Anggaran MBG Terserap Rp13 Triliun, Wamenkeu: Diharapkan Ada Kenaikan
- Jumlah penerima manfaat MBG diharapkan terus bertambah
- Penerima MBG sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia
- Pemerintah akan lakukan evaluasi terhadap program MBG
Jakarta, IDN Times – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hingga 8 September 2025, realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun. Angka ini setara dengan 8,3 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp71 triliun.
Program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjalankan program prioritas nasional yang bertujuan menurunkan angka stunting serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sejak usia dini.
“Hingga 8 September kemarin, anggaran yang telah direalisasikan mencapai Rp13 triliun dan digunakan untuk melayani lebih dari 22,7 juta penerima melalui 7.644 satuan pelaksana di lapangan,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA, Senin (22/9/2025).
1. Jumlah penerima manfaat MBG diharapkan terus bertambah
Suahasil berharap jumlah penerima akan terus bertambah setiap harinya, hingga akhirnya mencapai target nasional sebanyak 82,9 juta penerima makan bergizi gratis hingga akhir tahun.
"Jumlah ini terus meningkat, dan kita berharap dari hari ke hari akan ada peningkatan pelayanan kepada penerima makan bergizi gratis, sehingga nantinya akan mencapai target menuju 82,9 juta penerima makan bergizi gratis," tegasnya.
2. Penerima MBG sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia
Program ini didukung oleh ribuan satuan pelaksana penyedia makanan bergizi (SPPG) yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Anggaran yang telah disalurkan digunakan untuk mendukung operasional dapur umum, pengadaan bahan makanan bergizi, distribusi makanan, serta pelatihan dan pembinaan tenaga pelaksana di daerah.
Suahasil juga merinci sebaran penerima manfaat program MBG di seluruh Indonesia. Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penerima terbesar, yakni sebanyak 13,26 juta orang, disusul Sumatera sebanyak 4,86 juta, Kalimantan 1,03 juta, Sulawesi 1,70 juta, Bali dan Nusa Tenggara sebanyak 1,34 juta, serta Maluku dan Papua sebanyak 0,52 juta penerima.
"Dapur-dapur umum kini telah mulai bermunculan di berbagai wilayah tersebut, sebagai bagian dari implementasi program di lapangan," ungkapnya.
3. Pemerintah akan lakukan evaluasi terhadap program MBG
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyerapan anggaran program MBG hingga Oktober 2025.
Jika hasil evaluasi menunjukkan tingkat penyerapan masih rendah, maka pemerintah tidak akan ragu untuk melakukan realokasi anggaran. Langkah ini dimaksudkan agar anggaran negara dapat digunakan secara efektif dan efisien.
“Pada akhir Oktober akan kami hitung. Kalau penyerapannya rendah, ya uangnya akan kami ambil dan alihkan ke pos lain, atau digunakan untuk mengurangi defisit dan utang,” tegas Purbaya dalam Media Briefing, Jumat (19/9/2025).
Menurutnya tanpa adanya sanksi, kementerian atau lembaga cenderung santai dalam menggunakan anggaran. Langkah ini bertujuan menciptakan pemerataan belanja negara di seluruh kementerian/lembaga (K/L). Hal ini penting agar semua program pemerintah dapat berjalan secara optimal.
Jika terdapat K/L, termasuk BGN, yang tidak mampu menggunakan anggaran secara efektif, maka anggaran tersebut akan digeser ke pos belanja lain yang dinilai lebih efisien.
“Justru kita membantu MBG supaya bisa diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak kasih sanksi, ya mereka santai-santai saja. Ini pendekatannya stick and carrot. Kalau bisa lebih cepat, ya ditambah lagi anggarannya," tegasnya.
