5.600 Desa di RI Bakal Teraliri Listrik Pakai PLTS, Bye Bye Kegelapan

26 Jun 2025, 19:14 WIB

PT PLN (Persero) segera mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dengan kapasitas 1,3 Mega Wattpeak (MWp) yang terletak di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar. (web.pln.co.id)

Intinya sih...

Pemerintah telah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik dalam lima tahun ke depan alias di satu periode pemerintahan Presiden Prabowo.
Butuh investasi Rp50 triliun untuk listrik desa

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Banyuwangi, IDN Times - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan, lebih dari 5.000 desa yang masih gelap akan teraliri listrik dengan menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin semua desa di Indonesia mendapatkan manfaat listrik.

"Desa-desa yang belum mendapat listrik kurang lebih sekitar ada 5.600 desa/dusun yang belum ada mendapat listrik sesuai arahan Bapak Presiden desa-desa ini kita akan memakai PLTS," ujar Bahlil saat peresmian Pengoperasian dan Pembangunan EBT di 15 provinsi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Blawan Ijen Unit 1 di Bondowoso, Jawa Timur, Kamis (26/6/2025).

1. Pemerintah targetkan semua desa teraliri listrik dalam 5-10 tahun mendatang

PLN menghadirkan akses listrik bagi warga Kampung Menra di tengah hutan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. (Dok. Istimewa)

Bahlil menambahkan, dengan penggunaan PLTS tersebut pemerintah menargetkan semua desa di Indonesia dapat teraliri listrik dalam kurun waktu 5-10 tahun mendatang.

"Sekarang sudah kita memulai untuk sampai dengan 5-10 tahun ke depan agar semua desa kita bisa mendapat manfaat daripada listrik," ujar Bahlil.

2. Target elektrifikasi desa

PLN menghadirkan akses listrik bagi warga Kampung Menra di tengah hutan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. (Dok. Istimewa)

Pemerintah telah menargetkan elektrifikasi untuk 5.758 desa yang belum teraliri listrik dalam lima tahun ke depan alias di satu periode pemerintahan Presiden Prabowo.

Program listrik desa (lisdes) mencakup pembangunan pembangkit berkapasitas 394 MW dan penyambungan listrik ke sekitar 780 ribu rumah tangga. Program itu ditujukan agar seluruh masyarakat, termasuk di pelosok dapat menikmati layanan listrik selama 24 jam.

Program lisdes dijalankan pemerintah melalui penugasan kepada PLN untuk melistriki seluruh pelosok desa dengan pembangunan jaringan distribusi. Hingga akhir 2024, tercatat 83.693 desa dan kelurahan di Indonesia telah menikmati listrik.

Selain lisdes, sejak 2022 hingga 2024, Kementerian ESDM juga menyalurkan 367.212 sambungan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi rumah tangga tidak mampu sebagai bagian dari komitmen penyediaan akses listrik berkeadilan.

3. Butuh investasi Rp50 triliun untuk lisdes

Rumah tangga yang tersambung aliran listrik di Gunungkidul.(Dok.Diskominfo Gunungkidul)

Bahlil menekankan energi bukan sekadar kebutuhan, melainkan bentuk pemerataan dan keadilan dari Aceh hingga Papua. Untuk merealisasikan program lisdes, pemerintah memerlukan investasi sekitar Rp50 triliun.

"Upaya menyediakan akses desa belum berlistrik ini dapat menjadi peluang bagi investor untuk menanamkan investasinya bersama pemerintah untuk mewujudkan energi berkeadilan," ujarnya.

Bahlil menegaskan listrik desa merupakan keharusan dan tanggung jawab negara karena hak dasar warga. Dia mengenang masa kecilnya di Maluku Tengah yang saat itu belum memiliki akses listrik.

"Saya lahir pakai lampu pelita, bukan di rumah sakit dan sekolah sampai SD itu tidak juga pakai listrik, penerangan didapat dari lampu pelita yang jika saya bangun pagi membuat kening saya hitam," tuturnya.

Dia menyampaikan, tidak ingin ada anak-anak yang mengalami ketiadaan penerangan seperti dirinya dulu. Untuk itu, program lisdes akan dijalankan secara bertahap hingga selesai pada 2029.

"Sesuai arahan Bapak Presiden agar di desa-desa yang belum ada listrik segera kita pasang, kita akan lakukan ini secara bertahap sampai tahun 2029 selesai," kata Bahlil.