[OPINI] Dilema Karantina Wilayah di Tengah Pandemi COVID-19

Sebagian orang telah menyuarakan kepada pemerintah untuk segera melakukan lockdown atau karantina wilayah (versi pemerintah) dalam rangka mengurangi penyebaran covid-19 yang semakin meluas. Pemerintah sendiri hingga saat ini tengah menggodok dalam pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) dalam menanggapi karantina wilayah tersebut supaya terjadi keselarasan di masing-masing daerah apabila ingin menerapkan karantina wilayah, pemerintah juga menegaskan bahwa karantina wilayah berbeda dengan lockdown yang dilakukan oleh negara-negara lainnya.

Permasalahan diprediksi akan timbul apabila Indonesia khususnya DKI Jakarta melakukan karantina wilayah, pertama adalah para pekerja informal yang akan menerima dampak langsung karena tidak dapat beraktivitas seperti biasanya dan harus menetap di rumah tanpa penghasilan, serta tidak mungkin melakukan imbauan pemerintah terkait "Work From Home".

Kedua adalah Jakarta merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian Indonesia dengan 70 persen perputaran ekonomi Indonesia ada di Jakarta, tentu sangat berisiko apabila Jakarta ingin diterapkan karantina wilayah, kecuali beberapa fasilitas umum tetap dibuka dengan persyaratan yang tertata seperti bursa efek dan bank sentral serta fasilitas umum penting lainnya.

Ketiga adalah Jakarta juga menjadi daerah induk dari berbagai daerah penopang lainnya seperti Tangerang, Depok, Bogor dan Bekasi, sehingga diperlukan koordinasi yang matang antar pemerintah daerah terutama masalah logistik dan arus kendaraan.

Apabila karantina wilayah diterapkan, maka kebutuhan dasar masyarakat seperti pangan harus disediakan oleh pemerintah selama masa karantina wilayah berlangsung. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 6 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 55 ayat 1 Tahun 2018.

Jika karantina wilayah Jakarta berlaku selama 14 hari, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar 5 Triliun Rupiah untuk menanggung biaya pangan seluruh warga Jakarta dan dengan catatan pemerintah juga harus memastikan bahwa proses distribusi pangan harus sesuai dengan mendatangi warga satu per satu tanpa harus adanya perkumpulan warga.

Tiongkok menjadi salah satu negara yang sukses melakukan lockdown di Provinsi Wuhan selama 2 bulan sebagai solusi dalam memerangi wabah covid-19, hal itu pula yang dijadikan acuan oleh beberapa orang supaya Indonesia segera mengikuti langkah pemerintah Tiongkok. Satu hal yang perlu digarisbawahi adalah Tiongkok menganut sistem pemerintahan komunis yang cenderung otoriter, sehingga masyarakat sana pun pasti akan patuh terhadap segala instruksi pemerintah, berbeda dengan Indonesia yang menerapkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di mana himbauan pemerintah tidak selalu diindahkan. Belum lagi "track record" negara komunis yang lihai dalam menyembunyikan fakta, sehingga keberhasilan Tiongkok dalam melakuka lockdown perlu dikaji lagi oleh dunia luar.

Selain Tiongkok, dua negara lain yakni Italia dan India juga lebih dulu menerapkan lockdown di negaranya. Namun alih-alih situasi menjadi lebih baik malah terjadi kerusuhan dan keributan massa akibat terjadinya "panic buying" dan menipisnya stok pangan terutama bagi masyarakat tidak mampu menjadi kesulitan dalam memperoleh pangan.

Pada dasarnya, di setiap kebijakan pemerintah pasti ada yang setuju dan ada pula yang tidak setuju, karena hal tersebut wajar ada di negara demokrasi. Pemerintah diminta mengkaji matang-matang sebelum menerapkan karantina wilayah di Jakarta, mengingat beragam pertimbangan yang telah dibahas sebelumnya dapat berakibat cukup buruk bagi kestabilan ekonomi dan bahkan politik.

Penulis yakin bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah mempertimbangkan segala masukan yang ada supaya menghasilkan keputusan yang paling tidak dapat memuaskan 50%+1 masyarakat dan kita sebagai masyarakat sudah sewajarnya mendukung dan menjalankan setiap imbauan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini.

Mari bersama lawan COVID-19 dengan menjaga kebersihan, menjaga jarak, dan membatasi kegiatan sosial yang tidak perlu.