Badan Otorita Bentukan Jokowi Punya Kewenangan Luas Urus Investasi IKN

27 Feb 2020, 06:01 WIB

Rombongan Presiden Jokowi meninjau lokasi ibu kota baru, di Penajem Paser Utara, Kalimantan Timur (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Jakarta, IDN Times - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah membuka pintu selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin berinvestasi di ibu kota baru.

Seluruh urusan investasi di ibu kota baru itu, kata Suharso, akan diserahkan kepada badan otorita yang akan dibentuk oleh Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

"Dia (Badan Otorita) diberikan kewenangan seluas-luasnya kecuali enam kewenangan pemerintah pusat," kata Suharso di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

1. Pemerintah akan tawarkan klaster-klaster pada investor

Menteri Bappenas Suharso Monoarfa memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu 26 Februari 2020 (IDN Times/Teatrika Handiko Putri)

Menurut Suharso, pemerintah akan membuat klaster-klaster yang akan ditawarkan kepada investor. Tentunya, para investor bisa memperhitungkan dari sisi kemampuan investasi mereka.

"Apakah memenuhi IRR (Internal Rate of Return) yang mereka harapkan? Kami terbuka, kami kompetisikan apa saja yang mereka inginkan. Jadi opportunity ini terbuka kepada siapa saja," jelad Suharso.

2. Pemerintah yakini banyaknya investor tak akan ganggu ibu kota baru

(IDN Times/Kevin Handoko)

Menurut Suharso, banyaknya investor di ibu kota baru tidak akan menganggu master plan. Selama konsepnya mengikuti masterplan, ia yakini tidak akan ada kesalahan.

"Sepanjang mengikut master plan, kalau mau bikin daerah wisata, mixed use, shopping mal dan seterusnya, silakan secara package akan kita tawarkan," ucapnya.

3. Soft groundbreaking akan dimulai tahun ini

Dok. Kementerian PUPR

Suharso menyampaikan pemerintah akan segera memulai soft groundbreaking untuk membangun infrastruktur awal di ibu kota baru. Soft groundbreaking itu direncanakan tahun ini. Untuk groundbreaking atau peletakan batu pertamanya, pemerintah menargetkan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021.

"Mudah-mudahan soft groundbreaking bisa dilakukan tahun ini. Mungkin kita akan infrastruktur dasar, untuk memulai pembangunan itu diperlukan kayak jalan tapi belum ke titik nol, kalau udah di titik nol namanya groundbreaking," jelas Suharso.

Baca artikel menarik lainnya di IDN Times App, unduh di sini http://onelink.to/s2mwkb