[OPINI] Pemangkasan Birokrasi Hong Kong: Efisiensi atau Penghematan?
Langkah Biro Inovasi dan Teknologi Hong Kong atau Innovation, Technology and Industry Bureau (ITIB) memangkas jumlah staf hingga target 2.930 posisi pada akhir Maret tahun depan menjadi sorotan penting di tengah dinamika birokrasi Asia. Kebijakan ini, sebagaimana diberitakan Oriental Daily News edisi 1 Mei 2025, bukan sekadar upaya penghematan, melainkan strategi jangka panjang untuk menciptakan birokrasi yang lebih efisien dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Kebijakan pengurangan staf ini diambil setelah pemerintah Hong Kong menilai bahwa penambahan pegawai justru akan memperberat beban anggaran yang saat ini sudah sangat ketat. Di tengah situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, pemerintah setempat menolak usulan penambahan personil baru dan memilih fokus pada optimalisasi sumber daya manusia yang sudah ada.
Jika dibandingkan dengan Indonesia, perbandingan yang relevan adalah pada tata kelola riset dan inovasi, khususnya di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). BRIN, sebagai lembaga superbody riset nasional, kini menghadapi tantangan serupa: pemangkasan anggaran dan dominasi belanja pegawai dalam struktur keuangannya. Tahun 2025, dari total anggaran BRIN sebesar Rp5,8 triliun, sebagian besar digunakan untuk gaji dan operasional, sementara hanya Rp2,01 triliun yang benar-benar dialokasikan untuk program riset dan inovasi, sebagaimana dilansir dari EMedia DPR RI.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan DPR RI dan masyarakat sains. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya, menegaskan bahwa pemotongan anggaran akan berdampak pada produktivitas riset nasional, sementara kualitas sumber daya manusia di BRIN masih perlu ditingkatkan. Anggota Komisi X, Anita Jacoba, bahkan menilai ekosistem riset nasional berpotensi terganggu jika anggaran lebih banyak terserap untuk operasional dan gaji ketimbang untuk program riset yang substansial. BRIN didorong untuk lebih transparan dalam menentukan prioritas program, serta memastikan anggaran benar-benar mendukung pengembangan peneliti dan inovasi yang berdampak.