Kesediaan UMKM Beralih ke Truk Listrik Naik Jadi 56 Persen

Dalam survei tersebut, hanya 8 persen responden yang menyatakan bersedia beralih ke truk listrik apabila harus membayar uang muka 30 persen, bunga kredit 12 persen, serta menyediakan sertifikat tanah sebagai agunan.

Namun, ketika skema pembiayaan diubah menjadi uang muka 15 persen, bunga nol persen, dan agunan cukup menggunakan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), kesediaan responden meningkat menjadi 56 persen.

Hasil ini memperlihatkan bahwa akses pembiayaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong elektrifikasi angkutan barang. Meski demikian, angka tersebut merupakan kesediaan yang dinyatakan dalam dua skenario survei, bukan keputusan pembelian atau tingkat adopsi aktual.

“Semua hambatan yang disampaikan pelaku usaha dalam rangkaian diskusi bermuara pada satu hal, yaitu biaya dan pembiayaan,” ujar Ketua Tim Kajian dari Pustral Arif Wismadi, Kamis (5/11/2026).

Untuk mengatasi hambatan tersebut, kajian Pustral UGM dan Egis mengusulkan tiga model pembiayaan yang perlu diuji lebih lanjut.

Pertama, kredit hijau yang didukung kontrak angkutan jangka panjang. Skema ini diharapkan dapat memberikan kepastian pendapatan bagi operator sehingga mempermudah akses pembiayaan kendaraan listrik.

Kedua, skema sewa armada dengan pembayaran berdasarkan jarak tempuh atau periode penggunaan tanpa memerlukan uang muka. Model ini dapat menjadi alternatif bagi UMKM yang belum memiliki kemampuan finansial untuk membeli truk listrik secara langsung.

Ketiga, langganan baterai yang memisahkan biaya baterai dari harga kendaraan. Dengan begitu, biaya awal pembelian truk listrik berpotensi menjadi lebih ringan.

Ketua Umum APTRINDO, Gemilang Tarigan, menegaskan bahwa peremajaan armada harus menjadi bagian dari upaya membangun sistem logistik rendah emisi, bukan justru menambah beban operator.

Menurut APTRINDO, harga truk listrik saat ini masih dua hingga tiga kali lipat dibandingkan truk diesel. Karena itu, skema langganan maupun penukaran baterai dinilai perlu dikaji lebih lanjut untuk menekan biaya awal sekaligus mengurangi waktu pengisian daya.

Selain membahas pembiayaan, kajian tersebut turut memetakan emisi angkutan barang berbasis jalan dan akses infrastruktur pengisian daya di koridor Jawa-Bali.

Berdasarkan pemodelan yang mengacu pada GLEC Framework, emisi angkutan barang di wilayah tersebut diperkirakan mencapai 19,72 juta ton CO2 pada 2026. Tanpa intervensi, jumlahnya diproyeksikan meningkat 51 persen menjadi 29,80 juta ton pada 2035.

Jawa Barat menjadi penyumbang emisi terbesar dengan porsi 31 persen, disusul Jawa Tengah sebesar 26 persen dan Jawa Timur sebesar 22 persen. Sementara itu, truk dua sumbu medium dan truk tiga sumbu menyumbang 59 persen dari total emisi yang dimodelkan.

Kajian juga menemukan ketimpangan persebaran infrastruktur pengisian daya. Sebanyak 36 persen stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) di Jawa-Bali berada di lima kota administrasi Jakarta, padahal wilayah tersebut hanya menyumbang sekitar 4,8 persen emisi truk yang dimodelkan.

“Kajian ini menunjukkan lebih dari tiga perempat emisi terkonsentrasi di tiga provinsi, dan lebih dari seperempatnya berasal dari sepuluh kabupaten/kota. Persoalannya ternyata lebih sempit dan lebih bisa dikelola, sehingga tugas kita adalah memulai dari titik-titik panas tersebut,” ujar Senior Transport Engineer PT Egis International Indonesia, Febriani Astari.

Sebagai tindak lanjut, tim kajian merekomendasikan uji coba penggunaan truk listrik, pembangunan infrastruktur pengisian daya, serta penerapan skema pembiayaan di satu atau dua koridor atau kota prioritas.

Pengujian tersebut akan dimulai dari segmen yang dinilai paling siap, seperti rute tetap atau operasional berbasis depo. Evaluasi biaya dan operasional juga perlu dilakukan sebelum implementasi diperluas ke wilayah lain.