AS Terima Rp217 T dari Hasil Ekspor Venezuela, Mayoritas Dikembalikan

Laporan yang disusun KPMG untuk pemerintah AS menjelaskan bahwa bank sentral Venezuela harus mengajukan permintaan pencairan dana dari rekening kustodi tersebut. Pejabat AS kemudian memeriksa kelayakan permintaan berdasarkan kriteria integritas, sedangkan setiap transaksi membutuhkan persetujuan pejabat Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Depkeu.

Dari total dana yang dikelola, sekitar 11,7 miliar dolar AS (setara Rp211,77 triliun) dialokasikan untuk menopang nilai bolívar melalui lelang mata uang asing di sejumlah bank komersial Venezuela. Sementara itu, sekitar 130 juta dolar AS (setara Rp2,353 triliun) digunakan untuk melunasi kewajiban luar negeri pemerintah Venezuela, terutama utang kepada negara lain dan organisasi internasional.

Dilansir Clash Report, pada 30 September 2026, saldo rekening tersebut tercatat sekitar 170 juta dolar AS (setara Rp3,077 triliun) berdasarkan batas akhir periode laporan. Selama sembilan bulan itu, rekening tersebut juga menghasilkan bunga sekitar 12 juta dolar AS (setara Rp217,2 miliar).

Setoran terbesar berasal dari penjualan minyak mentah, termasuk sekitar 100 juta dolar AS (setara Rp1,81 triliun) yang disetorkan Trafigura untuk pembelian emas Venezuela. Trafigura dan Vitol, dua perusahaan yang memperoleh hak eksklusif untuk memasarkan minyak Venezuela setelah operasi militer AS, secara bersama-sama menyumbang 61 persen dari total dana yang masuk hingga akhir September.

Angka penggunaan dana sebesar 11,7 miliar dolar AS untuk menopang mata uang Venezuela juga mendekati perhitungan konsultan setempat, Síntesis Financiera. Lembaga tersebut memperkirakan pemerintah Venezuela menggelontorkan 12,3 miliar dolar AS (setara Rp222,63 triliun) untuk lelang mata uang asing selama sembilan bulan yang sama.

Meski demikian, laporan KPMG tak merinci siapa penerima akhir uang dari lelang mata uang asing tersebut. Status keberadaan dana yang telah dikembalikan ke Venezuela juga belum diketahui secara jelas.

Dokumen KPMG menyebut pemerintah AS bertindak sebagai pemegang kendali kustodian atas pemasukan dari sumber daya alam Venezuela. Namun, laporan tersebut tak menyebut penyusunnya sebagai auditor dan bukan merupakan audit formal terhadap keuangan sektor minyak Venezuela yang sebelumnya dijanjikan pejabat Deplu pada awal tahun ini.

Selain itu, angka 12,26 miliar dolar AS (setara Rp221,906 triliun) dalam laporan tersebut belum mencakup seluruh pendapatan ekspor Venezuela. Dua eksportir minyak mentah terbesarnya, Chevron dan produsen lokal NABEP, menggunakan skema keuangan berbeda untuk memasarkan setidaknya sebagian minyak hasil produksi mereka.

NABEP mulai memasok minyak ke AS melalui kesepakatan yang mengharuskan perusahaan tersebut menyerahkan 35 persen saham dan 20 persen hasil produksinya kepada pemerintah AS dengan harga di bawah nilai pasar. Sementara itu, laporan tersebut memperlihatkan bahwa Washington tetap memiliki kewenangan akhir dalam menentukan waktu pencairan dana dan pihak yang berhak menerimanya.

Pola pengendalian tersebut sejalan dengan penjelasan sejumlah pejabat AS, termasuk Menteri Energi Chris Wright. Ia sebelumnya menyampaikan bahwa Washington memiliki pengaruh besar terhadap pendapatan minyak Venezuela.

Pemerintahan Donald Trump membentuk pemerintahan sementara yang sejalan dengan kebijakannya untuk membuka industri minyak Venezuela bagi investasi perusahaan AS. Laporan KPMG tersebut disusun hanya beberapa hari sebelum pemilihan sela, ketika anggota parlemen Partai Demokrat berulang kali menjanjikan peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan Washington terhadap Venezuela.

Setelah Partai Demokrat berhasil mengambil alih kendali Kongres dalam pemilihan sela, sejumlah ajudan anggota parlemen dari partai tersebut menyampaikan rencana untuk terus menekan pemerintahan Trump. Mereka ingin pemerintah menjelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencegah korupsi di Venezuela setelah Washington mengambil alih pengelolaan keuangan negara tersebut.