[OPINI] Spanduk Ditindak Segera, Kenapa Karhutla Dibiarkan Merajalela?

Spanduk bukan sekadar kain bertuliskan pesan, melainkan simbol kritik yang membuat ketidakpuasan publik terlihat dan tersebar luas. Bagi penguasa, kritik terbuka dapat menjadi tantangan ketika dianggap mengganggu kewibawaan atau mempertanyakan kebijakan yang dijalankan. Berdasarkan studi yang terbit dalam jurnal Nature Reviews Psychology pada 2023, otoritarianisme berkaitan dengan faktor psikologis dan sosial yang memengaruhi cara seseorang memandang ancaman serta kebebasan sipil.

Temuan ini bantu menjelaskan bagaimana pihak yang merasa kekuasaannya terancam bisa lebih sulit menerima kritik. Dalam sejarah Indonesia, pembatasan kritik terhadap penguasa juga tercatat pada masa Orde Baru. Mengutip penelitian Duncan McCargo yang terbit di The Harvard International Journal of Press/Politics pada 1999, pembredelan sejumlah majalah berita pada 1994 menunjukkan bagaimana pemerintah saat itu membatasi ruang pemberitaan yang kritis.

Pengalaman tersebut menjadi konteks sejarah untuk memahami pentingnya kebebasan berekspresi, meskipun tidak berarti semua tindakan pembatasan pada masa kini identik dengan praktik Orde Baru. Dilansir ANTARA, pada 20 Oktober 2026, enam aktivis Greenpeace Indonesia dievakuasi dari Monumen Selamat Datang di Bundaran HI setelah membentangkan spanduk yang menyuarakan tuntutan terkait krisis iklim dan biaya hidup.

Peristiwa tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa pemerintah takut terhadap kritik, tetapi memunculkan pertanyaan tentang respons aparat terhadap ekspresi protes di ruang publik. Ketika spanduk dapat diturunkan dalam hitungan jam, mengapa krisis lingkungan yang disuarakannya justru membutuhkan penanganan panjang? Inilah yang menjadi pertanyaan publik di tengah gempuran kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.

Karhutla bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan mengerahkan petugas setelah api membesar. Api di lahan gambut bahkan dapat membara di bawah tanah selama berminggu-minggu, meski permukaannya tampak padam. Reuters melaporkan pada 15 Oktober 2026 bahwa Indonesia menghadapi musim kebakaran terburuk dalam 11 tahun, dengan kerusakan gambut menjadi salah satu persoalan yang disorot.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan karhutla membutuhkan pencegahan dan pemulihan ekosistem, bukan sekadar pemadaman saat api telanjur menyebar. Namun, Reuters melaporkan lagi pada 20 Oktober 2026 bahwa luas lahan terbakar pada September meningkat dua kali lipat dibandingkan bulan sebelumnya. Kebakaran yang terus berulang juga mengancam kesehatan masyarakat melalui paparan partikel halus PM2.5 yang terkandung dalam asap.

Ironisnya, spanduk kritik dapat diturunkan aparat dalam hitungan jam, sementara penanganan karhutla menuntut tindakan yang konsisten jauh melampaui satu operasi lapangan. Negara tampaknya mampu bergerak cepat ketika yang harus ditertibkan adalah spanduk, tetapi urusan menertibkan persoalan yang membakar hutan masih membutuhkan pembuktian lewat hasil nyata. Sebab, keberhasilan pemerintah bukan diukur dari seberapa cepat kritik disingkirkan, melainkan dari seberapa serius kebakaran dicegah agar masyarakat tak terus-menerus menghirup asap dan menanggung dampaknya.

Aksi Greenpeace di Patung Selamat Datang, Jakarta, bukan sekadar soal membentangkan spanduk, melainkan juga menyampaikan kritik terhadap penanganan krisis iklim dan karhutla. Pada 20 Oktober 2026, polisi menurunkan spanduk tersebut dan membawa enam aktivis untuk diperiksa sebelum akhirnya memulangkan mereka. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah pesan di balik aksi itu sudah dijawab pemerintah?

Reuters melaporkan bahwa luas lahan terbakar di Indonesia meningkat dari sekitar 895.650 hektare pada akhir Agustus menjadi 1,92 juta hektare pada akhir September 2026. Sementara itu, pemerintah kembali menjanjikan pemulihan lahan gambut untuk mencegah kebakaran berulang. Evaluasi Pantau Gambut juga menunjukkan bahwa sebagian besar lahan gambut yang terbakar pada 2015–2019 tidak kembali menjadi hutan, melainkan berubah menjadi perkebunan atau semak belukar.

Artinya, janji pemulihan perlu dibuktikan melalui hasil nyata, bukan sekadar pernyataan. Spanduk bisa diturunkan dalam hitungan jam, tetapi kebakaran yang terus berulang menunjukkan bahwa menyelesaikan krisis lingkungan membutuhkan lebih dari sekadar respons cepat terhadap aksi protes. Kalau pemerintah bisa bergerak cepat menertibkan spanduk, kapan masyarakat bisa melihat kecepatan yang sama dalam mencegah hutan kembali terbakar?

Referensi