Jakarta, IDN Times - Yunani mendesak Turki mengikuti resolusi PBB terkait Siprus yang terpecah akibat perselisihan antar-etnis pada Rabu (15/11/2023). Athena juga menolak tindakan Ankara yang menginvasi wilayah utara dengan dalih mengamankan etnis Turki.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 541/1983 dan 550/1984 menyatakan kecaman atas tindakan ilegal dari tentara Turki. Di dalamnya juga tertuang bahwa penarikan pasukan dan menyerukan semua negara tidak mengakui entitas di Siprus Utara.
Pernyataan Yunani disampaikan di tengah peringatan deklarasi Siprus Utara yang ke-40. Pihaknya menyerukan kepada semua negara agar bersedia mengikuti keputusan dari Dewan Keamanan PBB.
"Dalam peringatan ini, Yunani menggarisbawahi pentingnya kesadaran dari semua negara yang diatur oleh institusi internasional dan mengikuti resolusi sesuai dalam keputusan Dewan Keamanan PBB," tutur Kementerian Luar Negeri Yunani, dilansir Ekhatimerini.
"Yunani tidak akan pernah menerima invasi dan okupansi Turki di Siprus Utara. Bersama dengan Republik Siprus, Yunani secara sistematis akan bekerja sama dengan menciptakan kondisi fungsional, keberlanjutan, dan solusi persetujuan dalam kerangka Dewan Keamanan PBB," tambahnya.
Sampai saat ini, Turki masih mempertahankan tentaranya di Siprus Utara dan jadi satu-satunya negara yang mengakui kemerdekaan Republik Turki Siprus Utara (TRNC) yang dilarang dalam resolusi Dewan Keamanan PBB.
Pada Rabu, warga Siprus Utara menggelar peringatan pendirian Republik Turki Siprus Utara dengan menyelenggarakan upacara. Acara itu juga dihadiri oleh delegasi dari Turki dan Azerbaijan.
Dilansir Hurriyet Daily News, setelah penyelenggaraan upacara, Presiden TNRC Ersin Tatar bersama delegasi, kabinet, anggota parlemen, dan pejabat tinggi lainnya bertolak ke pemakaman bapak pendiri Siprus Utara, Rauf Denktas.
Dalam menyambut peringatan tersebut, tiga kapal perang Turki berlabuh di pelabuhan Famagusta dan Girne. Salah satu kapal perang, TCG Giresun, juga dibuka untuk umum di pelabuhan Girne dan warga diperbolehkan masuk ke dalam.
Republik Siprus terpecah sejak invasi Turki pada 1974 di wilayah utara, yang mayoritas dihuni penduduk etnis Turki. Sejak saat itu, setiap tahunnya selalu diadakan protes untuk memperingati okupansi ilegal dari Turki di Siprus.
Dilansir In-Cyprus, PBB sudah mengupayakan dialog untuk menyatukan kembali Siprus lewat sistem federal yang berdasarkan bi-zona dan bi-komunal. Namun, negosiasi tersebut selalu gagal lantaran Turki menolak perubahan.
Negosiasi dari PBB terakhir dilangsungkan pada 2017 juga gagal, karena Turki tidak ingin bernegosiasi soal perannya sebagai penjamin keamanan di Siprus Utara.
Sejak memerdekakan diri dari Inggris pada 1960, Turki, Yunani, dan Inggris sudah menjadi penjamin kedaulatan Siprus. Namun, Yunani dan Inggris sempat mengatakan tidak ingin melanjutkan perannya sebagai penjamin keamanan.