Trump Ancam Bakal Serang Iran Lagi Jika Upaya Negosiasi Gagal

Iran menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang menggelar pembicaraan langsung dengan AS untuk mengakhiri konflik. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baqaei, mengatakan bahwa Teheran hanya menerima pesan yang disampaikan melalui negara-negara mediator.

Dilaporkan oleh Al Jazeera, Qatar dan Pakistan terus memimpin upaya mediasi dengan menyampaikan pesan antara Teheran dan Washington. Kedua negara itu disebut berupaya membawa kembali Iran dan AS ke meja perundingan sekaligus menghidupkan kembali nota kesepahaman bersejarah yang sebelumnya telah disepakati.

Sementara itu, Oman dan Iran menggelar pembicaraan teknis di Teheran pada Jumat dan Sabtu lalu. Menurut sejumlah pihak, kemajuan dalam dialog tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong keputusan Washington untuk menghentikan serangannya. Meski pembicaraan dengan Muskat diklaim berlangsung berguna dan konstruktif, Baqaei menegaskan dialog tersebut tidak berkaitan dengan AS.

Sejumlah pejabat senior AS dilaporkan telah memperingatkan Trump mengenai menipisnya stok amunisi serta dampak serangan balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di kawasan. Komandan tertinggi militer AS di Timur Tengah, Laksamana Brad Cooper, juga merekomendasikan penghentian pengeboman di sekitar Selat Hormuz karena dinilai telah mencapai batas efektivitasnya.

Trump menjelaskan bahwa penghentian serangan sejak Jumat lalu terjadi setelah menerima permintaan dari para mediator kawasan. Trump membantah kekhawatiran mengenai berkurangnya persediaan amunisi militer AS. Trump mengklaim Washington memiliki jauh lebih banyak amunisi dibandingkan dengan siapa pun di dunia, bahkan jauh lebih banyak daripada yang dibutuhkan.

Dilansir The Guardian, Washington menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran dilakukan sebagai respons atas dugaan pelanggaran berulang terhadap nota kesepahaman yang ditandatangani pada Juni lalu. Salah satunya terkait upaya Teheran untuk menghambat pelayaran komersial melalui jalur selatan Selat Hormuz yang diawasi AS.

Sebaliknya, Iran berpendapat jalur tersebut justru melanggar kesepakatan gencatan senjata. Teheran bersikeras bahwa perjanjian tersebut menetapkan negara Teluk tersebut sebagai satu-satunya pihak yang berwenang mengatur pembukaan kembali Selat Hormuz.

Sejak Mei lalu, Oman terus mendorong Iran agar setiap rencana penarikan biaya di Selat Hormuz dilakukan secara sukarela agar sejalan dengan hukum laut internasional. Muskat mengusulkan model yang serupa dengan pengelolaan Selat Malaka, di mana kontribusi sukarela digunakan untuk mendukung layanan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan.

Sementara itu, Departemen Lingkungan Hidup Iran telah menyusun rancangan kebijakan, di mana lebih dari 50 ribu kapal dan kapal tanker yang setiap tahun melintasi Selat Hormuz diwajibkan memberikan kompensasi atas dampak pencemaran terhadap Teluk Persia. Teheran mengusulkan penerapan biaya berdasarkan jenis, volume muatan, riwayat pelayaran, serta tingkat pencemaran yang ditimbulkan.

Meski sejumlah pihak menilai kondisi Selat Hormuz berbeda dengan Selat Malaka karena lebih sedikit kapal yang menjadikan pelabuhan di Asia Tenggara itu sebagai tujuan akhir, sejumlah media Iran mulai memandang model tersebut sebagai alternatif yang menguntungkan. Kantor berita Khabaronline menyebut skema itu dapat menjadi situasi yang saling menguntungkan bagi Teheran.