Universitas Israel DO 100 Mahasiswa Palestina usai Kritik Perang Gaza

Adalah mengatakan bahwa unggahan yang memicu tindakan disipliner tidak hanya terbatas pada pernyataan mengenai serangan 7 Oktober 2023. Kritik terhadap pemerintah atau militer Israel maupun perang di Gaza, doa dan ayat-ayat Al-Qur’an, gambar yang menunjukkan identitas Palestina, serta ungkapan keprihatinan terhadap bencana kemanusiaan di Gaza juga dapat membuat seseorang diperiksa.

Dalam beberapa kasus, sekadar memberikan tanda suka (like) pada unggahan, menampilkan kata atau bendera Palestina, membagikan berita ataupun mengunggah doa bagi warga Palestina di Gaza sudah cukup untuk memicu pengaduan.

"Dampaknya bukan sekadar hukuman bagi individu, melainkan juga menciptakan efek gentar di kalangan mahasiswa Palestina," ujar Lubna Tuma, pengacara dari kelompok Adalah, dikutip The New Arab.

Tuma, yang mewakili sejumlah mahasiswa dalam sidang komite disipliner, menggambarkan persidangan tersebut sebagai penghinaan yang dirancang sedemikian rupa. Ia mengatakan, para mahasiswa sejak awal diperlakukan seolah-olah mereka adalah pengkhianat atau musuh.

“Komite sering kali berangkat dari anggapan bahwa mahasiswa tersebut mendukung terorisme dan justru mengharuskan mereka untuk secara aktif membuktikan bahwa anggapan tersebut tidak benar," ungkapnya.

Laporan Adalah mendokumentasikan sejumlah kasus ketika mahasiswa tidak diperlihatkan unggahan yang menjadi dasar pengaduan. Universitas juga menggunakan terjemahan otomatis untuk doa-doa berbahasa Arab dan ayat-ayat Al-Qur’an, sementara mahasiswa diwajibkan membela diri atas konten yang sebenarnya tidak mereka unggah.

Dalam beberapa kasus, proses pemeriksaan di universitas terus berlanjut dan berakhir dengan putusan bersalah, meskipun aparat penegak hukum tidak menemukan dasar untuk mengajukan tuntutan pidana. Tuma mengatakan, berapa mahasiswa memilih untuk tidak mengajukan banding karena mengalami kecemasan akibat proses tersebut, sementara mahasiswa lainnya meninggalkan studi mereka di Israel dan melanjutkan pendidikan di luar negeri.

Laporan Adalah menyebutkan bahwa institusi akademik di Israel telah menerapkan sistem apartheid dua jalur sejak 7 Oktober 2023. Dalam hal ini, mahasiswa Palestina menghadapi tindakan disipliner berdasarkan aturan darurat, sementara mahasiswa Yahudi mendapatkan perlindungan yang lebih besar dalam hal kebebasan berekspresi, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan ujaran ekstrem.

"Inilah sebabnya kami menyebutnya sebagai apartheid. Terdapat aturan yang sangat berbeda, yang diterapkan berdasarkan identitas etnonasional mahasiswa. Hal ini tidak bisa ditangani kasus demi kasus. Kebebasan berpendapat adalah prasyarat mutlak dalam kehidupan akademis, bukan hak istimewa yang diberikan kepada sebagian mahasiswa, tetapi tidak kepada yang lainnya," ujar Tuma.

Dilansir Anadolu, warga negara Arab mencakup sekitar 21 persen dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Sejak perang di Gaza dimulai, Israel memberlakukan pembatasan ketat terhadap unggahan di media sosial dan menangkap aktivis yang menyatakan solidaritas terhadap warga Palestina.

Sejak Oktober 2023, perang genosida Israel di Gaza telah menewaskan lebih dari 73 ribu warga Palestina dan melukai lebih dari 174 ribu lainnya. Sekitar 90 persen infrastruktur di wilayah tersebut juga hancur akibat serangan militer