Tidak Pakai Dolar, Bukti Orang Desa Kena Imbas saat Rupiah Melemah

Ada sebuah konsep ekonomi bernama imported inflation. Artinya kenaikan harga di luar negeri masuk ke Indonesia lewat barang impor, lalu pindah pelan-pelan dari pelabuhan sampai ke masyarakat.  Indonesia mengimpor sekitar 70 persen bahan baku industri pengolahan. Gandum untuk tepung dan mi instan hampir 100 persen impor. Kedelai untuk tempe dan tahu, 70 sampai 80 persen masih impor juga, kok.

Pendeknya, hampir semua yang masuk mulut orang Indonesia punya asal-muasal yang dibeli pakai dolar. Ketika rupiah melemah, biaya impor naik, dan produsen punya tiga pilihan, antara lain menaikkan harga, mengurangi porsi, atau rugi. Opsi ketiga rasanya seperti istilah yang  belakangan lagi santer terdengar “bak mimpi basah”. Sisanya, produsen pasti bakal memilih opsi satu atau dua.

Pupuk kimia pun sama, bahan bakunya dari luar. Pak Warsito ke kios pupuk, ia lantas melihat harga, kemudian tampak diam sebentar, selanjutnya mulai mengaktifkan kalulator di kepala, lalu ia mau tak mau tetap beli. Karena sawah garapannya tidak bisa menunggu, dia riset harga komparatif, apalagi cari diskon promo sambil tap-tap layar via live streaming e-commerce. Selisih kursnya jelas tidak ditanggung pabrik pupuk, tapi bergerak dari pabrik ke distributor ke kios pertanian sampai sukses membuat kering dompet petani, padahal baru musim tanam. Menyakitkannya lagi, harga gabah waktu panen tetap ditentukan oleh tengkulak yang tidak sedang memikirkan beban produksi petani sama sekali.

Indonesia punya hubungan yang cukup kompleks dengan subsidi. Kompleks dalam artian kita tidak bisa hidup tanpanya, tidak bisa mengelolanya dengan benar (maaf), dan tidak ada yang berani mereformasi secara total karena konsekuensi politiknya lebih menakutkan daripada konsekuensi fiskalnya. Jadi, yang kita pertahankan yakni dengan tambal sana-sini, lalu komplain setiap tahun bahwa subsidinya membebani APBN. Ritual tahunan yang menyatukan kita sebagai bangsa yang besar bukan antek-antek asing.

Elpiji 3 kilogram adalah perwujudan paling konkret dari hubungan rumit ini. Subsidinya Rp12 ribu per kilogram. Sistem distribusinya mengandalkan rantai yang panjang, namun sayangnya rapuh: Pertamina → agen → pangkalan → warung → konsumen. Di setiap titik ada margin yang tipis. Ketika biaya logistik naik karena BBM naik,  agen kecil mulai memilih-milih pengiriman. Desa yang jauh, aksesnya susah, marginnya kecil, jelas dianggap tidak menguntungkan, maka stoknya dialihkan ke tempat yang lebih cuan.

Ibu-ibu yang mau persiapan masak untuk hajatan anak Pak RT, lalu mau tak mau keliling desa mencari tabung gas kosong. Hal-hal sepele seperti ini jelas tidak akan muncul dalam laporan distribusi gas di mana pun. Ibu-ibu akan menyelesaikan masalahnya sendiri dengan cara meminjam punya tetangga, membeli dari orang yang entah dapat dari mana, atau kembali ke laptop kayu bakar. Mereka, misalnya, pun mau protes keras; mereka juga tidak tahu harus protes ke siapa. Subsidi energi kita Rp200 triliun lebih per tahun. Cukup besar untuk program yang bocor di mana-mana dan tidak menyelesaikan satu pun masalah strukturalnya.

Rupiah lemah bukan nasib buruk, kutukan, dan bukan konspirasi. Ia adalah hasil logis dari struktur ekonomi yang belum selesai dibenahi dan entah akan selesai kapan. Kita mengekspor komoditas mentah seperti nikel, batu bara, atau CPO yang harganya ditentukan di bursa London dan Chicago. Ketika harga komoditas global sedang bagus, dolar akan masuk banyak, rupiah oke. Ketika siklusnya berbalik, dolar kering, rupiah limbung. Kita tidak punya banyak kendali atas siklus itu. Rasio manufaktur terhadap PDB kita turun dari sekitar 28 persen pada 2001 menjadi sekitar 18 persen pada 2024. Para ekonom menyebutnya deindustrialisasi prematur, maksudnya negara kehilangan basis produksi sebelum cukup kaya untuk tidak membutuhkannya.

Artinya Indonesia terus butuh dolar untuk beli bahan baku, sementara kemampuan menghasilkan dolar dari ekspor manufaktur belum sanggup berkembang dengan sebanding. Posisi ini membuat rupiah selalu berada satu langkah dari kerentanan. Hilirisasi yang didengungkan bertahun-tahun punya logika yang masuk akal. Tapi implementasinya selalu tersandung regulasi tumpang tindih, infrastruktur yang belum siap, dan tarik-menarik kepentingan yang tidak pernah selesai. Sementara itu, Mas Dul yang sehari-hari narik ojek jelas tidak tahu dan tidak perlu tahu soal deindustrialisasi prematur. Dia hanya tahu bahwa tiap ke SPBU uangnya habis lebih cepat dari bulan lalu.

Orang desa memang tidak belanja pakai dolar. Mereka belanja pakai rupiah,  iya, rupiah yang daya belinya terkikis oleh sesuatu yang wujudnya saja mungkin belum pernah mereka lihat sehari-hari. Tidak ada yang mengajari mereka istilah imported inflation atau deindustrialisasi prematur, tapi efeknya sangat mengenai mereka. Beberapa bukti orang desa kena imbas saat rupiah melemah adalah porsi makan mereka lebih kecil, kebutuhannya yang ditunda makin panjang, dan bulan ini terasa lebih berat dari bulan lalu meski tidak ada yang berubah dari cara mereka hidup. Tidak belanja pakai dolar bukan berarti tidak terdampak.

Referensi

"GDP (current US$)." World Bank Group. Diakses pada Mei 2026

"Indonesia GDP Growth — First Quarter 2026: Behind the 5.61% Headline." LPEM FEB UI. Diakses pada Mei 2026

"Made in Somewhere Else: How Premature Deindustrialization Undermines the Development of Indonesia and other Emerging Economies." AMINEF. Diakses pada Mei 2026

"Indonesian Rupiah." Trading Economics. Diakses pada Mei 2026

"Import Prices and Inflation." IJCB. Diakses pada Mei 2026