Tiap BBM Naik, Kenapa yang Selalu Diminta Berhemat Cuma Rakyat?

Setiap kali BBM naik, media sosial nyaris serentak berubah menjadi seminar keuangan dadakan yang penuh dengan anjuran membawa bekal, mengurangi nongkrong, dan menunda pembelian barang yang tidak mendesak. Saran-saran itu terdengar masuk akal, tapi sebenarnya mengandung asumsi yang keliru. Seolah-olah orang-orang yang paling terdampak adalah mereka yang selama ini hidup boros dan baru perlu ditegur agar lebih bijak mengelola pengeluaran.

Padahal kenyataannya sebagian besar kelompok yang paling merasakan dampak kenaikan BBM adalah orang-orang yang sudah jauh lebih dulu belajar menghitung, yang sudah bertahun-tahun hidup di dalam keterbatasan itu bahkan sebelum ada kenaikan harga apa pun. Ketika BBM naik, yang terjadi bukan pergeseran gaya hidup, melainkan penurunan kualitas hidup yang nyata dan langsung terasa, dan ironisnya justru kelompok inilah yang paling sering diminta untuk memahami keadaan. Menyuruh orang yang sudah hemat untuk lebih hemat lagi bukan solusi kebijakan, itu penghinaan yang dikemas dengan bahasa yang sopan.

Kenaikan BBM bekerja seperti air yang tumpah di lantai, menyebar cepat ke segala arah tanpa bisa ditahan. Ongkos kirim bertambah, harga bahan pokok bergerak naik, tarif transportasi ikut menyesuaikan, biaya produksi meningkat, dan ujungnya mendorong harga jual ke atas. Semua terjadi dalam rentang waktu yang kadang hanya butuh hitungan hari untuk terasa di kantong masyarakat.

Tapi ketika masyarakat mengajukan permintaan kenaikan upah sebagai respons atas naiknya biaya hidup itu, tiba-tiba muncul seribu pertimbangan yang harus dipikirkan matang-matang. Entah kemampuan finansial perusahaan, kondisi pasar yang sedang tidak menentu, daya saing industri yang harus dijaga, dan tentu saja waktu yang belum tepat. Kita hidup dalam sistem ekonomi di mana harga bergerak dengan kecepatan yang jauh melampaui kemampuan penghasilan untuk mengejarnya. Kemudian, yang paling menanggung akibat dari selisih waktu itu adalah justru mereka yang paling tidak punya kemewahan untuk menunggu. Ini bukan sekadar kebetulan struktural yang tidak bisa dihindari, ini adalah ketidakadilan yang sudah dinormalisasi begitu lama sampai kita nyaris lupa bahwa kemarahan terhadapnya adalah respons yang sepenuhnya wajar.

Setiap pengumuman kenaikan BBM hampir selalu hadir dengan presentasi yang lengkap dan rapi. Mulai dari grafik tren harga minyak dunia yang terus bergerak, proyeksi inflasi yang sudah diperhitungkan, hingga argumen tentang subsidi yang selama ini tidak tepat sasaran dan perlu dikoreksi. Semua itu terlihat sangat logis ketika disajikan di atas layar proyektor dalam ruang rapat yang ber-AC.

Namun, yang tidak pernah masuk ke dalam presentasi itu adalah ibu yang mulai mengurangi porsi lauk untuk anak-anaknya karena harga tempe dan tahu ikut naik, pedagang warung yang diam-diam memperkecil ukuran porsinya tanpa berani mengubah harga karena takut kehilangan pelanggan, atau pengemudi ojek yang setiap pagi harus menghitung ulang apakah hari itu masih ada sisa keuntungan setelah biaya bensin dipotong. Kebijakan yang hanya hidup di dalam angka dan rapat kabinet adalah kebijakan yang sudah kehilangan kontak dengan kenyataan di luar gedungnya. Ketika kebijakan semacam itu berulang kali menyentuh kelompok yang sama dengan cara yang sama, itu bukan lagi persoalan kalkulasi yang kurang tepat, melainkan soal prioritas yang sengaja dipilih.

Ada satu frasa yang hampir pasti muncul setiap kali sebuah kebijakan tidak populer diumumkan kepada publik, yaitu "Kami meminta pengertian masyarakat." Kalimat itu terdengar rendah hati dan penuh empati. Tapi kalau dicermati lebih saksama, yang sebenarnya sedang dikomunikasikan adalah bahwa keputusan sudah diambil, dampaknya sudah ditetapkan, dan satu-satunya peran yang tersedia bagi masyarakat adalah menerimanya dengan lapang dada.

Tidak ada ajakan untuk mendiskusikan alternatif kebijakan yang mungkin tersedia, tidak ada penjelasan mengapa opsi-opsi lain tidak dipilih atau bahkan tidak dipertimbangkan, dan tidak ada pertanggungjawaban yang cukup atas mengapa kita selalu berulang kali tiba di titik yang persis sama. Tapi yang ada hanyalah permintaan agar publik mengerti, sementara kritik yang muncul kemudian pelan-pelan dicap sebagai ketidakpahaman atau penolakan emosional, bukan sebagai bagian yang sah dari proses demokrasi. Publik yang terus-menerus diminta mengerti tanpa pernah sungguh-sungguh diajak berdiskusi bukan publik yang sedang dididik untuk dewasa, melainkan publik yang sedang dikondisikan untuk patuh.

Salah satu argumen yang paling sering muncul untuk membenarkan pola ini adalah bahwa rakyat Indonesia memang tangguh dan sudah terbiasa menghadapi kesulitan. Seolah-olah kemampuan bertahan itu adalah sesuatu yang patut dirayakan dan sekaligus dijadikan alasan mengapa tidak banyak yang perlu diubah dari cara kebijakan dirancang dan dijalankan. Tapi ada perbedaan yang sangat mendasar antara ketangguhan yang tumbuh dari kesempatan dan ketahanan yang lahir dari tidak adanya pilihan lain.

Orang yang tidak lagi mengeluh tidak selalu berarti mereka baik-baik saja. Sebab kadang mereka hanya sudah tidak punya cukup energi untuk protes, atau sudah terlalu lama belajar bahwa protes tidak mengubah apa pun. Jika setiap kali masalah struktural muncul jawabannya adalah meminta masyarakat untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri, maka yang sedang berlangsung bukan proses penguatan rakyat melainkan pembiaran sistemik yang diulang terus-menerus. Dalam jangka panjang, yang tumbuh dari pembiaran semacam itu bukan ketahanan kolektif yang bisa diandalkan, melainkan kemarahan yang mengendap pelan-pelan di bawah permukaan, sampai suatu saat tidak lagi pelan.

Kenaikan BBM mungkin saja merupakan keputusan yang secara teknis dan fiskal bisa dipertanggungjawabkan, tapi kebijakan yang benar secara angka tidak otomatis adil secara sosial. Selama narasi yang dibangun setiap kali BBM naik masih terus berkutat pada bagaimana rakyat harus menyesuaikan diri, dan bukan pada pertanyaan yang lebih mendasar tentang siapa yang bertanggung jawab atas kondisi yang membuat rakyat selalu berada di posisi ini, maka kita tidak sedang berdiskusi tentang kebijakan energi. Kita sedang menormalkan ketidakadilan, satu kenaikan harga dalam satu waktu.