Sistem Data Sipil Denmark Diretas, 8,8 Juta Informasi Pribadi Warga Bocor
- Peretasan Central Person Register Denmark membocorkan data pribadi sekitar 8,8 juta orang, termasuk nama, alamat, dan nomor identitas CPR, dari total 11 juta catatan yang tersimpan.
- Pelaku menyalahgunakan akses resmi perusahaan swasta untuk melakukan pencarian data otomatis selama sepuluh hari pada September; pemerintah kemudian memutus akses perusahaan tersebut.
- Datatilsynet dan kepolisian siber menyelidiki pelaku yang belum teridentifikasi; kebocoran berpotensi memicu penipuan rekayasa sosial, sehingga warga diminta tidak membagikan kode keamanan.
Take a Deeper Reads
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Denmark mengonfirmasi insiden peretasan terhadap sistem basis data kependudukan nasional pada Senin (5/10/2026). Peristiwa ini tercatat sebagai salah satu kebocoran data terbesar yang pernah melanda institusi publik di negara tersebut.
Kementerian terkait langsung mengambil tindakan darurat guna mengamankan infrastruktur teknologi dari potensi ancaman lanjutan. Proses penanganan kini difokuskan pada penutupan celah keamanan serta koordinasi intensif bersama aparat penegak hukum.
1. Akses ilegal sasar jutaan data kependudukan sipil
Peretasan sistem registri kependudukan nasional atau Central Person Register (CPR) mengakibatkan bocornya informasi pribadi milik sekitar 8,8 juta orang. Jumlah tersebut mencakup sebagian besar catatan dari total 11 juta data yang tersimpan di dalam basis data negara.
Catatan kependudukan yang terdampak meliputi warga yang masih hidup, penduduk yang telah pindah ke luar negeri, hingga warga yang sudah meninggal dunia. Informasi yang dicuri meliputi nama lengkap, alamat tempat tinggal, serta nomor identitas jaminan sosial CPR. Otoritas kini fokus menelusuri tingkat kerentanan sistem guna meminimalkan risiko terhadap privasi warga.
"Ini adalah insiden yang sangat serius," kata Menteri Urusan Digital Denmark, Christina Egelund.
2. Pelaku manfaatkan akun resmi perusahaan swasta
Investigasi awal mengungkap bahwa pelaku melancarkan aksinya dengan menyalahgunakan hak akses milik sebuah perusahaan swasta di Denmark. Perusahaan tersebut sebelumnya memiliki izin resmi untuk menelusuri data sipil berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang CPR.
Pelaku memanfaatkan celah ini untuk menjalankan pencarian data otomatis berskala masif selama sepuluh hari pada September lalu. Pengelola sistem baru mendeteksi adanya aktivitas lalu lintas data yang mencurigakan tersebut pada Jumat (2/10/2026). Pemerintah langsung memutus seluruh akses perusahaan bersangkutan demi menghentikan pencurian data ilegal.
"Saya tidak akan merahasiakan bahwa langkah-langkah keamanan seputar jenis akses ini memang belum cukup kuat," kata Egelund, dilansir Business Standard.
3. Potensi penipuan rekayasa sosial akibat kebocoran data pribadi
Badan Pengawas Data Denmark (Datatilsynet) bersama unit kepolisian khusus kejahatan siber (National Enhed for Særlig Kriminalitet) telah mengambil alih penanganan kasus ini. Penyidik masih memburu pelaku yang belum teridentifikasi guna memastikan ada tidaknya upaya penggandaan maupun penyebaran berkas curian.
Bocornya nomor CPR dan alamat tempat tinggal membuka potensi tindak penipuan berbasis manipulasi psikologis atau rekayasa sosial. Namun, nomor CPR saja dipastikan tidak dapat digunakan untuk membobol transaksi perbankan tanpa autentikasi ganda dari aplikasi MitID.
"Kami tidak mengesampingkan petunjuk apa pun dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak internasional," kata Egelund.
Kementerian mengimbau warga agar tidak memberikan kode keamanan rahasia kepada pihak mencurigakan yang menghubungi lewat telepon maupun pesan singkat.
