Jakarta, IDN Times - Bank Dunia (World Bank) menilai penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih belum tepat sasaran.
Kondisi tersebut dinilai memperbesar beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama saat harga minyak dunia mengalami lonjakan.
Catatan tersebut tertuang dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026.
Bank Dunia mengungkapkan bahwa 20 persen rumah tangga terkaya justru menikmati sekitar setengah dari total subsidi BBM yang disalurkan pemerintah.
"Lonjakan harga minyak global mengungkap beban fiskal dan kelemahan dalam penargetan subsidi BBM, di mana 20 persen rumah tangga terkaya menerima sekitar setengah dari total subsidi BBM. Selain itu, guncangan harga minyak juga menjadi beban APBN, menggerus ruang fiskal, dan oleh karenanya menciptakan peluang untuk menjalankan reformasi subsidi BBM," tulis Bank Dunia dalam laporannya, dikutip Jumat (12/6/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bank Dunia merekomendasikan tiga paket reformasi subsidi BBM.
Pertama, melakukan penyesuaian harga secara bertahap guna mempersempit kesenjangan antara harga BBM bersubsidi dan harga pasar.
Kedua, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) yang ditargetkan kepada 40 persen rumah tangga termiskin guna meredam dampak penyesuaian harga. Menurut Bank Dunia, besaran bantuan yang diberikan setiap bulan relatif tidak membebani fiskal karena hanya setara sekitar 10% dari total penghematan yang diperoleh dari reformasi subsidi BBM.
Ketiga, mengalokasikan penghematan subsidi BBM untuk memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan investasi publik, serta mendukung mata pencaharian kelompok masyarakat yang terdampak.
Berdasarkan simulasi Bank Dunia, pendekatan tersebut yang diterapkan secara bertahap dalam dua tahun ke depan berpotensi menghasilkan penghematan fiskal sebesar 1,3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Setelah penyesuaian harga diterapkan sepenuhnya, ruang fiskal yang tercipta diperkirakan meningkat hingga mencapai 2,1 persen dari PDB.
"Implementasi sama pentingnya dengan desain kebijakan. Pelaksanaan yang bertahap dan berurutan, komunikasi publik yang jelas, kesiapan sistem pelaksanaan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN), serta transparansi mengenai penggunaan kembali penghematan subsidi BBM menjadi faktor kunci keberhasilan reformasi," tulis Bank Dunia.