Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid mengakui bahwa penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) yang berlaku sejak 28 Maret 2026, tidak akan mudah.
Selain karena Indonesia yang tercatat paling aktif di dunia digital, ada sejumlah raksasa teknologi yang belum bisa sepenuhnya mematuhi regulasi tersebut. Komdigi sendiri telah mengeluarkan surat pemanggilan untuk Meta dan Google.
Meutya mengatakan bahwa PP TUNAS merupakan langkah besar bagi Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia, di mana jumlah anak di bawah 16 tahun sekitar 70 juta. Pemerintah juga memahami bahwa ini bukan langkah yang bisa dilakukan satu sampai dua hari.
"Pemerintah meyakini bahwa ini langkah yang tepat dengan arah yang tepat. Aturan serupa juga dilakukan di banyak negara lainnya termasuk di Asia, Asia Pasifik, Eropa, Timur Tengah dan juga negara-negara lainnya. Untuk itu kami mengajak seluruh orang tua dan juga anak-anak untuk ikut mengawasi, menegur platform yang menolak kepatuhan ini," Menkomdigi mengatakan.
Menkomdigi mengatakan bahwa regulasi ini memang tidak akan mudah mengingat negara kita menjadi yang paling aktif di ruang digital dengan dengan rata-rata penggunaan scrolling tujuh sampai delapan jam per hari.
"Ini bukan hanya kebijakan baru, ini perubahan kebiasaan, perubahan perilaku, perubahan cara-cara yang memerlukan upaya, waktu dan tenaga, termasuk upaya melawan adiksi yang mungkin tidak mudah, tidak nyaman, baik bagi anak maupun bagi orang tua. Karena itu terakhir, kita tetap fokus dan tetap berjuang. Mari tunggu anak siap," lanjut Meutya.