[OPINI] Ormas: Antara Kekuasaan dan Keresahan

Sebagai warga negara, kita sering kali dibuat resah oleh tindakan beberapa organisasi masyarakat (ormas) yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Namun, pemerintah tampaknya tidak bisa tegas dalam menangani masalah ini. Berdasarkan data, ada sekitar 554 ribu ormas yang terdaftar di Indonesia. Pertanyaannya adalah, mengapa pemerintah masih mempertahankan ormas hingga sebanyak itu, meskipun beberapa di antaranya telah menimbulkan keresahan masyarakat?

Menurut penulis, jawaban atas pertanyaan ini terletak pada dinamika politik di Indonesia. Ormas dapat menjadi alat penting dalam kontestasi politik karena mereka memiliki massa yang dapat dimobilisasi untuk mendukung partai atau calon tertentu. Dukungan dari ormas dapat memberikan keuntungan signifikan dalam pemilihan umum. Oleh karena itu, pemerintah mungkin tidak ingin mengambil tindakan pencabutan izin ormas atau pembekuan ormas terhadap tindakan ormas-ormas yang sering kali meresahkan masyarakat.

Dalam dunia politik, ormas dapat menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan dalam politik terletak pada seberapa banyak massa yang dapat dikendalikan, dan ormas memiliki massa itu. Maka tidak heran kalau para ketua ormas sering duduk bersamaan dengan pejabat pemerintah, atau pejabat pemerintah sering ikut menyampaikan pidato pada acara-acara besar suatu ormas. Tujuannya tidak lain adalah untuk popularitas suara.

Namun, perlu diingat bahwa ormas juga dapat memiliki peran positif dalam masyarakat. Mereka dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi mereka. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyeimbangkan antara memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berserikat dan berorganisasi dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.

Dalam menghadapi masalah ini, pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia. Mereka perlu memfilter mana ormas yang memang bermanfaat bagi masyarakat dan mana yang justru meresahkan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kepentingan politik.

Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan aman. Pemerintah perlu menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat, tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik semata. Kita tidak bisa terus-menerus membiarkan ormas-ormas yang meresahkan masyarakat beroperasi tanpa ada tindakan yang efektif dari pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ormas. Dengan demikian, masyarakat dapat mengetahui apa saja kegiatan yang dilakukan oleh ormas dan apakah mereka sesuai dengan tujuan dan fungsi yang seharusnya. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa ormas-ormas yang ada di Indonesia tidak digunakan sebagai alat untuk mencapai kepentingan politik tertentu.

Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat beberapa contoh ormas yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat. Mereka melakukan aksi-aksi yang tidak hanya mengganggu ketertiban masyarakat, tetapi juga merusak reputasi Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengambil tindakan yang lebih tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat.

Dalam kesimpulan, pemerintah perlu menunjukkan keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menangani masalah ormas di Indonesia. Mereka perlu melakukan evaluasi terhadap ormas-ormas yang ada di Indonesia dan memfilter mana ormas yang memang bermanfaat bagi masyarakat dan mana yang justru meresahkan masyarakat. Pemerintah juga perlu mengambil tindakan tegas terhadap ormas-ormas yang melakukan tindakan yang meresahkan masyarakat, tanpa mempertimbangkan kepentingan politik. Dengan demikian, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan aman.