Bank Mandiri Dikecam Sipil Buntut Pemblokiran Rekening Demonstran

Rekening Supriyono mendadak diblokir saat memimpin demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Jumat (21/8/2026). Rekening tersebut berisikan saldo sekitar Rp80,9 juta yang bersumber dari uang pribadi dan donasi publik untuk kebutuhan operasional massa aksi.

Pemblokiran akses perbankan tersebut dialami Supriyono bersamaan dengan peretasan akun media sosial miliknya. Situasi ini membuat puluhan demonstran dari daerah harus bertahan di Ibu Kota dengan mengandalkan bantuan solidaritas masyarakat lokal.

Bank Mandiri menyatakan permintaan maaf dan mengungkapkan pemblokiran itu dilakukan atas permintaan aparat penegak hukum (APH).

Menurut koalisi masyarakat sipil, bank seharusnya menjelaskan institusi yang meminta pemblokiran, perkara pidana yang menjadi dasar tindakan tersebut, maupun ada atau tidaknya izin pengadilan.

“Permintaan aparat bukan dasar untuk memblokir rekening warga secara sewenang-wenang. Aparat dan bank harus menjelaskan siapa yang memberi perintah, perkara apa yang sedang diperiksa, dan apa hubungan dana tersebut dengan tindak pidana. Tanpa itu, pemblokiran tidak memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan,” tulis koalisi masyarakat sipil.

Berdasarkan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pemblokiran merupakan upaya paksa yang harus memperoleh izin Ketua Pengadilan Negeri.

Permohonan pemblokiran harus memuat uraian tindak pidana yang sedang diproses, fakta yang menunjukkan hubungan objek pemblokiran dengan tindak pidana, serta bentuk dan tujuan tindakan tersebut.

Dalam keadaan mendesak, pemblokiran memang dapat dilakukan sebelum izin diperoleh. Namun, penyidik wajib meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri paling lama 2 x 24 jam setelah pemblokiran dilakukan.

Dengan demikian, penyebutan “permintaan aparat penegak hukum” tidak cukup untuk membuktikan bahwa tindakan Bank Mandiri telah memenuhi ketentuan hukum.

“Kalaupun aparat menggunakan kewenangan berdasarkan undang-undang khusus, dasar kewenangan, alasan tindakan, serta prosedurnya tetap harus dapat dipertanggungjawabkan,” tulis koalisi masyarakat sipil.

Menurut koalisi, nasabah menempatkan dananya di bank karena percaya uang tersebut aman dan dapat diakses sesuai dengan haknya. Apabila rekening bisa diblokir karena pemiliknya memimpin aksi, mengkritik kebijakan, atau menghimpun solidaritas, masyarakat akan mempertanyakan keamanan seluruh simpanannya.

Lebih lanjut, koalisi itu menilai hilangnya kepercayaan dapat mendorong perpindahan simpanan atau penarikan dana. Jika meluas, situasi tersebut berpotensi memicu penarikan dana besar-besaran atau bank run, yang pada akhirnya mengancam stabilitas perbankan.

“Masalahnya bukan hanya Rp80,9 juta dalam satu rekening. Jika publik melihat bank dapat menahan uang nasabah karena tekanan aparat, yang rusak adalah kepercayaan terhadap keamanan dana di bank. Industri perbankan hidup dari kepercayaan. Ketika kepercayaan itu hilang, risikonya bisa menjalar jauh melampaui satu kasus,” tulis koalisi.

Berdasarkan hal tersebut, koalisi masyarakat sipil mendesak:

1. Bank Mandiri segera membuka kembali rekening Supriyono dan memulihkan seluruh akses atas dana pribadi maupun donasi masyarakat apabila tidak terdapat dasar hukum dan izin atau persetujuan pengadilan yang sah.

2. ⁠Bank Mandiri dan aparat terkait menjelaskan institusi yang meminta pemblokiran, perkara yang menjadi dasar tindakan, hubungan rekening dengan dugaan tindak pidana, serta keberadaan surat perintah dan izin atau persetujuan pengadilan.

3. ⁠Bank Mandiri bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dan memperbaiki prosedur internal agar pemblokiran rekening tidak dilakukan berdasarkan permintaan yang bertentangan dengan hukum.

4. ⁠Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan terhadap Bank Mandiri, memastikan perlindungan hak nasabah, serta menjatuhkan sanksi apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen dan tata kelola perbankan.

5. ⁠Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia menyelidiki dugaan penyalahgunaan kewenangan serta pembatasan hak atas harta benda dan kebebasan menyampaikan pendapat.

6. ⁠DPR RI meminta pertanggungjawaban Bank Mandiri, OJK, dan aparat yang mengajukan pemblokiran, serta memastikan sistem perbankan tidak digunakan untuk mengintimidasi masyarakat.