[OPINI] ORMAS: Antara Manfaat dan Kepentingan Politik

Di antara banyaknya keresahan yang ditimbulkan oleh beberapa ormas, pemerintah masih mempertahankan ormas-ormas tersebut. Berdasarkan data, ada sekitar 554 ribu Organisasi Masyarakat (ORMAS) di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah pemerintah sudah melakukan filterisasi terhadap ormas-ormas yang ada, sehingga hanya ormas yang bermanfaat bagi masyarakat yang tetap dipertahankan?

Sampai saat ini, saya belum menemukan adanya riset yang komprehensif tentang ormas-ormas mana yang bermanfaat bagi masyarakat dan mana yang justru meresahkan masyarakat. Namun, berdasarkan analisis politik, saya berpendapat bahwa pemerintah tidak mengambil tindakan pencabutan izin ormas atau pembekuan ormas terhadap tindakan ormas-ormas yang seringkali meresahkan masyarakat karena ormas itu penting untuk pemegang suara dalam kontestasi politik atau kekuasaan.

Dalam dunia politik, ormas dapat menjadi alat untuk mencapai kekuasaan. Ormas memiliki massa yang dapat digunakan untuk mendukung calon atau partai politik tertentu. Dengan demikian, ormas dapat menjadi faktor penentu dalam memenangkan kontestasi politik. Maka tidak heran jika para ketua ormas sering duduk bersamaan dengan pejabat pemerintah, atau pejabat pemerintah sering ikut menyampaikan pidato pada acara-acara besar suatu ormas.

Tujuan dari kegiatan tersebut tidak lain adalah untuk memperoleh popularitas dan suara. Dalam konteks ini, ormas tidak lagi dilihat sebagai organisasi yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat, tetapi sebagai alat untuk mencapai kekuasaan. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung dan pengayom masyarakat, malah lebih memilih untuk mempertahankan ormas-ormas tersebut karena kepentingan politik.

Hal ini sangat disayangkan, karena ormas-ormas yang meresahkan masyarakat dapat menimbulkan keresahan dan ketidakstabilan sosial. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menangani ormas-ormas yang meresahkan masyarakat, dan tidak ragu untuk mencabut izin atau membekukan ormas yang tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam melakukan pengawasan terhadap ormas, pemerintah perlu melakukan evaluasi yang komprehensif tentang kegiatan dan dampak ormas terhadap masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ormas, sehingga masyarakat dapat mengetahui apa saja kegiatan ormas dan bagaimana dampaknya terhadap masyarakat.

Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa ormas-ormas yang ada benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan keresahan. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih ormas yang bermanfaat bagi masyarakat dan menolak ormas yang meresahkan masyarakat.

Dalam jangka panjang, pemerintah perlu melakukan reformasi terhadap sistem pengelolaan ormas, sehingga ormas-ormas yang ada dapat benar-benar berfungsi sebagai organisasi yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat merasa aman dan nyaman, dan ormas-ormas dapat berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam membangun masyarakat yang lebih baik.