Ketika Api Yaman Menjalar ke Riyadh: Pelajaran dan Peran bagi Indonesia

Perang yang Kembali Menyala

Perang Yaman yang selama empat tahun “membeku” kini menyala lagi, dan apinya sampai ke jantung Arab Saudi. Pada Sabtu (10/10/2026), rudal menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh. Otoritas Saudi menyebut sedikitnya 12 orang tewas dan lebih dari 300 terluka, serangan paling mematikan terhadap Kerajaan dalam lebih dari satu dekade.

Ansharullah, yang lebih dikenal sebagai Houthi, mengaku bertanggung jawab. Riyadh berjanji membalas, dan serangan udara koalisi pimpinan Saudi ke wilayah Ansharullah terus berlanjut.

Utusan PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, di hadapan Dewan Keamanan pada 9 Oktober menyebut, Yaman telah kembali ke “perang skala penuh”. Ia mengingatkan bahwa keunggulan di medan tempur tidak dapat menggantikan perundingan yang pada akhirnya tetap harus ditempuh.

Bagi pembaca di Indonesia, kabar ini mudah dianggap urusan jauh di Jazirah Arab. Itu keliru. Pada 11 Agustus, tiga awak kapal asal Indonesia menjadi korban serangan terhadap kapal kargo Tihamah di Selat Bab el-Mandeb, satu hilang dan dua terluka. Konflik ini menyentuh jalur laut, harga energi, perjalanan haji dan umrah, serta ujian bagi politik luar negeri bebas aktif kita. Tulisan ini mengulas akar konflik, dampaknya, pelajaran bagi Indonesia, dan peran yang dapat kita ambil.

Akar dan Dinamika Konflik

Akar konflik ini berlapis. Ansharullah menguasai Sanaa pada 2014 setelah peperangan dengan pemerintah yang merupakan koalisi pimpinan Saudi. Dengan bantuan negara-negara teluk, pasukan pemerintah koalisi Saudi berupaya untuk memerangi Ansharullah pada 2015 dan Yaman menjadi arena adu pengaruh regional.

Gencatan senjata PBB pada 2022 meredakan perang, tetapi tidak pernah menjadi penyelesaian politik. Perundingan “peta jalan” Riyadh–Sanaa yang dimediasi Oman berjalan tanpa pemerintah Yaman yang diakui internasional, lalu mandek soal gaji, pelabuhan, dan pengaturan ekonomi. Krisis regional, dari perang Gaza hingga serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran pada Februari 2026, mempersempit ruang kompromi.

Di kubu anti-Ansharullah sendiri, retakan melebar. Pada Januari 2026, Arab Saudi menyerang pasukan Dewan Transisi Selatan yang selama ini didukung Uni Emirat Arab, memperlihatkan renggangnya hubungan dua kekuatan Teluk itu di dalam koalisi. Peta jalan bilateral pun dicurigai kelompok selatan sebagai kesepakatan yang mengabaikan kepentingan mereka.

Bagi Riyadh, peta jalan semula merupakan jalan keluar dari keterlibatan militer yang mahal, sekaligus jaminan bahwa serangan lintas batas berhenti demi proyek transformasi ekonominya. Bagi Ansharullah, peta jalan adalah pintu menuju pembayaran gaji pegawai, pembukaan pelabuhan dan bandara, serta pengakuan politik. Ketika Washington dilaporkan menekan agar kesepakatan pun membeku.

Pada 13 Juli 2026, delegasi Ansharullah yang kembali dari Tehran setelah menghadiri pemakaman Ayatullah Ali Khamenei, Pemimpin Tertinggi Republik Islam Iran yang syahid pada 28 Februari 2026, diserang oleh Arab Saudi ketika hendak landing di Airport Sanaa. Ansharullah tidak menerima hal tersebut dan kemudian menyerang Bandara Abha dan mengumumkan embargo maritim terhadap Arab Saudi.

Pada September mereka menguasai Mokha dan wilayah di sekitar Bab el-Mandeb. Pemerintah Yaman yang didukung Riyadh membalas lewat ofensif “Fajar Yaman” sejak 4 Oktober. Pada 5 Oktober, Turki, Pakistan, dan Arab Saudi sepakat mengaktifkan “langkah penangkalan” di bawah pakta pertahanan bersama, sementara Presiden Donald Trump tak menutup kemungkinan Amerika ikut menyerang.

Setiap pihak memiliki narasinya. Riyadh menyebut dirinya membela pemerintah yang sah dan kebebasan navigasi. Ansharullah menyebut, embargo sebagai balasan atas pengepungan dan serangan Saudi, serta menegaskan bahwa sasarannya hanya pihak Saudi.

Kita tidak perlu memilih narasi mana pun untuk melihat satu kenyataan: kedua klaim itu dibayar mahal oleh warga sipil.

Dampak: dari Dapur Warga Yaman hingga Selat Bab el-Mandeb

Korban terbesarnya adalah warga sipil. PBB mencatat 22,3 juta warga Yaman membutuhkan bantuan pada 2026, termasuk 5,2 juta pengungsi di dalam negeri. Sebanyak 18,3 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut, lebih dari 2,2 juta balita mengalami gizi buruk akut, dan hampir 40 persen fasilitas kesehatan tidak berfungsi penuh. Sejak Agustus saja, setidaknya 46 warga sipil tewas dan lebih dari 130 terluka. Eskalasi terbaru datang ketika sumber daya bantuan justru menyusut.

Penderitaan juga menjalar ke luar perbatasan. Pada 8 Oktober, perahu yang membawa lebih dari 300 migran dari Djibouti ke Yaman terbalik; sedikitnya 139 orang tewas dan 84 lainnya hilang.

Dampak ekonominya juga nyata. Serangan ke jaringan pipa Timur–Barat Arab Saudi pada 10 September menghentikan ekspor minyak mentah dari Pelabuhan Yanbu. Sejak embargo Ansharullah berlaku, nyaris tak ada kapal berafiliasi Saudi yang melintasi Bab el-Mandeb, jalur yang dilalui hampir 15 persen perdagangan laut dunia. Lalu lintas Terusan Suez memang mulai pulih, tetapi pada Agustus masih 39 persen di bawah level sebelum krisis, dan pemulihan itu rapuh.

Dampak berikutnya menyangkut mobilitas manusia. Bandara Riyadh sempat lumpuh, sejumlah maskapai menghentikan penerbangan ke Arab Saudi, dan sekolah-sekolah di ibu kota beralih ke belajar jarak jauh. Bagi jutaan orang yang bergantung pada bandara-bandara itu, termasuk jemaah dan pekerja migran dari Indonesia, gangguan ini bukan abstraksi.

Terakhir, risiko regional kian besar. Aktivasi pakta Turki–Pakistan–Saudi dan kemungkinan keterlibatan Amerika menunjukkan betapa perang saudara berubah cepat menjadi konfrontasi lintas negara.

Tiga Pelajaran bagi Indonesia

Pelajaran pertama: gencatan senjata bukan perdamaian. Kesepakatan yang menenangkan senjata tanpa membuka ruang politik bagi semua pihak hanya menutup luka yang masih bernanah. Peta jalan bilateral yang mengabaikan pemerintah Yaman dan kelompok selatan menunjukkan bahayanya. Indonesia mengenal pelajaran ini lewat Perjanjian Helsinki 2005 untuk Aceh, yang bertahan karena inklusif, menjamin kepentingan ekonomi, dan diawasi pihak ketiga.

Kedua, negara maritim tak boleh menganggap jalur laut dan energi selalu aman. Ketika satu selat tersumbat, biaya logistik, asuransi, dan harga energi bergerak ke seluruh dunia, termasuk ke pelabuhan kita. Ketahanan energi, diversifikasi rute dagang, dan kemampuan menjaga perairan sendiri adalah investasi, bukan kemewahan. Pelajaran ini terasa dekat bagi Indonesia sebagai pemilik Selat Malaka dan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang juga dilalui perdagangan dunia. Tiga pelaut kita di Bab el-Mandeb sudah menjadi pengingat paling pahit.

Ketiga, cara kita membaca konflik. Perang ini digerakkan kepentingan keamanan dan perebutan jalur strategis, bukan semata perbedaan mazhab. Bingkai Sunni–Syiah yang diimpor mentah hanya memperuncing polarisasi di rumah sendiri. Politik luar negeri bebas aktif menuntut kita tak memihak blok mana pun, tetapi juga tak netral terhadap hukum humaniter: serangan terhadap bandara sipil dan pengepungan kota harus ditolak, siapa pun pelakunya. Kejernihan sikap semacam ini juga melindungi kita di dalam negeri: publik yang memahami akar konflik secara utuh lebih sulit digiring oleh narasi kebencian, dan lebih mudah diajak menyalurkan solidaritas lewat bantuan kemanusiaan yang nyata, bukan sekadar perdebatan di media sosial.

Peran yang Dapat Dimainkan Indonesia

Lalu, apa yang bisa dilakukan Indonesia? Kementerian Luar Negeri sudah mendesak dialog dan proses politik inklusif yang dipimpin rakyat Yaman, dan pada 12 Oktober mengecam keras serangan terhadap warga serta objek sipil. Mantan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin pada 29 Juli menawarkan “jembatan dialog empat pilar”: jeda kemanusiaan, mediasi Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bersama ulama dunia, rekonsiliasi inklusif, dan zona bebas konflik di Bab el-Mandeb. Sikap dan gagasan itu benar, tetapi perlu langkah konkret.

Sebagian pengamat akan bertanya: apa daya tawar Indonesia di tengah kekuatan besar dan pakta militer? Daya tawar kita bukan senjata, melainkan kepercayaan. Indonesia berhubungan baik dengan Riyadh maupun Teheran, dan pada awal 2026 telah menawarkan fasilitasi dialog saat Timur Tengah memanas. Mediasi utama memang berada pada PBB dan Oman. Indonesia tak perlu berebut panggung; cukup menjadi penopang yang dipercaya semua pihak.

Ada tiga alasan mengapa Indonesia pantas bergerak. Pertama, mandat konstitusi: Pembukaan UUD 1945 memerintahkan Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, kepentingan langsung: warga, pelaut, jemaah, dan jalur perdagangan kita berada dalam jangkauan perang ini. Ketiga, rekam jejak: dari Aceh hingga pasukan Garuda di berbagai negara, Indonesia terbiasa menjadi pihak yang menengahi, bukan memihak.

Pertama, Indonesia dapat mendorong kesepakatan sempit namun mendesak: moratorium serangan terhadap bandara, fasilitas energi, pelabuhan, dan permukiman sipil, lewat OKI dan jalur bilateral. Kesepakatan seperti ini tidak menuntut para pihak menyelesaikan sengketa politik, hanya menyepakati batas minimal kemanusiaan.

Kedua, Indonesia dapat membagikan pengalaman Aceh sebagai prinsip, bukan cetak biru: mediator yang dipercaya, perundingan inklusif, jaminan ekonomi bagi semua pihak, dan pemantauan independen.

Ketiga, Indonesia dapat menggerakkan diplomasi masyarakat sipil dan ulama melalui Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lembaga kemanusiaan, sebagai jembatan dialog sekaligus penyalur bantuan yang tidak dibaca sebagai keberpihakan.

Keempat, Indonesia dapat menyatakan kesiapan berkontribusi pada misi pemantau gencatan senjata di bawah PBB begitu para pihak sepakat, sebagaimana pasukan perdamaian kita telah lama berkiprah di berbagai medan konflik.

Langkah-langkah ini mengandung risiko. Tawaran mediasi dapat ditolak, atau dibaca berat sebelah jika Indonesia hanya mengecam satu pihak. Karena itu konsistensi menjadi kunci: kecam setiap serangan terhadap warga sipil, baik yang datang dari rudal Ansharullah maupun dari serangan udara koalisi. Indonesia juga perlu bekerja bersama pihak yang sudah memegang kunci, yakni PBB, Oman, dan negara-negara Teluk, agar upayanya melengkapi, bukan menyaingi.

Sambil itu, perlindungan warga kita, dari pelaut dan pelajar di Yaman hingga pekerja dan jemaah di Arab Saudi, tetap prioritas. KBRI Riyadh sudah membantu tiga warga yang terdampak gangguan penerbangan dan mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan.

Meja yang Cukup Lebar

Sejarah panjang perang Yaman menunjukkan bahwa kemenangan di medan tempur tidak pernah cukup. Ofensif datang dan pergi, kota berpindah tangan, tetapi anak-anak tetap kelaparan dan bandara tetap menjadi sasaran. Indonesia, yang pernah mengakhiri konflik bersenjata di Aceh lewat meja perundingan, memiliki alasan moral dan pengalaman untuk berkata kepada semua pihak: sudah waktunya bicara.

Perdamaian Yaman tidak akan lahir dari siapa yang menguasai Mokha atau Taiz, melainkan dari meja yang cukup lebar untuk didatangi semua pihak. Menyiapkan kursi di meja itu adalah kerja yang pantas bagi Indonesia.