Pelajaran Berharga, Bahaya 'Kekuasaan' Pasca Kekuasaan

PASCA mengundurkan dirinya sebagai wakil presiden RI, Gibran Rakabuming Raka membuat pidato yang memukau. Tapi tidak usah percaya karena itu drama lanjutan dari drama pencalonan sebelumnya. Menurut saya, pidato itu bagus, punya makna mendalam dan saya yakin pasti pengaruhnya akan meluluhkan hati masyarakat awan sebagai orang yang dikorbankan.

Saya yakin pidato itu palsu karena sehari sebelumnya telah membohongi presiden akan fight di pengadilan. Lalu esoknya, pidato keputusan pengunduran dirinya demi bangsa dan kepentingan yang lebih besar. Hanya dalam jarak waktu kurang sehari ada dua perkataan yang bertolak belakang dari dirinya. Ini adalah permainan image “playing the victim”, yang dimainkan banyak politisi dan Jokowi sendiri selama 10 tahun lebih berkuasa.

Pidato Gibran hebat “di-setting” bernuasa kenegarawanan, yang mengaku menerima tawaran ikut pilpres bersama Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Gibran mengakui keputusannya bukan hal yang direncanakan sebelumnya. Pengakuan seperti ini sangat naif karena secara faktual pencalonan ini merupakan proses yang terjadi sebelumnya.

Jokowi hampir sukses dengan dukungan semua partai untuk masuk ke periode ketiga, tetapi pecah dengan PDIP setelah Megawati mengganjal nafsu politiknya. Pidato Gibran seakan heroik, anak muda mesti dikoreksi karena itu sebenarnya manipulasi konstitusi, yang merupakan derivasi nafsu politik Jokowi.

Pidato Gibran dengan santun dan rendah hati menyampaikan rasa bersalah, mengecewakan partai sebagai hal yang berat. Secara khusus mengakui ada peran besar PDIP, partai yang membesarkannya. Pidato ini juga mendiskualifikasi partai, yang ingin tetap di jalur yang legal dan tidak ingin Jokowi melanggar konstitusi menjadi presiden tiga periode.

Jadi pidato Gibran diakui sangat hebat hendak membalikkan fakta bagaimana pelanggaran konstitusi yang telah dilakukan dibersihkan lewat momentum ini. Jangan-jangan sejarah Jokowi merusak instritusi bernegara bisa lenyap dengan pidato ala “playing victim“ seperti ini.

PDIP sendiri sudah menjawab drama pidato Gibran tersebut. Pengunduran diri tersebut dan pidatonya yang bernuansa pengorbanan untuk bangsa tidak boleh menghentikan evaluasi terhadap proses kelembagaan dan aspek konstitusional di balik pencalonannya. Drama yang memukau sekarang ini, menurut PDIP, tidak boleh menghilangkan substansi sejarah perusakan institusi dan konstitusi tetapi harus menjadi momentum koreksi nasional untuk memulihkan etika demokrasi dan supremasi hukum.

Mari kita analisa drama politik yang terjadi sekarang ini secara lebih mendalam dan substansial demi menegakkan demokrasi yang sesungguhnya. Apa arti drama Gibran, skandal penyadapan, dan peranan Jokowi selama ini? Asal muasalnya adalah Jokowi sebagai aktor utamanya, yang tidak rela berhenti berkuasa setelah kekuasaannya selesai.

Setelah berakhir menyelesaikan masa jabatannya, seorang pemimpin akan dihadapkan pada dua pilihan pribadi, yaitu meninggalkan kekuasaan dengan menghormati batas konstitusi atau terus berusaha mempertahankan pengaruh melalui jaringan politik, partai, kelompok tertentu atau anggota keluarga. Jokowi memilih yang kedua.

Pilihan ini adalah pilihan nafsu kekuasaan pribadi dan hendak menjalankan kekuasaan melalui antek-anteknya, seperti Giring, Raja Juli, Qodari dan lainnya. Aparat hukum dipakai untuk terus berkuasa secara ilegal di luar pemerintah yang resmi. Tetapi skandal penyadapan terbuka praktis menghentikannya.

Jokowi meninggalkan Megawati dan partai yang membesarkannya untuk maksud terus berkuasa. Dukungan kepada Prabowo tidak gratis tetapi dikalkulasi sebagai saham politik. Rancangan seperti ini seolah-olah dianggap benar untuk terus melanjutkan kekuasaannya. Berbeda dengan Presiden Obama mendukung Joe Biden tidak minta imbalan pengaruh dan kekuasaan, serta tidak minta jatah menteri.

Dukungan diberikan karena keyakinan akan demokrasi dan perjuangan politik untuk berbuat yang terbaik dalam kancah demokrasi. Dukungan Barack Obama kepada Joe Biden adalah dukungan politik rasional, obyektif dan berdasar etika demokratis dalam kerangka institusional. Kolaborasi politik untuk memenangkan persaingan dalam demokrasi seperti ini tidak menimbulkan komplikasi dan masalah di dalam pemerintahan baru.

Tetapi kolaborasi Jokowi mendukung Prabowo yang didasarkan pada kepentingan pribadi menimbulkan komplikasi pasca kekuasaan. Dukungan politik Jokowi ke Prabowo menghasilkan sukses dan kemenangan tetapi menimbulkan masalah “kekuasaan” pasca kekuasaan. Dukungan tersebut adalah kolaborasi jalan di luar konstitusi dalam rangka meneruskan pengaruh dan melanggengkan kekuasaan pasca kekuasaan yang berdasar untuk kepentingan dirinya. Pengaruh kekuasaannya dipakai untuk terus terlibat secara tidak konstitusional di dalam negara dan pemerintahan.

Kolaborasi ala Jokowi seperti sekarang ini adalah praktik ilegal di luar konstitusi. Tidak tersedia dasar yang memadai untuk meneruskan pola kolaborasi politik ala Jokowi, yang terus meminta imbalan jabatan atau bagian kekuasaan sebagai syarat dukungannya. Praktik ini kemudian menjadikan politik Indonesia tidak bebas dari pengaruh kekuasaan di luar kekuasaan.

Kabinet yang terbentuk merupakan pembagian bersama karena Jokowi yang sudah tidak berkuasa masih tetap ingin meneruskan kekuasaannya lewat menteri-menteri, yang menjadi antek-anteknya. Loyalitas ganda terjadi di dalam kabinet sampai terjadi skandal penyadapan yang kontroversial karena loyalitasnya tidak kepada pemerintahan yang sah tetapi pada pengaruh kekuasaan di luarnya.

Jokowi mendukung Prabowo berhasil menempatkan banyak menteri di dalamnya karena kesepakatan jatah imbalan kekuasaan jika menang. Lalu dengan kiprah antek-anteknya di dalam kabinet terus berkuasa dan memiliki separuh saham politik sehingga komplikasi kabinet terjadi karena adanya matahari kembar. Kekuasaan presiden yang legal menjadi lemah dan tidak fokus dalam menjalankan program-programnya untuk membayar janji-janji-janji utang kepada rakyat, yang sekarang terbengkalai.

Praktik kekuasaan pasca kekuasaan ini diciptakan Jokowi di dalam demokrasi Indonesia, yang baru beberapa dekade berjalan. Ini menjadi penyakit demokrasi Jokowi, yang semestinya tidak terjadi. Praktik demokrasi pasca kekuasaan seperti ini punya implikasi berat terhadap negara dan bangsa sehingga harus dicegah dan tidak menjadi preseden bahwa yang dilakukan Jokowi adalah hal yang lumrah dalam politik. Parlemen jangan diam harus berpikir dan memutar otak untuk mencari solusi konstitusi agar bisa mengatur etika mantan presiden netral, etis dan tidak liar seperti yang dilakukan Jokowi.

Praktik kekuasaan pasca kekuasaan yang dilakukan Jokowi ini adalah persoalan sangat serius dalam demokrasi Indonesia. Seorang presiden yang berkuasa dan berpengaruh telah berakhir secara konstitusional, tetapi pengaruh politiknya tidak ikut berakhir, bahkan berpotensi menjadi pusat kekuasaan tandingan bagi presiden yang sedang menjabat. Ini bisa dilakukan oleh seorang Jokowi dan tidak pernah dan tidak mau dilakukan oleh presiden sebelumnya, SBY, Megawati atau pun Habibie.

Penyakit demokrasi terjadi ketika seorang presiden telah selesai masa jabatannya, tetapi tidak bersedia mengakhiri praktik kekuasaannya. Setelah gagal untuk merancang berkuasa tiga periode Jokowi melakukannya sehingga meskipun tidak lagi memiliki mandat konstitusional, tetapi tetap berusaha terus berkuasa melalui kabinet dan jaringan politiknya, yang sudah dibangun satu dekade.

Presiden yang resmi akhirnya menghadapi risiko komplikasi kekuasaan: secara hukum ia memerintah, tetapi secara politik harus berbagi dengan bayang-bayang pendahulunya. Mantan presiden harus beretika dan menjadi negarawan, seperti SBY, Megawati, dan Habibie bukan menjadi hantu sebagai penguasa bayangan.

Jokowi hadir sebagai pemimpin bukan karena kapasitas wawasan dan berpikir seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir dan kawan-kawan. Ia lahir dari rekayasa kampanye yang canggih dan sukses tetapi bodong ala SMK, yang digadang-gadang sebagai inovasi hebat tetapi absurd.

Pemikiran tentang demokrasi dan wawasan kebangsaannya dangkal sehingga fokus kerjanya adalah memaksimalkan kekuasaan. Akhirnya setelah selesai berkuasa sebagai mantan presiden seolah-olah menggunakan politik, mendukung kandidat, berkolaborasi dan ikut dalam pesta demokrasi. Namun, persoalan muncul karena ia menggunakan pengaruh politiknya untuk menanam saham politik, mempertahankan kendali di dalam pemerintahan, jabatan publik, sumber daya negara, atau jaringan kekuasaan setelah masa jabatan berakhir.

Itu terjadi di mana antek-anteknya berkedudukan sebagai menteri dan pejabat di dalam kabinet. Sementara dirinya mengendalikan dari luar kekuasaan yang resmi. Karena ada skandal, sekarang antek-anteknya lari serabutan, seperti Giring, Raja Juli, Qodari, dan lainnya.

Yang harus dicegah ke depan agar demokrasi tidak hancur adalah menghadang praktik seperti yang dilakukan Jokowi, yakni praktik pascakekuasaan secara informal power. Kekuasaan dijalankan melalui jaringan pribadi, bukan kewenangan konstitusional. Dukungan politik berjalan berdasarkan praktik patron client dan dipertukarkan dengan akses, perlindungan, atau jabatan.

Jokowi selama dua tahun ini masih mengendalikan menteri-menteri Prabowo sebelum skandal penyadapan terjadi. Kepentingan kelompok tertentu memengaruhi institusi negara secara tidak semestinya (state capture). Akhirnya dua pusat pengaruh bersaing dalam menentukan keputusan pemerintahan

Apa yang dipraktikkan Jokowi ini berbahaya karena presiden sah dapat kehilangan kemandirian. Rakyat memilih seorang presiden untuk memerintah tetapi keputusan-keputusan, bahkan yang strategis justru ditentukan pihak lain. Mandat elektoral mengalami distorsi. Menteri atau pejabat yang resmi ikut Prabowo dan yang menjadi antek-antek ikut keputusan Jokowi. Ada kehendak mantan penguasa selain arahan presiden aktif.

Akibatnya, keputusan menjadi, lambat dan koordinasi melemah karena komplikasi kekuasaan. Akhirnya demokrasi berjalan di luar jalur resmi. Pertanggungjawaban demokratis menjadi kabur. Presiden aktif dapat dimintai pertanggungjawaban secara politik, padahal yang mengambil keputusan adalah penguasa pasca kekuasaan.

Berdasarkan praktik buruk kekuasaan pasca kekuasaan ini, maka harus ada solusi konstitusi. Parlemen tidak boleh diam tapi harus berpikir dan menggunakan kewenangannya untuk memperbaiki demokrasi. Undang-undang etika mantan presiden bisa menjadi inisiatif DPR yang mengatur mantan Presiden agar tidak menjadi rakus kekuasaan menjadi penguasa bayangan, yang dapat mengganggu presiden yang sah berikutnya.

Perlu ada Undang-undang etika pascakepresidenan Indonesia dengan mempertimbangkan pengaturan khusus mengenai etika, konflik kepentingan, penggunaan fasilitas negara, serta hubungan mantan presiden dengan pejabat pemerintah.

Prof. Didik J Rachbini adalak ekonom INDEF dan Rektor Universitas Paramadina