Mobil Listrik Tak Lagi Bebas Pajak, Pasar EV Bakal Kehilangan Peminat?

Banyak yang khawatir kalau munculnya pajak baru bakal langsung bikin harga beli mobil listrik di dealer melonjak drastis. Jawabannya: tergantung jenis mobilnya. Untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan, dampaknya lebih ke pengeluaran rutin pemilik, bukan harga jual unit. Namun, berakhirnya insentif pajak impor (CBU) per 1 Januari 2026 memang berpotensi bikin mobil listrik mewah yang didatangkan utuh dari luar negeri mengalami kenaikan harga karena beban fiskal yang kembali normal.

Kabar baiknya, mobil listrik yang dirakit di Indonesia (CKD) masih mendapatkan proteksi insentif lainnya. Jadi, harga jual mobil listrik buatan lokal diprediksi bakal tetap stabil karena pemerintah lebih memilih mengenakan pajak tahunan daripada menaikkan harga jual secara frontal. Strategi ini diambil supaya ekosistem manufaktur di Indonesia tetap jalan, tapi negara tetap bisa dapat pemasukan dari unit yang sudah beroperasi di jalanan.

Munculnya tagihan pajak tahunan diprediksi nggak akan sampai bikin minat masyarakat "anjlok" ke titik nadir, tapi jelas bikin orang jadi lebih banyak mikir. Buat Gen Z dan milenial yang budget-conscious, hilangnya status pajak gratisan mungkin bikin mereka lebih teliti membandingkan biaya cicilan. Tapi kalau melihat tren gaya hidup, mobil listrik sudah bukan lagi sekadar soal hemat pajak, melainkan soal kecanggihan teknologi dan nilai prestise yang nggak didapatkan di mobil bensin.

Faktor yang tetap menjaga minat masyarakat adalah efisiensi operasional harian yang masih jauh mengungguli mobil konvensional. Meski bayar pajak tahunan, biaya "ngisi bensin" listrik tetap jauh lebih murah, dan biaya servisnya pun sangat minim karena komponen mesin yang lebih sedikit. Selama harga listrik tidak naik gila-gilaan, mobil listrik bakal tetap jadi incaran mereka yang mencari kenyamanan berkendara jangka panjang dengan polusi suara yang minim.

Landasan utama dari perubahan ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026. Dalam aturan ini, kendaraan listrik berbasis baterai secara resmi ditetapkan kembali sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama (BBNKB). Pemerintah pusat tidak lagi mewajibkan tarif 0% secara nasional, melainkan mengembalikan wewenang penghitungan pajaknya berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang berlaku di setiap daerah.

Meski begitu, aturan ini bersifat fleksibel karena memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah (Pemprov) untuk memberikan "Insentif Mandiri". Artinya, gubernur di tiap provinsi masih boleh memutuskan apakah mau tetap memberikan diskon pajak atau malah menggratiskan pajaknya lewat Peraturan Daerah (Perda). Jadi, status "bayar atau gratis" nantinya akan sangat tergantung pada kebijakan di mana mobil tersebut didaftarkan, bukan lagi berlaku sama rata dari Sabang sampai Merauke.