Jakarta, IDN Times - Parlemen Latvia, pada Rabu (5/4/2023), menyetujui pengembalian aturan wajib militer di negaranya. Nantinya, laki-laki Latvia yang berusia antara 18-27 tahun diwajibkan untuk mengikuti latihan militer selama minimal 11 bulan.
Wacana pengembalian wajib militer ini sudah disuarakan sejak musim panas 2022, usai Rusia melancarkan invasi ke Ukraina. Latvia dan negara Baltik lainnya merasa keamanannya terancam dan Rusia dapat menyerangnya kapan saja.
Peraturan wajib militer ini rencananya akan dimulai pada 1 Juli 2023. Namun, pada tahun ini peserta baru sebatas sukarelawan yang bisa mendaftarkan diri mulai 1 Mei di sejumlah pusat pendaftaran.
Tak hanya bagi laki-laki, sukarelawan perempuan juga diperbolehkan ikut dalam wajib militer di Latvia. Sementara laki-laki berusia 18-27 tahun belum diwajibkan untuk ikut dapat wajib militer, tapi bisa mendaftar secara sukarela.
Dilansir LSM, kewajiban ini sudah berlaku bagi laki-laki kelahiran 1 Januari 2004 dan seterusnya untuk mulai wamil pada tahun depan. Apabila mereka menghindar wajib militer, maka akan ada sanksi hukum.
Meski begitu, terdapat beberapa syarat warga yang tidak diwajibkan ikut dalam wajib militer ini. Selain itu, warga yang tinggal atau menetap di luar negeri juga tidak diwajibkan sampai 2027. Setelah tahun itu, mereka juga diwajibkan ikut.
Peserta wajib militer di Latvia akan mendapatkan 300 euro (Rp4,8 juta) selama sebulan untuk biaya perawatan. Mereka juga akan mendapatkan makanan, seragam, perlengkapan, tempat tinggal di pangkalan militer.
Selain itu, peserta wajib militer akan mendapatkan asuransi kesehatan dan berpeluang mendapatkan rumah. Bahkan, peserta yang memiliki anak akan mendapatkan tunjangan dan langsung didaftarkan dalam taman kanak-kanak unggulan.
Dilaporkan BNN, relawan wajib militer akan mendapatkan kompensasi tambahan sebesar 1.100 euro (Rp17,8 juta) di akhir masa baktinya. Meskipun, ia memilih tetap menjadi tentara atau memilih menjadi komponen cadangan.
Peserta wajib militer juga diperbolehkan untuk melanjutkan studi mereka di sejumlah universitas di Latvia tanpa biaya.
Sementara itu, Parlemen Lithuania memutuskan melarang warga negara Rusia membeli properti di negaranya sampai 2024. Mereka menganggap bahwa pembelian warga Rusia itu mengancam keamanan nasional.
Namun, kebijakan ini tidak berlaku bagi warga Rusia yang juga memiliki izin tinggal permanen di Lithuania. Parlemen Lithuania juga mengumumkan penundaan proses penerbitan visa baru bagi warga Rusia dan Belarus, dilaporkan Reuters.
Bagi warga yang punya dua kewarganegaraan Rusia dan Lithuania yang memiliki dokumen perjalanan dan visa, akan diarahkan pada pengecekan lebih lanjut di perbatasan demi menghindari potensi keamanan nasional.
"Mayoritas warga Rusia mendukung negaranya dalam aksi militer ke Ukraina. Mereka tidak melakukan aksi dalam menghentikan agresi dari pemerintahannya. Maka dari itu, mereka ikut bertanggung jawab dalam kasus ini," kata Wakil Menteri Luar Negeri Lithuania, Jurgita Neliupsiene.