2 Dekade Dilarang, Jokowi Izinkan Lagi Ekspor Pasir Laut

29 Mei 2023, 14:34 WIB

Kapal penambang pasir laut di sekitar Pulau Kodingareng Lompo. IDN Times/Walhi Sulsel

Jakarta, IDN Times - Pemerintah kembali membuka keran ekspor pasir laut. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Sejak 20 tahun lalu, ekspor pasir laut dihentikan sementara. Pelarangan ekspor pasir laut tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 117/MPP/Kep/2/2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Pasir Laut.

Dalam aturan terbaru, izin ekspor pasir laut diatur dalam pasal 9 butir 2 huruf d dalam PP tersebut. Dalam pasal itu disebutkan, pemanfaatan hasil sedimentasi yang termasuk pasir laut diperbolehkan untuk diekspor.

"Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan," bunyi pasal 9 butir 2 huruf d, dikutiip IDN Times, Senin (29/5/2023).

1. Kapal isap untuk bersihkan hasil sedimentasi laut

Perjuangan nelayan Pulau Kodingareng menolak tambang pasir laut. IDN Times/WALHI Sulsel

Adapun dalam pasal 6, pemerintah memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut, dengan alasan mengendalikan sedimentasi di laut. Sarana yang dapat digunakan untuk pembersihan hasil sedimentasi di laut yakni kapal isap.

"Kapal isap yang diutamakan adalah kapal berbendera Indonesia. Dalam hal kapal isap berbendera Indonesia belum tersedia, maka dapat gunakan kapal berbendera asing," ucap beleid pasal 8 ayat 1 dan 2.

2. Pelaku usaha harus dapat izin sebelum ekspor pasir laut

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Dalam aturan tersebut, dijelaskan juga kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha, untuk dapat melakukan ekspor pasir laut.

"Kewajiban ini meliputi kepemilikan izin pemanfaatan pasir laut serta izin berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangperdagangan," ungkap aturan tersebut pasal 15 ayat 3

Perizinan berusaha, diterbitkan setelah mendapatkan rekomendasi dari menteri dan dikenakan bea keluar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Penghentian ekspor pasir laut 2003 diberlakukan saat Menperindag Rini Soemarno

ilustrasi ekspor-impor (IDN Times/Aditya Pratama)

Sebelumnya larangan ekspor pasir laut tertuang dalam Keputusan Menperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003. Kala itu, keputusan penghentian ekspor pasir laut, ditetapkan di Jakarta pada 28 Februari 2003 oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Rini Soemarno Soewandi.

Dikutip dari aturan tersebut, pertimbangan untuk menghentikan sementara ekspor pasir laut yakni untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil khususnya di sekitar daerah terluar dari batas wilayah Indonesia.

Dalam aturan tersebut, yang dimaksud dengan pasir laut adalah bahan galian pasir pada wilayah perairan Indonesia yang tidak mengandung unsur mineral golongan A dan atau golongan B, dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi dan pertambangan.

Dalam Pasal 2, ekspor pasir laut ini dihentikan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Penghentian ekspor pasir laut ini akan ditinjau kembali setelah tersusun program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil, serta telah adanya penyelesaian penetapan batas wilayah laut antara Indonesia dan Singapura.