Jakarta, IDN Times - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, pemulihan ekonomi tidak bisa diabaikan di saat pandemik COVID-19. Hal pertama yang perlu menjadi fokus adalah pemulihan ekonomi yang mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat secara virtual, Selasa (12/5).
"Pemulihan ekonomi akan dimulai pada sektor yang dapat memulihkan lebih cepat utamanya lapangan kerja, lapangan kerja penting sekali," kata Suharso.
Berdasarkan laporan KADIN, lanjut Suharso, sebanyak 1,7 juta di PHK dan 6 juta dirumahkan. Sementara itu, Bappenas mencatat 2-3,7 juta.
Badai PHK yang tak terbendung ini harus diantisipasi pemerintah agar kemiskinan baru tidak tercipta. "Bersama dengan itu memunculkan kemiskinan baru, ini karena kehilangan pekerjaan," ungkap dia.
Oleh sebab itu, Suharso menegaskan pentingnya investasi dalam upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi. Ia berharap setelah wabah ini selesai, investasi bisa kembali bergairah dan penciptaan lapangan kerja yang besar bisa terjadi.
"Makanya jadi penting investasi pemulihan utamanya padat karya dan terkait dengan pariwisata. Kita tahu persis sektor itu alami keterpurukan luar biasa. Padahal penyerapan tenaga kerja cukup luar biasa besar," imbuh dia.
"Dan terakhir industri dan perdagangan, Khususnya industri manufaktur, kita memulihkan kembali produktivitas, akselerasi subtitusi impor, peningkatan ekspor, promosikan penggunaan produk dalam negeri. Investasi sudah dilakukan dengan benar, pulling dari semua perizinan, dan mudah-mudahan jadi cepat," dia menambahkan.
Suharso menambahkan dampak yang juga akan cukup terasa akibat pelemhan ekonomi adalah pada tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dengan capaian angka kemiskinan yang sudah di bawah 10 persen, pihaknya bakal berupaya menahan laju kemiskinan dan pengangguran agar tidak semakin melebar.
"Target pembangunan 2020-2021 akan terkoreksi. Realisasi kita pada 2019 tingkat kemiskinan 9,22 persen dan pada tahun 2020 kita berharap bisa tekan ke 9 persen bahkan 8,5 persen. Tapi mungkin terjadi pertambahan dan kita ingin menekan mudah-mudahan pada 2020 tidak kembali ke dua digit," ujarnya.