Bagaimana Anthropic dan OpenAI Membentuk Perang Modern AS-Israel?

Integrasi Large Language Models (LLM) ke dalam kill chain atau rantai operasi militer menjadi salah satu perubahan penting dalam peperangan modern. Rantai ini mencakup tahapan identifikasi target, analisis ancaman, perencanaan logistik, hingga pelaksanaan strategi di lapangan. Dalam kerangka tersebut, AI berfungsi sebagai sistem pendukung yang mempercepat pemrosesan informasi di setiap fase operasi. Teknologi LLM mampu merangkum laporan intelijen, menafsirkan peta, memantau dinamika media sosial, dan menyaring data dalam skala besar secara sistematis.

Peneliti senior dari Carnegie Endowment for International Peace, Steve Feldstein, menyebut teknologi ini memiliki fungsi ganda. Mengutip The Jerusalem Post (1/3/2026), ia menjelaskan bahwa AI dapat digunakan untuk kepentingan intelijen dan pengawasan, sekaligus berpotensi terintegrasi dalam sistem operasi yang bersifat lethal. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia.

Ketertarikan militer Amerika Serikat terhadap AI tidak terlepas dari kompleksitas operasi global yang mereka kelola. Emil Michael, Wakil Menteri Pertahanan untuk Riset dan Teknik AS menjelaskan bahwa fokus awal pemanfaatan AI justru berada pada aspek logistik. Dalam wawancara bersama CBS yang dikutip The Jerusalem Post (1/3/2026), ia menyoroti pentingnya optimalisasi distribusi dan pergerakan sumber daya. Menurutnya, konteks militer dipenuhi persoalan seperti pengiriman perbekalan, pengaturan rantai pasok, hingga pemetaan kebutuhan misi tertentu.

Selain logistik, AI juga diduga dimanfaatkan dalam analisis intelijen sumber terbuka (open-source intelligence/OSINT). Dr. Michael C. Horowitz, Council on Foreign Relations dan mantan Wakil Asisten Menteri Pertahanan Amerika Serikat menilai teknologi ini kemungkinan digunakan untuk membaca peta, memantau pemberitaan media lokal, dan menganalisis percakapan digital guna meningkatkan kesadaran situasional. Meski demikian, AI tetap diposisikan sebagai alat bantu. Analis manusia memegang kendali akhir dalam menilai validitas informasi sebelum digunakan sebagai dasar pertimbangan strategis.

Israel dinilai sebagai salah satu negara yang lebih awal mengintegrasikan AI ke dalam sistem militernya. Teknologi ini digunakan sebagai decision support system untuk membantu identifikasi target dan pemetaan pola komunikasi dalam skala besar. Menurut Feldstein, sistem tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu yang dicurigai secara masif sebelum dilakukan tindakan lanjutan. Namun, penggunaan teknologi ini juga memicu sorotan internasional, terutama terkait akurasi, transparansi, dan akuntabilitas algoritma.

AI mampu mengolah data geolokasi, rekaman komunikasi, hingga pesan digital dengan cepat. Akan tetapi, hasil analisis tetap memerlukan verifikasi manusia sebelum menjadi dasar keputusan operasional. Hal ini menegaskan bahwa keunggulan informasi kini menjadi elemen krusial dalam strategi pertahanan modern.

Kerja sama antara perusahaan teknologi dan lembaga pertahanan semakin erat, meski tidak lepas dari perdebatan etis. CEO Anthropic, Dario Amodei, dalam wawancara program 60 Minutes di CBS seperti yang dikutip The Jerusalem Post (1/3/2026) mengakui adanya kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan teknologi AI. Ia mengatakan, “Saya sangat mengkhawatirkan hal-hal yang belum kita ketahui karena itu kami berusaha memprediksi sebanyak mungkin kemungkinan, termasuk potensi penyalahgunaannya.” Pernyataan tersebut menegaskan bahwa di balik kemajuan teknologi, terdapat kehati-hatian yang tidak bisa diabaikan.

Di sisi lain, pemerintah Amerika Serikat memandang penggunaan AI dari perspektif yang lebih pragmatis. “Selama penggunaannya sah secara hukum, kami ingin memperlakukannya seperti teknologi lainnya,” ujarnya. Perbedaan sudut pandang ini memperlihatkan adanya tarik-menarik antara pertimbangan etis dari sektor teknologi dan kebutuhan strategis dari sektor pertahanan.

Walau menawarkan efisiensi dan kecepatan analisis, pemanfaatan AI dalam konteks militer tetap menyimpan sejumlah risiko. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi bias algoritma dan fenomena halusinasi, yakni ketika sistem menghasilkan informasi yang terdengar meyakinkan tetapi tidak sepenuhnya akurat. Jika analisis yang dihasilkan telah terdistorsi oleh bias tertentu, maka keandalan informasi tersebut tentu patut dipertanyakan. Dalam konteks militer, kesalahan kecil dalam membaca data dapat berujung pada konsekuensi besar di lapangan.

Karena itu, berbagai pihak menekankan pentingnya pengawasan manusia dalam setiap tahap penggunaan AI. Verifikasi manual tetap dibutuhkan untuk memastikan bahwa hasil analisis algoritma benar-benar valid sebelum dijadikan dasar pengambilan keputusan strategis. Sistem berbasis AI memang mampu meningkatkan efisiensi dan mempercepat proses kerja, tetapi belum dapat sepenuhnya menggantikan penilaian manusia yang mempertimbangkan konteks, intuisi, dan tanggung jawab moral.

Isu lain yang turut mencuat adalah karakter AI yang bersifat dual-use, yakni dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sipil maupun militer sekaligus. Teknologi yang digunakan jutaan orang untuk menulis, merangkum dokumen, atau mengolah data kini juga terintegrasi dalam sistem analisis pertahanan. Kondisi ini membuat batas antara teknologi komersial dan infrastruktur militer memunculkan perdebatan baru mengenai regulasi dan batas pemanfaatannya.

Perkembangan tersebut menegaskan bahwa peperangan modern semakin bertumpu pada data dan kecepatan pemrosesan informasi. Negara yang mampu mengintegrasikan AI secara efektif dalam sistem pertahanannya dinilai memiliki keunggulan strategis dalam merespons dinamika konflik global. Dalam konteks ini, AI bukan menciptakan perang, tetapi membentuk bagaimana cara perang modern dijalankan.