Tolak Laporan Pelapor PBB, Thailand Bantah Serang Kamboja Lebih Dulu

03 Agu 2026, 07:40 WIB

Marcheilla Ariesta

News

Channel

Add Us on Google

Tolak Laporan Pelapor PBB, Thailand Bantah Serang Kamboja Lebih Dulu

ilustrasi peta Thailand-Kamboja (pexels.com/Anthony Beck)

Intinya Sih

Thailand menolak laporan Pelapor Khusus PBB Tom Andrews dan menegaskan konflik perbatasan dipicu serangan Kamboja ke kawasan sipil Thailand, bukan oleh Bangkok.
Thailand membantah klaim bahwa warga Kamboja tidak dapat pulang akibat pendudukan, serta menyatakan sebagian kelompok yang disebut pengungsi tidak memenuhi definisi pengungsi internal.
Setelah perjanjian damai Oktober 2025, Thailand menyatakan terbuka memulihkan hubungan dengan Kamboja, tetapi ketegangan perbatasan dan tuduhan pendudukan wilayah masih berlanjut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Pemerintah Thailand menolak pernyataan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Situasi Hak Asasi Manusia di Kamboja, Tom Andrews. Mereka menilai, laporannya menyiratkan Bangkok menjadi pihak yang memulai konflik perbatasan dengan Kamboja.

Kementerian Luar Negeri Thailand menegaskan konflik tersebut bukan dipicu oleh pihaknya, melainkan berawal dari serangan yang dilakukan Kamboja ke wilayah sipil Thailand.

Pernyataan itu disampaikan sebagai tanggapan atas komentar Andrews dalam konferensi pers di Phnom Penh yang menyoroti dampak kemanusiaan akibat konflik di perbatasan kedua negara.

Meski pertempuran telah berakhir setelah penandatanganan perjanjian damai pada Oktober 2025, ketegangan antara Thailand dan Kamboja masih terus berlanjut, terutama terkait tuduhan pendudukan wilayah di sepanjang perbatasan.

1. Thailand tegaskan tidak memulai konflik

ilustrasi bendera Thailand (unsplash.com/Markus Winkler)

Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan pernyataan Tom Andrews memberikan kesan Bangkok bertanggung jawab atas pecahnya konflik serta dampaknya terhadap warga sipil Kamboja.

Dikutip dari Anadolu, Minggu (2/8/2026), pemerintah Thailand menegaskan anggapan tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Menurut kementerian, konflik terjadi akibat serangan secara membabi buta dari pihak Kamboja yang menyasar kawasan sipil di wilayah Thailand.

Bangkok juga menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjadi pemicu konflik bersenjata tersebut.

2. Bantah klaim pengungsi tak bisa pulang

Wilayah pelintasan perbatasan Kamboja dan Thailand. (commons.wikimedia.org/Jorge Láscar)

Dalam konferensi pers di Phnom Penh, Andrews mengatakan sekitar 650.000 warga sipil Kamboja mengungsi dari wilayah perbatasan pada akhir tahun lalu, dan lebih dari 20.000 orang hingga kini belum dapat kembali ke rumah mereka.

Ia mengatakan telah bertemu dengan warga yang mengaku tidak bisa pulang karena desa dan kota mereka kini diduduki tentara Thailand.

Andrews juga menegaskan, berdasarkan hukum internasional, warga yang mengungsi akibat konflik bersenjata memiliki hak untuk kembali ke tempat tinggal mereka.

Menanggapi hal itu, Thailand menyatakan sebagian orang yang disebut sebagai pengungsi internal sebenarnya merupakan warga Kamboja yang pernah tinggal di wilayah Thailand setelah memperoleh perlindungan kemanusiaan pada akhir 1970-an.

Menurut Bangkok, ketika kondisi di Kamboja membaik, mereka tidak kembali ke negaranya meski telah diminta berulang kali oleh pemerintah Thailand. Karena itu, Thailand berpendapat kelompok tersebut tidak memenuhi definisi sebagai pengungsi internal (IDP).

Thailand juga menegaskan, hak untuk kembali ke tempat tinggal tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan politik atau propaganda, melainkan harus dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip kemanusiaan.

3. Thailand siap bangun hubungan kembali

potret Perdana Menteri Thailand, Anutin Charnvirakul (kiri), dan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet (kanan) (commons.wikimedia.org/The White House)

Kementerian Luar Negeri Thailand menyatakan pemerintah Kamboja memiliki tanggung jawab untuk menangani warga negaranya yang terdampak konflik dan mengungsi di dalam wilayah Kamboja.

Bangkok menegaskan tetap terbuka untuk memulihkan hubungan dengan Phnom Penh setelah konflik yang terjadi tahun lalu.

Namun, menurut pemerintah Thailand, upaya tersebut hanya dapat terwujud apabila didukung kerja sama yang tulus dari kedua belah pihak.

Puluhan orang dilaporkan tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi selama konflik perbatasan pada 2025. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian damai di Kuala Lumpur, Malaysia, pada Oktober 2025, yang disaksikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Meski demikian, ketegangan di perbatasan masih berlangsung. Kamboja hingga kini tetap menuduh Thailand menduduki sebagian wilayahnya.