Jakarta, IDN Times - Pemerintah Serbia, pada Rabu (26/6/2023), memutuskan untuk membebaskan tiga personel kepolisian Kosovo yang dituding masuk tanpa izin ke teritorinya. Insiden tersebut membuat hubungan Kosovo-Serbia memanas dan hampir menyulut konflik.
Pekan lalu, pimpinan militer Serbia, Jenderal Milan Mojsilovic mendesak KFOR dan organisasi keamanan internasional lain bertindak untuk melindungi rakyat Serbia di Kosovo. Ia menuding KFOR tidak menjalankan tugas dengan semestinya.
Pembebasan tiga polisi ini diutarakan langsung oleh Perdana Menteri Kosovo, Albin Kurti melalui akun Twitter-nya. Ia pun menuntut pertanggungjawaban dari penculikan yang dilakukan oleh Serbia.
"Kami mengonfirmasi bahwa tiga polisi Kosovo telah dibebaskan. Penculikan ini adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat dan harus terus diperingatkan. Agresi Serbia harus ditindak seadil-adilnya," terangnya.
Dilaporkan Euronews, keputusan ini disampaikan oleh Pengadilan Kraljevo di tengah memuncaknya tensi antara Serbia-Kosovo. Selain itu, terdapat tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) untuk membebaskan personel kepolisian tersebut.
Ketiganya dilaporkan sudah diperbolehkan kembali ke Kosovo, tapi tidak diketahui secara pasti apakah persidangan masih dilanjutkan.
Serbia bersedia membebaskan tiga polisi Kosovo setelah menyetujui proses mediasi dari Perdana Menteri Hungaria, Viktor Orban.
"Kami sangat mengapresiasi langkah Presiden Vucic yang dia ambil dalam menghadapi tantangan serius ini. Keputusan ini jelas sebagai bukti kerja sama baik antara negara kami dan komitmen bersama untuk kedamaian dan stabilitas di Balkan," ungkap Orban, dilansir Politico.
Sementara itu, Kepala Urusan Luar Negeri UE, Josep Borrell memperingatkan Serbia dan Kosovo terkait adaya sanksi politik dan finansial, jika menolak upaya normalisasi.
"Seluruh negara anggota Uni Eropa siap menyetujui kebijakan lanjutan jika tidak ada progres dalam proses normalisasi hubungan Serbia-Kosovo," tambahnya ketika berkunjung ke Luxemburg.
Perdana Menteri Albania, Edi Rama menyambut baik pembebasan polisi Kosovo dari otoritas Serbia. Ia menekankan bahwa keputusan ini penting untuk membuka kembali dialog normalisasi hubungan diplomatik antara kedua pihak.
"Saya berharap bahwa dengan pembebasan pasukan itu deeskalasi dapat segera dimulai dan kami dapat mengatasi krisis dengan proses normalisasi akhir antara Kosovo dan Serbia," kata Rama, dikutip N1.
Ia menambahkan bahwa penundaan penetapan rencana perdamaian yang diajukan oleh Prancis dan Jerman harus dibayar mahal oleh semua negara di Balkan. Pasalnya, ketegangan akan mengakibatkan proses negosiasi harus dimulai dari awal dan panjang.