Cyber Security, Tantangan dalam Transformasi Pembayaran Digital

Keamanan menjadi isu utama di dalam digitalisasi keuangan. Seperti halnya uang tunai yang dapat hilang karena dicuri, uang elektronik juga sama beresiko.

Dibalik kemudahan yang diberikannya, pembayaran digital juga diikuti ancaman serius. Menggunakan pembayaran digital memungkinkan kita untuk menjadi korban cyber crime, yaitu tindakan ilegal di dunia maya dengan memanfaatkan teknologi dan jaringan internet.

Cyber attack atau serangan siber mengancam transaksi keuangan digital mulai dari level sistem hingga end user. Misalnya, kejahatan phising yang mencuri data penting seperti identitas diri dan kode PIN pada akun keuangan. Kejahatan skimming yang mencuri data dari kartu debit dan kartu kredit untuk menguras saldo.

Belakangan ini, penyedia keuangan digital mulai melengkapi sistem keamanan menggunakan OTP (One Time Password), yaitu kode rahasia yang dikirimkan melalui SMS atau e-mail. Namun sayangnya, sistem ini tetap berkemungkinan untuk diretas.

Badan Siber dan Sandi Negara melaporkan 12,8 juta serangan siber yang terjadi sepanjang 2018. Sementara penelitian Frost & Sullivan yang diprakarsai oeh Microsoft pada 2018 mencatat serangan siber menyebabkan kerugian sebesar Rp 478,8 triliun terhadap perekonomian Indonesia.

Jumlah serangan siber meningkat menjadi 98,2 juta pada 2019, lalu menurun menjadi 74,2 juta serangan pada 2020. Meski mengalami penurunan, kejahatan siber tetap menjadi tantangan besar bagi upaya digitalisasi keuangan di Indonesia. Sebab, semakin tinggi jumlah pengguna internet dan transaksi keuangan digital yang dilakukan, maka semakin tinggi dan beragam pula resiko cyber attack yang mengancam.

Tidak bisa dimungkiri, perangkat yang tersambung dengan koneksi internet beresiko membuat kita menjadi korban kejahatan dunia maya. Apalagi, jumlah akun digital payment jauh lebih banyak dari pada jumlah penggunanya sendiri. Ini terjadi karena setiap orang bisa menggunakan lebih dari satu jenis aplikasi keuangan digital di ponselnya.

Semakin canggih teknologi, maka bentuk serangan siber pun akan selalu mengalami perkembangan. Cyber secutiry atau sistem keamanan siber sangat dibutuhkan untuk melindungi keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam bertransaksi digital. Cyber security yang handal berguna untuk menjaga data dan informasi pengguna dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah dan pihak terkait kini tengah gencar mengupayakan perluasan jaringan telekomunikasi di wilayah 3T (Terluar, Tertinggal, dan Terdepan). Upaya ini juga hendaknya diiringi dengan memperkuat cyber security, karena masyarakat bukan hanya membutuhkan sistem transaksi yang mudah dan lancar, tetapi juga aman dan terlindungi.

Kolaborasi pemerintah dengan akademisi, lembaga kajian dan pihak lainnya sangat dibutuhkan. Mengingat, saat ini Information Technology (IT) menjadi salah satu bidang ilmu yang digemari oleh anak muda. Terlebih lagi millennial dan gen Z termasuk ke dalam digital native, yaitu kelompok yang lahir dan tumbuh dalam perkembangan dunia digital.

Talenta digital muda ini adalah aset berharga dan potensial yang kita miliki untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia. Sudah saatnya pemerintah menggandeng anak muda yang kompeten di bidang IT untuk bersama-sama membangun sistem keamanan siber yang kuat di negeri ini.

Selain sistem siber yang kuat, pengguna layanan keuangan digital juga memiliki peran penting untuk mencegah kejahatan dunia maya. Tidak mengklik link sembarangan, merahasiakan identitas pribadi, PIN, password, kode OTP adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk melindungi diri.

November 2022 mendatang, Indonesia akan menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang diselenggarakan di Bali.  Forum kerja sama multilateral ini terdiri dari 19 negara utama dan Uni Eropa. Mengangkat tema "Recover Together, Recover Stronger", Presidensi G20 Indonesia ini akan membahas tiga isu, yaitu  arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, serta transformasi digital dan ekonomi.

Diskusi penting telah dimulai sejak 1 Desember 2021, salah satunya adalah Digital Economy Working Group (DEWG) yang termasuk ke dalam rangkaian  Presidensi G20 Indonesia 2022. Menurut Menkominfo Johnny G. Plate, Indonesia mengusulkan tiga isu prioritas di dalam DEWG, yaitu Connectivity and Post-Covid Recovery, Digital Literacy and Digital Talent, dan yang terakhir Cross Border Data Flow and Free Flow with Trust.

Tata kelola dan menajemen dalam mengatasi kejahatan siber menjadi substansi yang penting dibahas. Pemerintah menyadari keamanan siber adalah sebuah urgensi seiring perkembangan dunia digital. Melalui Presidensi G20 Indonesia ini, kita semua berharap dapat menciptakan ruang digital yang aman untuk melakukan transkasi keuangan. 

IDN Times mengajak kamu untuk berpartisipasi di dalam Presidensi G20 Indonesia dengan menyuarakan opinimu lewat tulisan. Yuk, sampaikan ide dan gagasanmu melalui program 1000 Aspirasi Indonesia Muda.