Asosiasi Pengusaha Dapur MBG Tanggapi Pengadaan Motor Listrik BGN
- Ketua APPMBGI menilai pengadaan motor listrik oleh BGN bertujuan mempermudah operasional dan pengawasan antar-dapur Program Makan Bergizi Gratis di wilayah dengan akses sulit.
- APPMBGI menegaskan tidak terlibat dalam pengadaan motor listrik tersebut serta menekankan posisinya sebagai organisasi independen tanpa dukungan sumber daya dari pemerintah.
- Kepala BGN menjelaskan motor listrik masuk anggaran 2025 untuk mendukung operasional SPPG, namun distribusinya masih menunggu proses administrasi sebagai Barang Milik Negara.
Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGI), Laksda TNI (Purn) Abdul Rivai Ras memberikan tanggapan terkait pengadaan motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menilai, kehadiran kendaraan tersebut ditujukan untuk mempermudah operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam melakukan pengawasan rutin antar-dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini terkendala fasilitas.
"Saya kira motor listrik itu sebenarnya untuk meringankan beban SPPG yang tidak punya fasilitas untuk mencoba mengawasi dari dapur ke dapur dan seterusnya gitu ya. Nah, saya pikir itu domainnya BGN yang tahu persis," katanya di kantor pusat APPMBGI, Jakarta Timur, Sabtu (25/4/2026).
Table of Content
1. Sebut ada kemanfaatan untuk operasional
Dari perspektif asosiasi, dia memandang kendaraan itu dapat membantu koordinasi dan pengawasan program MBG di lapangan, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang memiliki akses sulit. Jadi, dia menilai ada manfaat dari pengadaan motor listrik tersebut.
"Kan kalau daerah-daerah itu kan susah dijangkau sehingga ya BGN menyiapkan itu bagaimana kemudian melakukan pengawasan, bagaimana kemudian melakukan koordinasi agar lebih efektif dalam tata kelola MBG itu," ujarnya.
2. APPMBGI tegaskan asosiasi independen
Rivai menegaskan, APPMBGI tidak memiliki hubungan apa pun dengan pengadaan motor listrik tersebut. Dia memastikan asosiasinya merupakan organisasi independen yang tidak menerima sumber daya dari pihak mana pun, khususnya pemerintah.
"Kami tidak punya hubungan di sana, motor listrik dan seterusnya. Kami adalah organisasi yang independen tidak kemudian menerima sumber-sumber dari mana pun. Yang pasti dari anggota untuk anggota," paparnya.
3. BGN sebut motor listrik untuk dukung operasional
Kepala BGN, Dadan Hindayana, yang menjelaskan pengadaan motor itu merupakan bagian dari perencanaan anggaran 2025 dan ditujukan untuk mendukung operasional Program MBG, khususnya bagi Kepala SPPG.
"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," ujar Dadan di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Meski demikian, Dadan memastikan motor tersebut hingga saat ini belum didistribusikan ke pihak terkait. Menurutnya, kendaraan yang telah tersedia masih harus melalui proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum dapat digunakan.
"Motor tersebut belum dibagikan. Setelah seluruhnya lengkap, akan dicatat terlebih dahulu sebagai BMN sebelum didistribusikan," kata Dadan.
