[OPINI] Normalisasi Calo: Apakah Kita Sedang Merawat Budaya Korupsi Kecil?

Dalam beberapa tahu terakhir, fenomena war ticket konser musisi besar telah menjadi medan pertempuran digital yang melelahkan bagi anak muda Indonesia. Namun, di balik euforia hiburan tersebut, ada satu kenyataan pahit yang perlahan mulai kita maklumi. Lenyapnya ribuan tiket dalam hitungan detik di situs resmi, yang secara ajaib langsung bermunculan di media sosial dengan harga berkali-kali lipat di tangan para calo dan joki. Mirisnya, sebagian masyarakat justru mulai menormalisaskan praktik ini dengan dalih "namanya juga usaha" atau menganggapnya sekedar hukum  supply and demand biasa. Padahal, jika ditelisik dari kacamata Kewarganegaraan, pemakluman terhadap kecurangan dan monopoli akses ini bukanlah hal yang sepele. Tanpa disadari, normalisasi tengkulak digital ini adalah cerminan dari pudarnya integritas sosial dan wujud nyata bahwa kita sedang merawat bibit-bibit budaya korupsi kecil-kecilan di tengah masyarakat.

 Praktik percaloan di era modern tidak lagi sekedar bermodal tenaga untuk antre secara fisik, melainkan sudah berevolusi menggunakan teknologi seperti program bot (pembelian otomatis) atau bahkan memanfaatkan koneksi "orang dalam". Dalam perspektif nilai-nilai Kewarganegaraan, tindakan manipulatif ini secara jelas mencederai nilai integritas, kejujuran dan sportivitas. Ketika segelintir pihak menggunakan cara-cara curang untuk memonopoli akses publik, mereka sejatinya sedang mematikan etika dalam bermasyarakat. Lebih jauh lagi, fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran nyata terhadap prinsip Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang tertuang di dalam Sila kelima Pancasila. Menikmati hiburan dan karya seni seyogianya adalah hak yang bisa diakses secara wajar oleh setiap warga negara tanpa memandang kelas sosial. Namun, kehadiran calo yang menggelembungkan harga tiket hingga diluar nalar menciptakan ketimpangan sosial yang tajam. Kesempatan yang seharusnya adil, dirampas dan diubah menjadi komoditas eksklusif yang hanya bisa dibeli oleh kalangan dengan kelebihan finansial tertentu.

Hal yang paling mengkhawatirkan adalah efek jangka panjang dari ekosistem ini. Pembiaraan dan sikap maklum dari masyarakat menumbuhkan bahaya laten: normalisasi kecurangan. Korupsi pada dasarnya tidak selalu diawali dengan menggelapkan uang APBN di gedung parlemen. Ia mulai melewati jalan pintas, membenarkan cara cara curang demi keuntungan pribadi dan mengorbankan hak orang lain. Membenarkan tindakan calo dengan alasan  "ekonomi kreatif" sama saja dengan mendidik generasi muda bahwa mengeksploitasi kelemahan sistem kelemahan  sistem dan kesusahan. orang lain alam hal yang lumrah.

Untuk memutuskan rantai normalisasi ini, diperlukan ketegasan dari berbagai pihak yang disadari pada kesadaran hukum dan hak perlindungan konsumen. Pemerintaj dan pihak penyelenggara (promotor) harus hadir memberikan solusi sistematik, misalnya dengan memberlakukan verifikasi identitas pribadi (KTP) yang terintegrasi secara ketat pada setiap tiket. Lebih jauh lagi, sudah saatnya Indoneisa memiliki payung hukum yang mengatur batas maksimal harga jual kembali tiket hiburan, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara maju. Negara harus membuktikan bahwa hak keadilan warganya tidak boleh kalah oleh keserakahan dan kecerdikan para spekulan digital. Namun, regulasi sebaik apa pun tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran dari kita sendiri sebagai warga negara. Sebagai konsumen, langkah paling radikal dan efektif untuk memberantas calo adalah dengan memboikot pasar mereka dan menahan diri untuk tidak membeli dari tangan calo. Pada akhirnya, integritas sebuah bangsa tidak hanya diukur dari kinerja pejabatnya di pemerintahan, tetapi juga tercermin dari perilaku rakyatnya sehari hari.

Korupsi dan ketidakadilan tidak akan pernah musnah dari negeri ini jika dari hal sekecil antrean tiket saja, kita masih bersedia berkompromi dan menormalisasi kecurangan. Menolak calo tiket bukan sekadar tentang menghemat uang, melainkan tentang menjaga martabat dan integritas kita sebagai warga negara yang adil dan beradab.