Anggaran IKN cuma Rp4 Triliun di 2025, PUPR Tunggu Afirmasi Prabowo
- Alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 hanya Rp4 triliun.
- Anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 sekitar Rp75,6 triliun, turun 50 persen dari tahun ini.
- Prioritas utama anggaran 2025 adalah infrastruktur pendukung ketahanan pangan dan konektivitas.
Jakarta, IDN Times - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan alokasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2025 hanya sebesar Rp4 triliun.
Juru bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja menekankan kementeriannya akan menunggu afirmasi dari presiden terpilih, Prabowo Subianto terkait kelanjutan program pembangunan IKN, yang diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru bagi Indonesia di masa mendatang.
"IKN hanya Rp4 triliun tahun 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih," kata dia dalam diskusi FMB9 yang disiarkan secara daring, Senin (2/9/2024).
1. Anggaran PUPR diturunkan untuk beri ruang buat Prabowo
Endra menyatakan anggaran Kementerian PUPR untuk 2025 sekitar Rp75,6 triliun, yang merupakan 50 persen dari anggaran Kementerian PUPR pada tahun ini. Dia menjelaskan penurunan anggaran terjadi karena ruang fiskal yang diberikan kepada pemerintahan baru.
Dia menuturkan, ruang fiskal tambahan akan disediakan oleh pemerintahan baru untuk mengakomodasi program-program yang disesuaikan dengan visi dan kebijakan presiden terpilih, Prabowo Subianto.
"Jadi kita tidak mengalokasikan seluruh program 2025 dengan program yang sudah berjalan," tuturnya.
2. Infrastruktur ketahanan pangan jadi prioritas anggaran
Dia menjelaskan anggaran sebesar Rp75 triliun pada 2025 akan difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan.
Prioritas utama adalah melanjutkan pembangunan bendungan, irigasi, serta infrastruktur pengendalian banjir, terutama di kota-kota besar, untuk memastikan ketahanan air.
Selain itu, sektor konektivitas juga menjadi fokus dengan pemeliharaan dan pembangunan jalan, termasuk penyelesaian proyek jalan lintas selatan Jawa hingga Banyuwangi, serta proyek jalan tol di berbagai wilayah, seperti Trans Kalimantan, Trans Sumatra, dan wilayah IKN.
3. Fasilitas air minum hingga pengelolaan sampah juga jadi prioritas
Endra menyampaikan pada 2025, kementerian juga akan fokus pada pembangunan fasilitas air minum, sanitasi, dan pengelolaan sampah. Masalah persampahan yang masih menjadi tantangan di banyak kota akan ditangani dengan pendekatan reuse, recycle, dan recovery menjadi energi.
Selain itu, Endra menekankan pentingnya infrastruktur berbasis masyarakat, yang dirancang untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan miskin perkotaan serta menciptakan lapangan kerja bagi mereka yang kehilangan sumber penghidupan.
"Jadi saya kira itu program-program utama di samping IKN," tambah Endra.
