Bahlil Ungkap Sederet Manfaat IKN untuk Daerah Penyangga

02 Mei 2024, 23:43 WIB

Triyan Pangastuti

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Intinya sih...

Menteri Investasi prioritas pindah ibu kota RI ke Kalimantan Timur untuk manfaat ekonomi bagi daerah-daerah penyangga lainnya.
Investasi di IKN akan memprioritaskan investor dalam negeri, sementara klaster kedua diisi oleh investor asing.
Kalimantan Selatan akan dibangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi dari batu bara dan sektor hilirisasi pertanian hingga kelautan.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia mengatakan, pindahnya ibu kota RI ke Kalimantan Timur akan memberikan manfaat ekonomi bagi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara serta daerah-daerah penyangga lainnya.

Oleh karena itu, ia mendorong Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Kalimantan Selatan menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, hingga mangrove dunia.

“Jadi, ini kita mau pindahin IKN yang dapat manfaatnya siapa? Pertama Kalimantan, semua Kalimantan menjadi penyangga. Sekarang lihat, pertama ekonomi di Kaltara pasti ke depan akan dapat manfaatnya. Dan ini konsen tata kota yang paling baik, yang dipakai itu 30 persen, 70 persen alam. Ini salah satu kota terbaik di dunia dan saya disuruh memimpin investasinya,” ujar Bahlil dalam keterangannya, Kamis (2/5/2024).

1. Pemerintah pastikan bakal prioritaskan investor dalam negeri

Titik Nol Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Terkait perencanaan investasi di IKN, Bahlil memastikan klaster pertama investasi yang dipimpinnya akan memprioritaskan investor atau pengusaha dalam negeri. Kemudian, klaster kedua diisi oleh investor asing.

“Jangan pusat kotanya diambil oleh asing. Yakin dan percaya pemicu peradaban baru dalam pengelolaan kota dan investasi. Di sana kita pakai mobil listrik, yang dari PLTA. Indonesia kita bangun di wilayah-wilayah yang bukan hutan," ujar Bahlil.

2. Bakal dibangun hilirisasi pertanian, perkebunan hingga kelautan di Kalsel

Foto udara suasana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (15/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nym

Nantinya di wilayah Kalimantan Selatan akan dibangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi dari batu bara. Di sisi lain, pemerintah akan mendorong sektor hilirisasi pertanian hingga kelautan.

"Dan Kalsel itu masuk dalam investasi kurang lebih hampir Rp 7 triliun. Kita akan membangun pusat kawasan ekosistem industrialisasi dari batu bara dan kita dorong sektor hilirisasi pertanian dan perkebunan serta kelautan. Kalsel akan menjadi penyangga pertama IKN,” tuturnya.

3. Universitas Lambung Mangkurat bakal jadi kampus ketahanan pangan nasional

Proyek Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur (Kaltim). (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Sementara itu, Rektor ULM, Ahmad Alim Bachri mengatakan, ULM direncanakan bakal menjadi kampus ketahanan pangan nasional, pusat penelitian lahan basah, dan mangrove dunia karena keberadaan ULM yang di Kalimantan Selatan merupakan potensi gerbang utama bagi IKN.

Ahmad menjelaskan, dalam perencanaanya akan dibangun pelabuhan internasional. Selain itu, sebagai kampus, ULM diharapkan mampu berperan untuk mengamankan dari sisi lingkungan.

“Bukankah pelabuhan internasional IKN akan berada di Kalsel, ada di Kabupaten Kota Baru yang akan dihubungakan oleh jalan tol yang jarak tempuhnya 1,5 jam dari Kab Penajam Paser Utara, sehingga ULM sudah ada di seitar pelabuhan rencana pembagunan pelabuhan internasional dengan upaya untuk mengamankan sisi lingkungan pelabuhan,” bebernya.

Ahmad menambahkan, pihaknya sudah mengusulkan ke Kementerian Lingkugan Hidup dan Kehutanan untuk menguasai lahan magrove seluas 621 hektare (ha) untuk dijadikan pusat penelitian lahan basah dan mangrove dunia.

“Dengan KLHK kita mengusulkan untuk menguasai lahan mangrove seluas 621 hektare dan informasinya sudah masuk untuk menunggu persetujuan KLHK,” katanya.