Awas! El Nino Mengintai, BI Khawatir Harga Pangan Makin Mahal

21 Oct 2026, 20:00 WIB3 min read

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add Us on Google

Awas! El Nino Mengintai, BI Khawatir Harga Pangan Makin Mahal

Satgas Pangan Polda Papua mengawasi stok dan harga pangan di Jayapura. (IDN Times/Istimewa)

Intinya Sih

BI mewaspadai El Nino berkepanjangan yang dapat mengganggu pasokan dan menaikkan harga beras, cabai, serta bawang merah, terutama di Sulampua, Bali-Nusa Tenggara, dan Sumatra.
Untuk jangka pendek, BI memperkuat kerja sama antardaerah, distribusi pangan, operasi pasar, dan pasar murah; jangka panjangnya mencakup budi daya, irigasi, teknologi, serta bibit tahan cuaca.
Kewaspadaan meningkat saat inflasi September 2026 mencapai 3,28 persen; BI mengembangkan dashboard rantai pasok dan berkoordinasi dengan TPIP-TPID untuk memantau stok, surplus-defisit, serta distribusi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Bank Indonesia (BI) mewaspadai dampak fenomena El Nino terhadap kenaikan harga pangan. Jika tidak diantisipasi melalui penanganan yang terintegrasi, gangguan pasokan akibat perubahan cuaca berisiko memperbesar tekanan inflasi di sejumlah daerah.

Deputi Gubernur BI Ricky Perdana Gozali mengatakan, BI telah menghitung potensi dampak El Nino terhadap perekonomian domestik. Jika berlangsung berkepanjangan, fenomena ini berpotensi menekan pasokan dan mendorong kenaikan harga pangan, terutama di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua), Bali, Nusa Tenggara, serta Sumatra.

“Komoditas yang paling rentan adalah beras, kemudian cabai dan bawang merah,” ujar Ricky dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI di Jakarta, Rabu (21/10/2026).

1. BI fokus jaga pasokan komoditas pangan di daerah

ilustrasi inflasi (vecteezy.com/Khunkorn Laowisit)

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, BI akan berfokus menjaga pasokan komoditas pangan utama di daerah. Dalam jangka pendek, upaya dilakukan melalui penguatan kerja sama antardaerah (KAD), fasilitasi distribusi pangan, operasi pasar, dan gerakan pasar murah.

"Tujuannya untuk mempercepat distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit pasokan, terutama untuk komoditas beras, cabai, dan bawang merah," tegasnya.

2. Kewaspadaan BI terhadap dampak El Nino karena tekanan inflasi

ilustrasi inflasi (freepik.com/freepik)

Sementara itu, dalam jangka panjang, BI mendorong penguatan sektor hulu melalui penerapan praktik budi daya pertanian yang baik (good agricultural practices), penyediaan infrastruktur irigasi, serta pemanfaatan teknologi dan bibit yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca.

Kewaspadaan BI terhadap dampak El Nino muncul di tengah meningkatnya tekanan inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi tahunan pada September 2026 mencapai 3,28 persen, naik dari 3,19 persen pada Agustus 2026.

Adapun komponen harga bergejolak (volatile food) mencatat inflasi sebesar 5,03 persen dan memberikan andil 0,83 poin persentase terhadap inflasi September 2026.

"Inflasi volatile food di wilayah Sulampua mencapai 8,63 persen. Tekanan harga terutama berasal dari cabai rawit, cabai merah, tomat, bawang merah, beras, serta ikan cakalang dan tongkol," ujarnya.

3. Pererat koordinasi TPID dan TPIP

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, meninjau harga pangan di Pasar Panakkukang, Selasa (25/3/2025). (Dok. Humas Pemkot Makassar)

Sementara itu, inflasi volatile food di Kalimantan tercatat sebesar 7,62 persen, terutama dipicu oleh komoditas beras.

Untuk memperkuat distribusi pangan, BI juga mengembangkan dashboard rantai pasok yang terintegrasi dengan neraca pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sistem ini memungkinkan pemerintah memantau daerah yang mengalami surplus maupun defisit untuk setiap komoditas, termasuk ketersediaan stok, biaya distribusi, hingga jalur distribusi yang paling efisien.

“Di mana pemerintah dapat memantau daerah mana yang surplus dan defisit untuk setiap komoditasnya, berapa stok yang tersedia, kemudian juga berapa biaya distribusinya hingga jalur distribusi yang paling efisien,” tuturnya.

Ricky menambahkan, BI terus bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk menjaga stabilitas harga melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

“Bank Indonesia melalui 46 kantor perwakilan di daerah bersama pemerintah daerah dan stakeholder yang tergabung dalam TPID akan terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga di daerah,” kata Ricky.