Mengapa Kritik Substansial Tak Seharusnya Dibalas Represi?

Pemerintah perlu memahami bahwa kritik bukan bentuk pembangkangan yang harus dihentikan. Dalam sistem demokrasi, masyarakat bukan penonton yang hanya boleh menyaksikan pejabat mengambil keputusan, melainkan warga negara yang memiliki hak untuk mempertanyakan bagaimana kekuasaan dijalankan. Ketika kebijakan publik menyangkut uang pajak, akses pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, hingga kebutuhan hidup, masyarakat berhak mengetahui alasan di balik keputusan tersebut. Kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari pengawasan warga terhadap penyelenggaraan negara, bukan gangguan yang otomatis membenarkan pengerahan kekuatan aparat.

Jaminan ini memiliki dasar hukum yang jelas. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, sedangkan Pasal 28F menjamin hak untuk mencari, memperoleh, serta menyampaikan informasi. Pasal 28J memang mengatur kemungkinan pembatasan hak, tetapi pembatasan tersebut harus ditetapkan melalui undang-undang dan ditujukan untuk melindungi hak orang lain serta kepentingan yang sah dalam masyarakat demokratis. Artinya, pemerintah tidak bisa membatasi kritik hanya karena isinya dianggap mengganggu citra pejabat atau membuat penguasa merasa terancam. Ketidaknyamanan politik bukan alasan hukum untuk membungkam warga.

Ketika warga mempertanyakan penggunaan anggaran, pejabat yang bertanggung jawab seharusnya menjelaskan aliran dana, tujuan belanja, dasar perhitungan, dan hasil yang telah dicapai. Ketika kebijakan dianggap merugikan kelompok tertentu, pemerintah seharusnya membuka ruang evaluasi dan menjelaskan siapa yang terdampak serta bagaimana perbaikannya akan dilakukan. Persoalan seperti ini tidak akan selesai hanya dengan mengosongkan lokasi demonstrasi, menghalangi wartawan meliput, atau membawa peserta aksi ke kantor polisi. Tindakan tersebut tidak menjawab satu pun pertanyaan substantif yang disampaikan masyarakat.

Penggunaan aparat untuk menghadapi kritik juga berisiko mengalihkan tanggung jawab dari pembuat kebijakan kepada petugas di lapangan. Publik akhirnya lebih banyak membahas bentrokan, penangkapan, dan tindakan kekerasan daripada membicarakan kebijakan yang semula dipersoalkan. Pejabat yang seharusnya memberikan penjelasan bisa luput dari tuntutan pertanggungjawaban karena perhatian masyarakat sudah terseret ke persoalan lain. Padahal, kewenangan membuat kebijakan dan kewenangan menegakkan hukum merupakan dua hal berbeda. Polisi tidak seharusnya ditempatkan sebagai pihak yang harus memenangkan perdebatan pemerintah dengan rakyat melalui kekuatan fisik.

Sering kali, tindakan aparat dibenarkan dengan alasan sedang menjaga keamanan dan ketertiban. Namun, alasan tersebut tidak otomatis membuat semua tindakan di lapangan menjadi sah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum justru menempatkan kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada peserta penyampaian pendapat serta mengamankan kegiatan sesuai prosedur. Bahkan, Pasal 18 undang-undang tersebut mengatur ancaman pidana bagi pihak yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi hak warga menyampaikan pendapat di muka umum yang telah memenuhi ketentuan undang-undang.

Ketentuan tersebut penting karena memperlihatkan bahwa aparat bukan hanya memiliki kewenangan untuk mengatur demonstrasi, tetapi juga memikul kewajiban melindungi hak peserta aksi. Jika terdapat orang yang merusak fasilitas, menyerang orang lain, atau melakukan tindak pidana, perbuatannya dapat diproses berdasarkan hukum. Namun, tindakan individu tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk memperlakukan seluruh peserta demonstrasi sebagai pelaku kejahatan. Penangkapan harus didasarkan pada dugaan perbuatan yang jelas, bukan semata-mata karena seseorang berada di lokasi aksi atau menyampaikan tuntutan yang tidak disukai penguasa. Penegakan hukum harus diarahkan kepada perbuatan yang melanggar hukum, bukan kepada keberanian seseorang untuk mengkritik pemerintah.

Ketika peserta aksi mengalami pemukulan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, atau ancaman setelah menyampaikan pendapat, dampaknya tidak berhenti pada orang yang menjadi korban. Mahasiswa yang menyaksikan kejadian tersebut bisa berpikir ulang sebelum mengadakan aksi berikutnya. Jurnalis mungkin merasa tidak aman ketika meliput demonstrasi. Aktivis dan masyarakat yang hendak menyampaikan laporan pelanggaran bisa memilih diam karena khawatir mengalami tekanan serupa. Bahkan, warga yang hanya ingin mengkritik kebijakan melalui media sosial dapat mulai menyensor pendapatnya sendiri.

Dampak seperti ini dikenal sebagai chilling effect, yaitu keadaan ketika ancaman hukuman, intimidasi, atau risiko perlakuan buruk membuat orang enggan menggunakan haknya. Represi tidak harus selalu berbentuk larangan resmi untuk menyampaikan pendapat. Ketakutan yang diciptakan melalui satu peristiwa dapat membuat banyak orang membatasi diri tanpa perlu diperintah secara langsung. Dalam jangka panjang, pemerintah justru kehilangan akses terhadap kritik yang seharusnya menjadi peringatan sebelum sebuah kebijakan menimbulkan kerugian lebih luas. Masyarakat yang takut berbicara bukan berarti masyarakat sudah puas, melainkan bisa jadi tidak lagi merasa aman untuk menyampaikan ketidakpuasannya.

Kebebasan berpendapat dan berkumpul memang bukan hak yang tanpa batas. UUD 1945 Pasal 28J memungkinkan pembatasan berdasarkan hukum untuk tujuan yang sah, sedangkan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah disahkan melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 juga mengakui pembatasan tertentu terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul. Akan tetapi, pembatasan tidak boleh dilakukan semaunya. Negara harus mampu menunjukkan dasar hukum, tujuan yang sah, kebutuhan nyata, dan proporsionalitas tindakan. Membubarkan aksi damai hanya karena tuntutannya keras atau mengerahkan kekuatan berlebihan karena pemerintah merasa tertekan jelas tidak memenuhi ukuran pertanggungjawaban tersebut.

Ada pula batas yang jauh lebih tegas dan tidak bisa ditawar: larangan penyiksaan serta perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Larangan ini dijamin dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Hak untuk bebas dari penyiksaan termasuk hak yang tidak boleh dikurangi bahkan dalam keadaan darurat umum menurut Pasal 4 ayat (2) Kovenan tersebut. Artinya, tidak ada alasan menjaga stabilitas, mengamankan demonstrasi, atau mempertahankan wibawa institusi yang dapat membenarkan penyiksaan. Aparat tetap harus tunduk pada hukum, termasuk ketika sedang menjalankan tugas dalam situasi yang sulit.

Pemerintah boleh membantah kritik, membuktikan bahwa sebuah tuduhan tidak benar, bahkan menindak orang yang terbukti melakukan tindak pidana melalui proses hukum yang adil. Akan tetapi, kritik terhadap kebijakan tidak boleh disamakan dengan tindakan kekerasan. Ada batas yang harus dipahami setiap penyelenggara negara antara kekuasaan tidak memberikan hak untuk mengintimidasi warga, dan perintah atasan tidak menghapus tanggung jawab hukum petugas atas tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Negara tidak kehilangan wibawa ketika dikritik.

Justru, penggunaan aparat untuk menghadapi kritik tidak akan membuat kebijakan menjadi benar atau menghapus kesalahan pejabat. Apalagi, kritik substansial tak seharusnya dibalas represi. Setiap keputusan pemerintah tetap harus bisa diperiksa, dipertanyakan, dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Kalau hal semacam ini terus dibiarkan, bukankah pepatah China yang berbunyi, "ikan busuk mulai dari kepala", semakin benar adanya?

Referensi

"Freedom of Expression" Amnesty International. Diakses pada November 2026.

"The ethics of diplomatic criticism: The Responsibility to Protect, Just War Theory and Presumptive Last Resort." Sage Choice. Diakses pada November 2026.

"The Right to Criticise the Government." Nyaaya. Diakses pada November 2026.

"UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945." BPHN. Diakses pada November 2026.

"Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum." BPK RI. Diakses pada November 2026.

"Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)" BPK RI. Diakses pada November 2026.