikasinya, kesepakatan eksekutif tersebut dapat mulai berlaku tanpa memerlukan persetujuan Senat AS.