Tiongkok Jatuhkan Sanksi ke Mike Pompeo dan Puluhan Pejabat Era Trump

22 Jan 2021, 15:15 WIB

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo saat mengikuti rapat kabinet dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.ANTARA FOTO/REUTERS/Leah Millis

Jakarta, IDN Times – Joe Biden telah dilantik sebagai Presiden ke-46 Amerika Serikat (AS), pada Rabu 20 Januari 2021. Hal ini pun secara otomatis mengakhiri masa jabatan Donald Trump sebagai orang nomor satu di AS.

Pergantian pemimpin itu juga berarti akhir masa jabatan bagi banyak pejabat dalam kabinet Trump, termasuk Mike Pompeo yang sebelumnya menduduki posisi Menteri Luar Negeri.

Momen pergantian kepemimpinan itu ternyata langsung dimanfaatkan Pemerintah Tiongkok untuk menyerang Trump dan pejabat pemerintahannya.

Sebagaimana dilaporkan Channel News Asia pada Kamis, 21 Januari 2021, Tiongkok telah menjatuhkan sanksi pada hampir 30 pejabat di era pemerintahan Trump, termasuk Pompeo. Sanksi itu dijatuhkan hanya beberapa saat setelah mereka meninggalkan kantor mereka.

1. Tiongkok jatuhkan sanksi larangan perjalanan dan pembatasan bisnis pada pejabat era Trump

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengadakan konferensi pers di kantor pusat Alliande di Brussels, Belgia, pada 20 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Francois Lenoir

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hanya beberapa menit setelah Presiden Joe Biden dilantik, Tiongkok mengumumkan memberlakukan larangan perjalanan dan pembatasan bisnis pada Pompeo, penasihat keamanan nasional Robert O'Brien, dan duta besar PBB Kelly Craft.

Beberapa pejabat lain yang juga dijatuhi sanksi termasuk penasihat ekonomi Trump Peter Navarro, diplomat utamanya untuk Asia David Stilwell, menteri kesehatan dan layanan masyarakat Alex Azar, penasihat keamanan nasional John Bolton, dan ahli strategi Stephen Bannon.

2. Sanksi dijatuhkan karena dinilai merusak kepentingan dan mengganggu hubungan Tiongkok-AS

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo bertemu dengan Menlu Retno Marsudi (Dokumentasi Departemen Luar Negeri AS)

Menurut laporan, sanksi tersebut sebagian besar bersifat simbolis tetapi menggarisbawahi keseriusan Tiongkok dalam melawan Pemerintah AS yang sebelumnya sering meluncurkan sikap bermusuhan terhadap negara itu.

“Selama beberapa tahun terakhir, sejumlah politisi anti-China di Amerika Serikat, karena kepentingan politik mereka yang egois dan prasangka serta kebencian terhadap China dan tidak menunjukkan perhatian pada kepentingan rakyat China dan Amerika, telah merencanakan, mempromosikan dan melaksanakan serangkaian gerakan gila yang telah sangat mengganggu urusan dalam negeri China, merusak kepentingan China, menyinggung rakyat China, dan secara serius mengganggu hubungan China-AS,” kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

3. Sikap bermusuhan pejabat AS

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping di KTT G20 di Osaka, Jepang, pada 29 Juni 2019. (ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque)

Trump beserta sejumlah pejabatnya memang terkenal suka menekan Tiongkok selama berkuasa. Mereka tidak segan-segan melayangkan kritik pedas yang memicu kemarahan Tiongkok. Mereka juga kerap kali melakukan serangan yang memicu pembalasan Tiongkok.

Pada hari Selasa atau sehari sebelum meninggalkan kantornya, Pompeo bahkan masih sempat mengkritik Tiongkok. Ia mengumumkan tindakan penindasan yang dilakukan Tiongkok terhadap etnis minoritas Muslim sebagai genosida, membuka jalan bagi sanksi baru AS terhadap pejabat Pemerintahan Xi Jinping.

“Saya yakin genosida ini sedang berlangsung, dan kami menyaksikan upaya sistematis untuk menghancurkan Uighur oleh negara-partai China,” kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, Selasa.

“Kami tidak akan tinggal diam. Jika Partai Komunis China diizinkan untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, terhadap rakyatnya sendiri, bayangkan apa yang akan berani dilakukan untuk dunia bebas, dalam waktu yang tidak terlalu lama,” tambah Pompeo, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia.