Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen pada kuartal II-2026 mulai menunjukkan dampak dari kebijakan dan program prioritas nasional. Dengan capaian tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh sekitar 5,4 persen secara kumulatif pada semester I-2026.
Namun, Kamrussamad mengingatkan pemerintah masih menghadapi tantangan besar untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 yang telah ditetapkan dalam RPJMN.
“Artinya, di kuartal kedua ini ternyata mulai terasa arah kebijakan program prioritas nasional kita, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata Kamrussamad saat ditemui di Gedung DPR, Jumat (14/8/2026).
Menurut dia, target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan angka yang mudah dicapai. Karena itu, pemerintah perlu mengoptimalkan sejumlah sumber pertumbuhan ekonomi.
Kamrussamad menyebut setidaknya ada empat sumber yang perlu diperkuat, yakni dorongan APBN, penanaman modal asing (PMA), investasi dalam negeri, serta kontribusi Danantara melalui konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN).
“Untuk mencapai 8 persen kita sedang menghitung empat sumber. Pertama, dorongan APBN, kedua investasi luar negeri atau PMA, kemudian investasi dalam negeri, lalu konsolidasi yang sudah dilakukan oleh Danantara sebagai SOE,” ujar dia.
Kamrussamad menilai kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional masih perlu diperjelas. Menurut dia, DPR belum memperoleh perhitungan pemerintah tentang kontribusi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi.
“Ini yang kami belum dapatkan hitungannya di DPR dari pemerintah, khususnya dari Danantara. Kita minta DIM (Danantara Investment Management) untuk segera mengajukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebagai SOE. Ini yang kita tunggu,” kata dia.
Selain memperkuat sumber pertumbuhan, Kamrussamad meminta pemerintah memperbaiki koordinasi lintas sektor, terutama antara kementerian koordinator dan kementerian teknis.
Menurut dia, koordinasi yang baik dibutuhkan agar implementasi program pemerintah dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
“Implementasinya masih harus terus diperbaiki supaya capaian pelaksanaan program itu bisa benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat buat masyarakat,” kata dia.
Kamrussamad juga menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah untuk menjaga kepercayaan pasar dan masyarakat.
Menurut dia, komunikasi kebijakan yang jelas dan konsisten dapat mengurangi ketidakpastian dalam perekonomian.
“Komunikasi pemerintah harus terus ditingkatkan supaya uncertainty di pasar dan masyarakat bisa kita kurangi,” ujar Kamrussamad.
Selain itu, kata dia, pemerintah perlu menjaga kesinambungan kebijakan agar dunia usaha memiliki kepastian dalam mengambil keputusan investasi dan ekspansi.
Kamrussamad mengatakan, arah kebijakan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan dunia usaha.
“Jadi tiga komitmen ini harus berjalan secara seimbang dan selaras,” ucap dia.