100 Hari Kerja Prabowo, Ini Tantangan Capai Swasembada Energi

28 Jan 2025, 10:02 WIB

Trio Hamdani

100 Hari Pemerintahan Prabowo Gibran (IDN Time/Aditya Pratama)

Intinya sih...

Fahmy Radhi: Prabowo belum capai hasil riil di sektor ESDM dalam 100 hari.
Kebijakan pemerintah lebih prioritaskan energi fosil, potensi menghambat pengembangan EBT.
Inisiatif DPR RI memberikan izin usaha pertambangan khusus dinilai kurang sejalan dengan komitmen Prabowo.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi memberi catatan dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, belum terlihat pencapaian nyata di sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM). Sementara, Prabowo telah mengutarakan komitmennya untuk mencapai swasembada energi dalam 4-5 tahun mendatang melalui energi baru terbarukan (EBT).

"Belum ada hasil riil dicapai Prabowo di sektor ESDM dalam 100 hari. Prabowo baru menyatakan komitmen untuk mencapai swasembada energi dalam 4-5 tahun dengan mengembangkan energi resources yang berlimpah menjadi EBT," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (28/1/2025).

1. Upaya menggenjot energi fosil tak sejalan dengan pengembangan EBT

Ilustrasi Sumur Minyak (IDN Times/Arief Rahmat)

Dia menilai kebijakan yang ada tampak kurang mendukung komitmen Prabowo dalam mencapai swasembada energi. Menurutnya, pemerintah lebih memprioritaskan pengembangan energi fosil, seperti minyak dan batu bara.

Pendekatan semacam itu, menurut Fahmy, berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam mengembangkan EBT dan mencapai swasembada energi.

"Menggejot lifting minyak dan produksi batu bara mencederai terhadap komitmen Prabowo," sebut dia.

2. Konsesi tambang buat perguruan tinggi bertentangan dengan transisi energi

Ilustrasi Tambang (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Fahmy, inisiatif DPR RI untuk memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada perguruan tinggi dinilai kurang sejalan dengan komitmen Prabowo dalam mendorong transisi energi.

Hal itu disebabkan kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan produksi batu bara, ketimbang pengembangan energi baru terbarukan sebagai bagian dari langkah menuju swasembada energi.

"Inisiatif DPR untuk memberi konsesi pertambangan kepada Perguruan Tinggi juga bertentangan dengan komitmen Prabowo karena menggenjot produksi energi kotor batu bara," paparnya.

3. Prabowo perlu tinjau ulang kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan saat memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Menurutnya, Prabowo perlu meninjau kembali kebijakan pemerintahannya, serta inisiatif DPR RI terkait pemberian konsesi pertambangan kepada perguruan tinggi.

Sebab, komitmennya dalam mencapai swasembada energi berbasis EBT berpotensi tidak terealisasi jika kebijakan yang ada tidak dievaluasi.

"Maka komitmen Prabowo tidak lebih sekedar omon-omon belaka," tambah Fahmy.