Serbia Tembak Drone Kosovo yang Diduga Lintasi Wilayah Udaranya

Keterangan di atas disampaikan oleh Menteri Pertahanan Serbia, Milos Vucevic dalam menanggapi masuknya drone asing di wilayahnya. Ia menambahkan bahwa penembakan itu merupakan perintah dari Presiden Aleksandar Vucic. 

"Memiliki pengalaman di front Ukraina, Presiden Aleksandar Vucic sebagai pemimpin mengisukan perintah eliminasi bagi setiap objek. Pesawat MiG-29 kami saja tidak berpatroli setiap saat seperti drone tersebut. Mereka melakukan patroli dan kontrol di wilayah udara kami secara berkala," papar Vucevic, dilansir Balkan Insight.

"Maka dari itu, tentara diperbolehkan merespon sejumlah tantangan ini menggunakan persenjataan. Drone itu berasal dari dua arah di Kosovo dan berupaya mengobservasi posisi unit militer Serbia dan fasilitas lainnya."

"Saya tidak mengatakan bahwa resiko tidak ada, terutama karena sikap tidak bertanggung jawab dari pemerintahan Pristina. Namun, Serbia tidak menginginkan segala bentuk peperangan," sambungnya. 

Sehari sebelumnya, Presiden Vucic memerintahkan pasukan Serbia untuk menembak jatuh drone asing yang terbukti masuk wilayah udara Serbia secara ilegal. Hal itu setelah adanya kabar dua drone yang terdeteksi di sekitar Raska, tak jauh dari perbatasan Kosovo. 

Dilaporkan Politico, dua buah drone tersebut diduga memonitor pangkalan militer Serbia di area perbatasan Kosovo. Drone tersebut meninggakan Serbia setelah beberapa pesawat jet Serbia diterjunkan untuk memberikan respons atas pelanggaran udara ini. 

Di sisi lain, PM Serbia, Ana Brnabic juga menekankan bahwa perintah penembakan drone yang terlihat sudah ditetapkan. Ia juga memerintahkan otoritas Serbia untuk terus mengawasi area tersebut. 

"Apabila kejadian ini terus terjadi. Kami akan menembak jatuh segala bentuk pesawat asing, seperti halnya yang dilakukan oleh negara lain," tutur Brnabic, dikutip Euronews.

Sebaliknya, Menteri Pertahanan Kosovo, Armend Mehaj membantah klaim dari Serbia dan menyebut aksi ini sebagai bentuk upaya pengrusakan stabilitas nasional. Ia juga menuding Serbia terus menakut-nakuti warga negaranya sendiri maupun Kosovo. 

"Segala ucapan mereka hanyalah alasan agar keberadaan militer Serbia ditingkatkan di sepanjang perbatasan Kosovo. Ini adalah cara mereka menyebarkan kepanikan di dalam masyarakat kedua negara," ungkap Mehaj. 

"Kami ingin memastikan bahwa semua warga Republik Kosovo diharuskan melakukan proses yang telah disebutkan oleh Kementerian Dalam Negeri sebagai bentuk legalitas di negara ini. Ini bertujuan meningkatkan keamanan dan tidak ditujukan bagi salah satu komunitas saja."

"Hargai semua aturan yang dilaksanakan oleh Polisi Kosovo sebagai pengatur lalu lintas, sedangkan militer Kosovo berfungsi untuk menjamin keamanan semua penduduk di dalam teritori Kosovo. Kami akan mengoordinasikan dengan sekutu internasional dalam melindungi integritas teritorial dan nilai demokratik Eropa," tambahnya.