Kemenpora Siapkan Protokol Normal Baru dalam Aktivitas Olahraga

Kemenpora masih menunggu kebijakan tim gugus tugas terkait kapan bisa kembali menjalankan aktivitas olahraga. Sambil menunggu izin keluar, Kemenpora menyiapkan aturan ketat, terkait bagaimana teknis jika kembali menyelenggarakan agenda olahraga, seperti aturan bagaimana atlet di lapangan sampai pertandingan olahraga digelar tertutup atau tanpa penonton.

Hal itu dilakukan lantaran beberapa kegiatan olahraga biasanya selalu menyedot penonton yang banyak, seperti kompetisi Proliga (Voli), IBL (basket, sampe Liga 1 (sepak bola). Walhasil, butuh panduan yang jelas agar aktivitas kompetisi bisa kembali digelar menyesuaikan dengan normal baru.

Tak hanya itu, protokol itu juga berguna untuk beberapa kegiatan penting seperti Pelatnas cabang olahraga yang bakal disiapkan tampil di ajang multi-event baik nasional sampai internasional. Sebab, banyak aktivitas tersebut yang harus berhenti sebelumnya, padahal mereka sedang menjalankan program menuju beberapa kejuaraan penting.

"Penyesuaian seperti ini berlaku bagi kegiatan olahraga yang dilaksanakan di hari-hari ke depan. Apalagi, pada tahun 2021 akan banyak agenda yang padat. Sehingga harus ada panduan jelas," ujar politisi partai Golkar tersebut.

Hal ini setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran bagi beberapa cabor profesional yang menggelar kompetisi jangka panjang, seperti Liga 1 dan Liga 2 di sepak bola. Mengingat belum ada kepastian dari mereka apakah akan menggelar kembali kompetisi musim ini atau tidak.

Sebagaimana diketahui, PSSI selaku federasi tertinggi sudah mengeluarkan surat keputusan dengan nomor SKEP/48/III/2020. Lewat Surat Keputusan pada 27 Maret yang lalu, Ketua Umum PSSI, Mochamad Iriawan telah menyatakan bahwa kompetisi Shopee Liga 1 musim 2020 berada dalam status keadaan tertentu darurat bencana virus COVID-19.

Hal dilakukan usai menimbang arahan dari Presiden Joko Widodo serta masukan dari banyak pihak. Sehingga, sesuai surat keputusan tersebut, PSSI menetapkan pada Maret hingga Juni sebagai keadaan tertentu darurat bencana terkait penyebaran virus COVID 19 di mana status ini disebut sebagai keadaan kahar atau force majeure.