Bank Dunia Beberkan 3 Tantangan RI Jadi Negara Maju di 2045

13 Des 2023, 14:48 WIB

Triyan Pangastuti

News

Channel

Add as Preferred source

Bank Dunia Beberkan 3 Tantangan RI Jadi Negara Maju di 2045

Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen. (Dok/Youtuube Indonesia Economic Prospect Desember 2023)

Jakarta, IDN Times - Bank Dunia atau World Bank membahas faktor yang akan menjadi hambatan besar bagi ekonomi nasional dan global di tahun mendatang. Selain prospek suku bunga global yang masih tinggi untuk jangka waktu panjang, berakhirnya commodity booming juga dinilai sebagai hambatan.

Commodity booming merupakan era kejayaan bagi sejumlah komoditas, seperti batu bara, minyak sawit, dan karet. Adapun fenomena kenaikan harga komoditas secara global itu terjadi pada akhir 2009 dan berakhir pada 2014.

"Kondisi ini membatasi ruang kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, bahkan di Indonesia," ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen dalam Indonesia Economic Prospect, Rabu (13/12/2023).

Dalam konteks ini, kata dia, tantangan bagi Indonesia adalah membangun fondasi ekonomi makro yang kuat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, ramah lingkungan, dan inklusif.

1. Upaya reformasi harus dijalankan konsisten

Suasana perkantoran (IDN Times/Umi Kalsum)

Ia menjelaskan untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 diperlukan upaya reformasi secara konsisten dan berkelanjutan, dengan menghilangkan berbagai hambatan dan menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak.

"Pertumbuhan ekonomi yang (berkualitas) tidak dapat terjadi dengan sendirinya, tapi dibutuhkan upaya reformasi yang berkelanjutan," ucap Satu.

2. Reformasi struktural harus dioptimalkan

Sosialisasi Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). (IDN Times/Vadhia Lidyana).

Kahkonen menyampaikan, terdapat tiga paket reformasi utama yang perlu didorong untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk mencapai visi Indonesia menjadi negara maju pada 2045.

Pertama, yaitu reformasi yang ditujukan untuk mengatasi hambatan struktural yang menghambat efisiensi, daya saing, dan pertumbuhan produktivitas. Menurutnya, Indonesia dalam 4 tahun terakhir memang telah berupaya melakukan reformasi besar, salah satunya melalui omnibus law untuk penciptaan lapangan kerja, termasuk UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), omnibus law sektor keuangan, dan omnibus law sektor kesehatan.

Dia menilai seluruh omnibus law dan undang-undang ini merupakan langkah maju yang signifikan. Akan tetapi, untuk mendapatkan manfaat yang diharapkan, pemerintah harus memastikan implementasi penuh dan cepat, juga melengkapinya dengan reformasi untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

“Hal ini termasuk mengatasi hambatan perdagangan yang masih ada dan hambatan investasi yang masih ada,” kata dia.

3. Reformasi struktural dapat tingkatkan ruang kebijakan makro

Ilustrasi Undang-Undang (IDN Times/Arief Rahmat)

Kedua, yaitu reformasi struktural yang dapat meningkatkan ruang kebijakan makro. Satu mengatakan kebijakan fiskal di Indonesia sejauh ini telah berhasil menjadi penahan guncangan atau shock absorber melalui perluasan jaring pengaman sosial, serta program-program bantuan dan subsidi yang tepat sasaran.

Namun di sisi lain, Bank Dunia juga memberikan catatan bahwa penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Memang penerimaan pajak mengalami peningkatan, tapi masih di bawah level yang seharusnya.

"Masih perlu ditingkatkan lagi untuk menutup kesenjangan infrastruktur dan sumber daya manusia yang ada dan ini sangat penting untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan pada akhirnya menjadi negara berpendapatan tinggi," tegasnya.

Dengan demikian, implementasi penuh dari UU HPP akan menjadi sangat penting untuk memperluas basis pajak.

Rangkaian reformasi ketiga berkaitan dengan perubahan iklim. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal, keuangan dan perdagangan juga perlu diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga dapat membantu mengatasi perubahan iklim.

Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk memberi insentif pada peralihan dari bahan bakar fosil sekaligus meningkatkan pendapatan.

"Jadi sistem keuangan dapat digunakan untuk memacu dan menyalurkan dana menuju investasi ramah lingkungan, dan hal ini sangat dibutuhkan. Dan hal ini juga dapat digunakan untuk melindungi aset dari risiko perubahan iklim," tutur Kahkonen.