Turki Tahan Jurnalis atas Tuduhan Penyebaran Hoaks

Proses hukum terhadap jurnalis investigasi İsmail Arı bermula saat ia mengunjungi keluarganya di Provinsi Tokat, wilayah utara Turki, untuk merayakan Idulfitri. Aparat kepolisian menahan Arı pada Sabtu malam (21/3/2026). Penangkapan di tengah suasana libur nasional ini mengejutkan rekan sejawat serta organisasi jurnalisme.

Setelah ditangkap di Tokat, Arı dipindahkan ke ibu kota Ankara pada Minggu pagi (22/3/2026) untuk menjalani interogasi intensif. Kepolisian Ankara memeriksa aktivitas jurnalistik dan unggahan media sosial milik Arı selama berjam-jam. Pada hari yang sama, hakim pengadilan memutuskan untuk mengubah status hukumnya menjadi tahanan pra-peradilan sambil menunggu proses sidang atas dugaan penyebaran informasi palsu.

Laporan menyebutkan bahwa Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum Ankara langsung membawa Arı ke hadapan hakim tanpa memberikan kesempatan bagi Arı untuk memberikan pernyataan formal kepada jaksa terlebih dahulu. Tim hukum menilai prosedur ini tidak lazim dan menunjukkan percepatan penanganan kasus yang signifikan. Dalam pemeriksaan tersebut, Arı secara tegas membela integritas profesinya sebagai jurnalis.

"Satu-satunya kejahatan saya adalah menjalankan profesi jurnalisme di negara ini," ujar İsmail Arı melalui pesan yang disampaikan pengacaranya dari ruang tahanan, dilansir CPJ.

Saat ini, Arı mendekam di Penjara Sincan, Ankara, sebuah fasilitas yang sering digunakan untuk menahan tokoh politik dan aktivis. Penahanan pra-peradilan di Turki biasanya memakan waktu berbulan-bulan sebelum surat dakwaan resmi dikeluarkan. Redaksi harian Birgün melalui media sosial X menegaskan bahwa jurnalis mereka tidak pernah menyebarkan kebohongan kepada publik.

Otoritas Turki menggunakan Pasal 217/A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar hukum utama untuk menahan İsmail Arı. Undang-undang yang disahkan pada Oktober 2022 ini mengatur tentang penyebaran informasi menyesatkan yang dianggap mengancam keamanan nasional atau ketertiban umum. Arı dituduh menyebarkan disinformasi melalui konten digital yang berpotensi memicu ketakutan atau kepanikan masyarakat.

Pihak berwenang menggunakan sebuah video yang dipublikasikan tiga bulan lalu sebagai bukti utama. Meski video tersebut sudah lama beredar, Arı menilai penangkapan ini adalah bagian dari pengawasan terhadap dirinya selama setahun terakhir. Fokus investigasi dikabarkan berkaitan dengan laporan investigasi Arı mengenai proyek konstruksi ilegal di situs warisan budaya Istanbul yang diduga melibatkan pihak berpengaruh.

Undang-undang disinformasi tahun 2022 ini menetapkan sanksi penjara satu hingga tiga tahun bagi pelanggarnya. Sejak aturan ini berlaku, setidaknya 70 jurnalis telah menjadi sasaran investigasi formal. Pemerintah Turki berdalih aturan ini diperlukan untuk memberantas berita palsu di platform daring demi menjaga stabilitas negara. Namun, bagi pekerja media, regulasi ini dianggap sebagai instrumen sensor untuk menghindari topik sensitif.

Perwakilan Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) di Turki, Özgür Öğret, mempertanyakan dasar tuduhan bahwa laporan Arı memicu kepanikan publik. Penyelidikan terhadap Arı saat ini mencakup analisis mendalam terhadap akun media sosial pribadinya dan motif di balik laporan yang dianggap menyudutkan pemerintah.

"Pihak berwenang harus segera membebaskan Arı dan menghentikan penyalahgunaan undang-undang ini," ujar Özgür Öğret.

Penangkapan jurnalis investigasi İsmail Arı memicu reaksi keras dari Serikat Jurnalis Turki (TGS). Organisasi tersebut menilai tindakan otoritas sebagai serangan langsung terhadap kebebasan pers dan menuntut pembebasan Arı tanpa syarat. Editor harian Birgün, Yaşar Aydın, dalam aksi solidaritas di Ankara menegaskan bahwa redaksi akan tetap menyuarakan kebenaran meski berada di bawah tekanan.

"Kami tidak akan diam. Kami akan terus menulis, berbicara, dan mengekspresikan diri kami," ujar Yaşar Aydın dalam aksi tersebut, dilansir Turkish Minute.

Secara global, posisi Turki dalam indeks kebebasan pers terus merosot. Reporters Without Borders (RSF) menempatkan Turki di peringkat 159 dari 180 negara, sejajar dengan Pakistan dan Venezuela dalam hal represi media. Kasus ini juga mengingatkan publik pada insiden akhir Februari 2026, saat seorang jurnalis media Jerman, Deutsche Welle, ditahan atas tuduhan menghina presiden yang sempat memicu ketegangan diplomatik antara Berlin dan Ankara.

Komunitas internasional melihat pola penggunaan pasal disinformasi dan penghinaan presiden sebagai strategi untuk mempersempit ruang gerak media independen. Stockholm Center for Freedom menyoroti bahwa banyak jurnalis yang diselidiki sebenarnya melaporkan fakta yang dapat diverifikasi. Namun, otoritas sering melabeli fakta tersebut sebagai informasi palsu jika dianggap merugikan citra pemerintah.

Saat ini, desakan internasional agar Ankara mematuhi standar hak asasi manusia Uni Eropa terus menguat. Kasus Arı diharapkan menjadi titik balik dalam perjuangan menuntut reformasi undang-undang disinformasi di Turki.