Aturan WFH buat Kurangi Polusi, Pengusaha: Tak Semua Sektor Bisa
Jakarta, IDN Times - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons permintaan work from home (WFH) untuk mengurangi polusi udara di DKI Jakarta. Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani mengatakan WFH tak bisa diterapkan di seluruh sektor, terutama di pabrik yang membutuhkan pekerjanya langsung di lokasi.
Menurut Apindo, penekanan polusi udara membutuhkan solusi yang lebih berkelanjutan (sustainable). Sementara itu, Apindo menganggap WFH adalah kebijakan yang bersifat temporer.
1. Apindo minta pemerintah bikin kebijakan kurangi polusi dengan perhatikan dampak ekonomi
Untuk menekan polusi udara, Apindo meminta pemerintah menyusun kajian sumber utama polusi dengan memperhatikan dampak ekonomi dan regulasi. Penyusunan kebijakan diharapkan menggunakan pendekatan holistik dan berkelanjutan dalam menangani polusi udara Jakarta.
“Salah satu solusi jangka panjang untuk isu polusi adalah just energy transition, atau transisi energi berkeadilan. Ini akan terkait implementasi transisi pemanfaatan energi fosil ke energi bersih dan terbarukan termasuk akselerasi percepatan penggunaan teknologi dan infrastruktur bisnis yang dibutuhkan," tutur Shinta dikutip dari keterangan resmi, Senin (21/8/2023).
2. Pengusaha minta insentif buat ganti mesin produksi ramah lingkungan
Shinta juga menambahkan, isu polusi udara berkorelasi erat dengan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca global, maka just energy transition ini membutuhkan dukungan dari dunia internasional.
Selain itu, dibutuhkan juga dukungan dari pemerintah melalui pembiayaan, mobilisasi investasi, hingga insentif fiskal. Sebagai contoh terkait insentif tax holiday untuk pengembangan energi terbarukan tanpa mempertimbangkan nilai investasi. Dengan demikian pengusaha lokal yang membangun pembangkit skala kecil dengan biaya di bawah batasan investasi juga berhak mendapatkan tax holiday.
Untuk solusi jangka pendek adalah melalui fokus atas penegakan regulasi pengendalian polusi yang sudah ada, misalnya kebijakan uji emisi, larangan pembakaran sampah hingga kebijakan insentif penggunaan kendaraan umum kendaraan listrik.
Dia juga meminta penegakan regulasi pada stimulus bagi pelaku usaha untuk mengurangi emisi via kebijakan insentif untuk mengganti mesin produksi yang lebih ramah lingkungan, juga kebijakan pasar karbon dan pajak karbon.
3. Pengusaha dorong pemerintah perbanyak transportasi umum
Untuk solusi jangka menengah, Apindo meminta penambahan moda transportasi umum yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik dan Mass Rapid Transport, serta dekarbonisasi rantai pasok.
"Apindo juga mendukung pengumpulan data akurat secara real time seperti alat sensor kualitas udara di banyak tempat sebagai solusi krusial demi meningkatkan kesadaran masyarakat perihal peningkatan polusi udara," tulis keterangan resmi Apindo.
