AS Kenakan Rp1,6 M Visa Pekerja Asing, Industri Teknologi Terancam
- Kebijakan biaya baru H-1B dan dampaknya pada perusahaan teknologi: Pemerintah Trump mengumumkan biaya 100 ribu dolar AS per tahun untuk visa H-1B. Ini akan memukul perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta.
- Kebijakan imigrasi Trump dan perombakan visa sementara: Trump meluncurkan langkah keras dalam pengetatan imigrasi, termasuk pembatasan berbagai bentuk imigrasi legal. Aturan baru terhadap visa H-1B merupakan bagian dari strategi yang lebih besar.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah Amerika Serikat (AS), di bawah Presiden Donald Trump kembali membuat gebrakan dalam kebijakan imigrasi pada Jum'at (19/9/2025) waktu setempat. Melalui pengumuman resmi, administrasi Trump menyampaikan akan memberlakukan biaya sebesar 100 ribu dolar AS (Rp1,6 miliar) per tahun untuk visa kerja H-1B bagi pekerja asing di perusahaan teknologi.
Kebijakan terbaru ini diperkirakan akan berdampak besar bagi industri teknologi yang selama ini bergantung pada tenaga kerja terampil asal India dan China. Penerapan tarif tinggi tersebut menandai perubahan signifikan dalam aturan imigrasi kerja dan dinilai dapat memengaruhi dinamika perekrutan di AS.
1. Kebijakan biaya baru H-1B dan dampaknya pada perusahaan teknologi
Pemerintah Trump mengumumkan bahwa perusahaan harus membayar biaya 100 ribu dolar AS per tahun untuk setiap aplikasi visa H-1B. Kebijakan ini merupakan bagian dari cara yang lebih luas untuk membatasi penggunaan visa kerja sementara yang banyak diminati oleh sektor teknologi di AS.
"Ini merupakan langkah yang dirancang untuk menghentikan penyalahgunaan program dan melindungi pekerja Amerika," kata seorang pejabat Gedung Putih, dilansir CNBC.
Kebijakan ini akan memukul perusahaan teknologi besar seperti Amazon, Microsoft, dan Meta, yang selama ini sangat bergantung pada pekerja asing terampil dari India dan China. Data USCIS menyebutkan Amazon memperoleh 10 ribu visa H-1B di tahun 2025, sementara Microsoft dan Meta masing-masing mendapatkan lebih dari 5 ribu visa.
Tekanan terhadap perusahaan teknologi pun meningkat setelah pengumuman ini, terlihat dari penurunan saham beberapa perusahaan yang memiliki ketergantungan besar pada visa H-1B. Hal ini memperlihatkan bagaimana kebijakan baru tersebut diperkirakan menimbulkan dampak signifikan terhadap pembiayaan dan operasional di sektor ini.
2. Kebijakan imigrasi Trump dan perombakan visa sementara
Sejak mulai menjabat pada Januari 2025, Trump meluncurkan berbagai langkah keras dalam pengetatan imigrasi, termasuk pembatasan berbagai bentuk imigrasi legal. Salah satu kebijakan awalnya adalah penandatanganan beberapa perintah eksekutif yang membatasi masuknya imigran dan memperketat penegakan hukum imigrasi.
Trump pada Jumat (19/9) menegaskan, aturan baru terhadap visa H-1B merupakan bagian dari strategi yang lebih besar untuk membentuk kembali program visa kerja sementara. Selain peningkatan biaya, Trump juga direncanakan melakukan revisi terhadap standar upah yang berlaku bagi pemegang visa H-1B untuk memastikan pekerja ini mendapatkan bayaran yang lebih tinggi, sehingga mengurangi insentif untuk menggantikan tenaga kerja domestik dengan pekerja asing.
3. Dampak kebijakan terhadap pekerja asing dan sektor teknologi
Menurut data pada 2024, sekitar 71 persen visa H-1B diberikan kepada pekerja asal India dan 11,7 persen kepada pekerja asal China. Visa ini biasanya diberikan untuk jangka waktu tiga sampai enam tahun kepada tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi seperti pengembang perangkat lunak dan manajer program teknologi.
Langkah pengenaan biaya 100 ribu dolar AS ini diperkirakan akan menyulitkan pekerja tingkat awal dan menengah untuk mendapatkan visa tersebut karena beban biaya yang sangat tinggi bagi perusahaan.
Selain itu, kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa inovasi dan pertumbuhan teknologi di AS dapat melambat karena keterbatasan akses terhadap talenta global.
"Jika akses visa dibatasi, kemungkinan besar perusahaan akan mengalihdayakan pekerjaan ke luar negeri," kata seorang pejabat AS.
