Menpora Bakal Intervensi Dualisme Cabor, Tenggat Waktunya Januari 2026
- Erick memberikan tenggat waktu hingga Januari 2026 kepada cabor yang bersangkutan untuk menyelesaikan kasus dualisme secara musyawarah dan mufakat.
- Pemerintah akan turun langsung jika kasus dualisme cabor tidak tuntas hingga Januari 2026, meskipun sebenarnya pemerintah tak ingin intervensi.
- Empat pengurus cabor yang melakukan dualisme antara lain tenis meja, tinju, anggar, dan sepak takraw, namun belum ada titik terang penyelesaiannya.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Erick Thohir bertemu dengan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman pada Kamis (4/12/2025). Banyak isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Salah satunya terkait masalah dualisme cabang olahraga (cabor). Erick menyatakan, pemerintah bakal mengintervensi sengketa tersebut, jika tak kunjung menemui jalan keluar.
1. Kasih tenggat waktu hingga Januari 2026
Erick memberikan tenggat waktu kepada cabor yang bersangkutan, beserta KONI untuk segera menyelesaikan kasus tersebut secara musyawarah dan mufakat.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PSSI tersebut akan terus memantau perkembangannya. Jika tidak tuntas hingga Januari 2026, Erick menyatakan pemerintah yang akan turun langsung.
"Konteksnya Desember ini kita lihat. Nanti baru Januari, kalau memang belum bisa, ya, pemerintah akan coba masuk," kata Erick di Kantor KONI Pusat, Jakarta, Kamis (4/11/2025).
2. Mau tak mau pemerintah harus intervensi
Erick mengakum sebenarnya tak mau pemerintah sampai turun tangan terkait sengketa dualisme cabor. Namun, tak punya pilihan selain merangsek masuk jika kasusnya terus berkepanjangan.
"Tapi intervensi bukan karena kekuasaan, tetapi ya karena sesuatu yang harus diperbaiki. Ya, dan sudah dibuka pembicaraan untuk musyawarah dan mufakat itu," ucap Erick.
3. Cabor apa saja yang dualisme?
Sejauh ini, terdapat empat pengurus cabor yang melakukan dualisme, yakni tenis meja, tinju, anggar, dan sepak takraw. Belum ada titik terang pada cabor yang konflik dualisme di kepengurusan tersebut.
"Jadi, sesuai dengan surat saya ke KOI dan KONI, saya memberikan kesempatan musyawarah dan mufakat. Kan gitu, kan bangsa kita kan musyawarah dan mufakat, bukan voting terus," ujar Erick.
