Anggota DPR Sebut Pelebaran Defisit APBN 2025 Cermin Tekanan Struktural
- Eric Hermawan menilai pelebaran defisit APBN 2025 hingga Rp695,1 triliun mencerminkan tekanan struktural akibat pendapatan negara yang tak mencapai target di tengah tingginya belanja pemerintah.
- Pendapatan pajak hanya 89 persen dari target, sementara lonjakan belanja Kementerian/Lembaga menunjukkan lemahnya disiplin fiskal dan menurunkan efektivitas anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
- Eric menekankan pentingnya konsolidasi fiskal pada 2026 dengan fokus peningkatan penerimaan pajak, pengendalian defisit ke 2,68 persen PDB, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan perlindungan sosial.
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, menilai realisasi APBN 2025 yang menunjukkan pelebaran defisit menjadi sinyal kuat adanya tekanan struktural dalam pengelolaan fiskal nasional.
Ia turut menyoroti realisasi pendapatan negara yang hanya mencapai Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target Rp3.005,1 triliun, di tengah belanja negara yang tetap tinggi sebesar Rp3.451,4 triliun. Kondisi ini mendorong defisit melebar menjadi Rp695,1 triliun atau sekitar 2,92 persen terhadap PDB, mendekati ambang batas 3 persen sesuai undang-undang.
Pemerintah belum lama ini memastikan tetap berkomitmen untuk menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit anggaran maksimal sebesar 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
1. Realisasi pendapatan pajak belum capai target
Menurut Eric, shortfall pendapatan, khususnya dari sektor perpajakan, menjadi faktor dominan ketidakseimbangan fiskal. Realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai Rp2.217,9 triliun atau 89,0 persen dari target, dengan kekurangan sekitar Rp273 triliun.
"Pelemahan ini menggerus fungsi pajak sebagai tulang punggung pembiayaan negara dan memperbesar ketergantungan pada utang," kata Eric kepada wartawan, Rabu (18/3/2026).
Sementara itu, meskipun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 104 persen dari target atau sekitar Rp534,1 triliun, surplus tersebut relatif kecil dan tidak mampu menutup kesenjangan besar pada sektor pajak.
2. Soroti lemahnya disiplin fiskal dari sisi belanja
Di sisi belanja, Eric menyoroti adanya distorsi alokasi yang mengindikasikan lemahnya disiplin fiskal. Belanja Kementerian/Lembaga tercatat melonjak hingga Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target, sedangkan belanja non-K/L yang mencakup subsidi dan perlindungan sosial hanya terealisasi 71,5 persen atau Rp1.102,0 triliun.
Ketidakseimbangan ini, menurutnya, tidak hanya mencerminkan masalah pengendalian anggaran, tetapi juga berpotensi menurunkan efektivitas belanja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
Lebih lanjut, Eric mengingatkan, memburuknya keseimbangan primer dari target Rp63,3 triliun menjadi defisit Rp180,7 triliun merupakan indikator serius meningkatnya tekanan fiskal.
"Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan utang tidak sepenuhnya digunakan untuk belanja produktif, tetapi juga untuk menutup kewajiban fiskal yang ada," kata Legislator Dapil Jatim XI ini.
3. Arah kebijakan fiskal 2026 harus seimbang
Di sisi lain, dia menjelaskan, pembiayaan anggaran juga meningkat signifikan hingga Rp744,0 triliun atau 120,8 persen dari target, yang berimplikasi pada meningkatnya risiko utang dan biaya pembiayaan di masa depan.
Karena itu, Eric menekankan urgensi konsolidasi fiskal yang kredibel pada tahun 2026. Ia mencermati, bahwa pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan fokus peningkatan penerimaan perpajakan menjadi Rp2.693,7 triliun, serta menekan defisit ke level 2,68 persen PDB.
Selain itu, langkah penyesuaian melalui pemangkasan Transfer ke Daerah dari Rp919,9 triliun menjadi Rp693,0 triliun dinilai sebagai instrumen strategis, namun perlu diantisipasi dampak sosialnya.
"Arah kebijakan fiskal ke depan harus menekankan keseimbangan antara disiplin anggaran, stabilitas makroekonomi, dan perlindungan terhadap masyarakat," kata dia.
