Ukraina: Pemilu Rusia di Wilayah Pendudukan Tidak Sah

Kementerian Luar Negeri Ukraina menyatakan bahwa hasil pemilu parlemen Rusia bulan depan di wilayah pendudukan tidak sah. Oleh karena itu, seluruh perolehan suara dipastikan batal demi hukum.

"Setiap pemungutan suara yang digelar Rusia di wilayah berdaulat Ukraina adalah ilegal dan tidak memiliki kekuatan hukum," kata Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Otoritas Kiev menegaskan penolakan ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak warga negara. Langkah diplomatik ini juga memperjelas posisi Ukraina atas wilayahnya yang masih berkonflik.

Misi pemantau dari sejumlah negara bekas Uni Soviet mulai bertugas mengawasi jalannya pemilu. Namun, Ukraina menilai kehadiran tim pengamat tersebut tidak dapat melegitimasi proses pemungutan suara.

Kiev memandang Moskow sengaja memanfaatkan pengamat luar negeri untuk mengaburkan status wilayah pendudukan. Tindakan tersebut dianggap tidak mengubah fakta pelanggaran kedaulatan sejak invasi.

"Rusia mencoba menggunakan kehadiran pengamat internasional di wilayah pendudukan untuk melegitimasi hasil pemilu," ujar Kementerian Luar Negeri Ukraina.

Di ranah politik internal, Partai Rusia Bersatu besutan Presiden Vladimir Putin diproyeksikan tetap menguasai parlemen pada pemilu September mendatang. Tekanan terhadap kelompok penentang membuat persaingan politik dinilai tidak seimbang.

Partai Yabloko, satu-satunya partai terdaftar penentang perang, secara resmi didiskualifikasi dari kepesertaan pemilu pekan ini. Pencoretan ini makin mempersempit ruang gerak oposisi di Rusia. Meski partainya dicoret, pimpinan oposisi menyatakan bakal bertahan di dalam negeri.

"Saya tetap berada di negara ini dan terus mendorong perubahan," kata pimpinan Partai Yabloko.